Jerit Hati Anak Papua dari Banua: Hutan Kami Dibabat, Kolonialisme Berbaju Regulasi

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Film “Pesta Babi : Kolonialisme di Zaman Kita” menjadi simbol masyarakat Papua melawan negara dan investor demi mempertahankan tanah leluhur mereka.

Anggota Ikatan Mahasiswa Papua (Imapa) Kalimantan Selatan (Kalsel), Rikardo mengungkapkan, kebanyakan warga Indonesia yang mengira Papua sebagai daerah konflik, demo, rusuh-tanpa tahu alasan di baliknya.

Menurutnya film “Pesta Babi” sangat pas dalam mengedukasi masyarakat agar mengetahui secara mendalam kondisi sebenarnya yang dialami orang Papua. Mereka melakukan berbagai cara untuk melindungi hutan adat yang sedang dijajah oleh bangsa sendiri.

Baca juga: Nobar Film “Pesta Babi” : Perjuangan Masyarakat Papua Melawan Biodiesel

Anggota Imapa Kalsel, Rikardo. Foto: fahmi

“Film ini menggambarkan bagaimana tiap suku di Papua berjuang mempertahankan tanah leluhur dari negara ini,” ujar Rikardo, Jumat (24/4/2026) malam.

Jika pemerintah sudah menggarap proyek di sana, masyarakat tidak bisa berbuat banyak, melawan sama saja minta dibunuh karena orang Papua tidak pernah dianggap ada.

Warga asli Nabire, Papua Tengah itu menyebut pembukaan lahan secara ugal-ugalan bukan hanya terjadi hari ini, tapi sudah ratusan tahun lalu. Film dokumenter itu jadi alat untuk mengekspos praktik merugikan tersebut.

“Ada yang berfikir kok bisa seperti itu, mungkin kisah-kisah dari film, tapi saya berani menjamin bahwa ini kenyataan yang terjadi di Papua,” ungkapnya.

Baca juga: Susur Sungai Pembersihan Bantaran Sungai Karet Loktabat Utara

Anggota Imapa Kalsel, Anton. Foto: fahmi

Kolonialisme di Papua

Anton, Anggota Imapa Kalsel lainnya mengatakan, Papua sedari dulu sudah menjadi daerah kolonialisme. Masyarakat lokal di sana tidak pernah dilibatkan dalam pengambilan kebijakan.

Misalnya Ketika ada Perjanjian New York tahun 1962 yang berisi penyerahan Papua Barat oleh Belanda ke PBB, lalu diambil alih Indonesia.

“Dalam kesepakatan itu tidak ada keterlibatan orang Papua di dalamnya, itu adalah bentuk kolonialisme paling sederhana,” sebut Anton.

Sementara di tempat kelahirannya, Fakfak, Papua Barat, juga terjadi kolonialisme berbentuk regulasi. Beberapa kebijakan pemerintah diyakini tidak berpihak ke masyarakat. Ibunya yang tergabung dalam kelompok pedagang asli Papua sering melakukan demonstrasi menuntut hak-haknya yang tidak terpenuhi lantaran bertabrakan dengan kebijakan pemerintah.

“Kalau kolonialisme dulu bentuknya kontak senjata, tapi kalau di zaman kini lebih ke dalam bentuk regulasi,” beber Anton.

Lanjut dia menjabarkan, menurut informasi dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua, Proyek startegis Nasional (PSN) khususnya di Merauke tidak memiliki Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang berpotensi merusak lingkungan dan konflik agraria.

Anton memandang kebijakan di Papua tidak menjawab keresahan masyarakat, dengan kata lain bukan menambah solusi malah menambah masalah baru.

Baca juga: Menabung Botol Bekas Jadi Beras dari MARKISSA di SDN 4 Syamsudin Noor

Mahasiswa asal Sorong Papua Barat Daya, Paulus. Foto: fahmi

Datang Menghancurkan Tanpa Permisi

Sama halnya Paulus, mahasiswa asal Sorong, Papua Barat Daya yang mempertanyakan proyek yang digodok pemerintah pusat di Papua sebenarnya untuk siapa? Apakah negara, investor, atau masyarakat?

Bahkan dalam film “Pesta Babi”, masyarakat lokal di sana pun tidak tahu menahu soal PSN, tiba-tiba wilayahnya didatangi ribuan alat berat.

“Hari ini apa yang dilakukan pemerintah melalui PSN di Papua seperti tidak ada permisi dengan masyarakat pemilik tanah di sana,” tegasnya.

Pemerintah sewenang-wenangnya datang membabat hutan masyarakat adat dengan dalih pembangunan pangan, energi, peternakan, dan sebagainya.

Baca juga: Dilarang! Petugas Dapati Rice Cooker dan Pemanas Air dari Koper Jemaah Kloter BDJ 01

Mahasiswi asal Kota Jayapura, Stevani. Foto: fahmi

Ke mana Lagi Suara Kami?

Mahasiswa asal Kota Jayapura, Stevanie menyebut orang Papua menganggap hutan layaknya seorang ibu atau mama yang memberi ASI demi kelangsungan hidup anak-anaknya.

“Mama (Hutan, red) menyediakan kami makanan seperti sagu sayur dan daging bagi kami, kemudian mama kami ditebang bukan cuma pohonnya tapi dapur kami identitas kami pun ikut hilang,” tuturnya.

Dampaknya, tidak ada lagi lahan bagi masyarakat untuk menamam ubi maupun sagu, kini diganti padi dan sawit dengan alasan pembangunan dan pangan.

Kendati demikian, fakta berbanding terbalik di lapangan karena sekarang masyarakat Papua kehilangan makanan pokok dan sekarang beralih ke mie instan. Belum lagi beras mahal dan akses mencari sayur serta daging buruan perlahan sirna tanpa adanya hutan.

“Orang-orang Papua sampai ke Istana menuntut keadilan, sementara Undang-Undang Masyarakat Adat saja belum disahkan. Sekarang ke mana lagi kami harus menyuarakan suara kami?” pungkasnya. (Kanalkalimantan.com/fahmi)

Reporter: fahmi
Editor: bie