Komisi II DPR RI Dengarkan Laporan Ombudsman Kalsel

BANJARBARU, Komisi II DPR RI dengarkan sejumlah laporan Ombudsman RI Perwakilan Kalsel saat peninjauan terkait pelayanan publik pada SKPD di kantor Sekda Provinsi Kalsel, Kamis (20/9) siang.

Ada 9 Anggota Komisi II DPR RI yang diberi kesempatan mempertanyakan program, saran maupun keluhan dari Dinas SKPD Provinsi Kalsel yang dihadiri Asisten I Bidang Pemerintahan Pemprov Kalsel H Siswansyah.

Ketua Tim Kunker Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera menjelaskan, pihaknya mendengar laporan dan masukan Pemprov Kalsel sebagai fungsi  Komisi II DPR RI panja pelayanan publik.
“Kita memberikan perhatian yang sangat tinggi, kepada kinerja Pemprov Kalsel dalam melayani masyarakat,” ucap politisi senayan asal PKS ini.

Ombudsman RI Perwakilan Kalsel menjadi salah satu yang diperhatikan Komisi II DPR RI terkait pelayanan terhadap masyarakat. Kepala Ombudsman Kalsel Noorhalis Majid mengungkapkan, pelayanan sudah dilakukan optimal namun terkendala anggaran dana.

“Kami sudah menangani kasus laporan dengan optimal, saya malu mengatakannya, tapi dengan anggaran 1 tahun hanya 700 juta itu tidaklah cukup. Dengan 1 mobil operasional dan belasan pegawai, kami dituntut menyelesaikan ratusan laporan dari masyarakat tiap tahunnya,” ungkapnya.

Buka-bukaan anggaran dan kondisi oleh Noorhalis Majid membuat anggota Komisi II DPR RI terkejut. Noorhalis juga menyampaikan 5 laporan terbanyak yang didapatkan Ombudsman Kalsel secara umum yaitu kasus pertanahan, pendidikan, perdagangan, kesehatan, dan Lapas. Seperti bidang kesehatan, dilaporkan Provinsi Kalsel hanya memiliki 2 petugas yang mempunyai kemampuan kalibrasi alat kesehatan dan itu hanya ada di Kota Banjarmasin dan Kabupaten Banjar, padahal di Kalsel ada 13 Kabupaten/Kota.

“Lapas Teluk Dalam yang menempati peringkat 1 di Indonesia soal overload kapasitas. Lapas Teluk Dalam hanya diberi kapasitas 300, namun menampung 2.800 lebih penghuni,” ujar Noorhalis Majid.

“Kami Ombudsman pernah meninjau kesana, Kalapas cuma bisa angkat tangan terkait overload kapasitas ini, katanya jangankan untuk melakukan pembinaan kemasyarakatan, cukup mereka tidak berontak saja kami sudah selamat,” beber Noorhalis.

Mendengar penuturan Ombudsman Kalsel dengan berbagai macam laporan membuat anggota DPR RI dan sejumlah tamu lainnya memberikan apresiasi, hingga Asisten I Bidang Pemerintahan Pemprov Kalsel H Siswansyah mengatakan peran yang dipegang ombudsman sangatlah berat. “Itu sangat berat. Jika saya berada di posisi itu saya pasti angkat tangan,” ucap Siswansyah.

Mardani Ali Sera mengatakan, Ombudsman adalah pejuang pemerintah sebenarnya. Dirinya berjanji akan melakukan dukungan lewat penambahan anggaran Ombudsman RI di setiap wilayah dan akan membahasnya di DPR RI.

“Saran dari Ombudsman tadi tekait overload Lapas itu karena para pelaku tindak kriminal mestinya harus ada mediasi investigasi agar tidak langsung dipenjara, itu menjadi pertimbangan kami. Selain itu tekait anggaran yang didapat, saat ini kami juga siklus pembahasan anggaran, Ombudsman menganggarkan Rp 155 miliar untuk seluruh indonesia, nah itu akan kami memperjuangkan anggaran ditingkatkan,” pungkasnya. (rico)