Ijtima’ Ulama Bahas Isu Kebangsaan sampai Praktek Mahar Politik!

BANJARBARU, Menteri Agama RI Lukman Hakim Syaifuddin membuka Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) ke-6 di Pondok Pesantren Al Falah, Banjarbaru, Senin (7/5). “Rumusan berbagai permasalahan yang dibahas ratusan ulama dan menjadi fatwa ini akan menjadi bahan acuan bagi berbagai pihak dan kalangan,” ujar Menag Lukman Hakim.

Dia mengatakan, berbagai bidang dan masalah akan dibahas dalam Ijtima’ yang berlangsung selama tiga hari termasuk permasalahan politik yang dikait-kaitkan dengan agama. Ditekankan, seluruh pihak hendaknya jangan memanfaatkan agama terutama Islam untuk kepentingan politik apalagi sampai memecah-belah umat beragama dan persatuan-kesatuan rakyat Indonesia.

“Kami meminta, jangan ada pihak manapun yang manfaatkan agama untuk kepentingan politik apalagi dampaknya bisa memecah-belah umat yang sudah terjaga kerukunannya,” katanya dilansir kantor berita Antara.

Sementara Ketua MUI Ma`ruf Amin mengatakan, Ijtima’ dihadiri 700 ulama dari seluruh Indonesia membahas isu-isu strategis kebangsaan, dan hukum positif terhadap norma agama Islam. Selain itu, membahas kesenjangan ekonomi-sosial, praktek mahar politik menjelang pilpres dan pilkada serta fiqih kontomporer termasuk merespon seluruh persoalan di masyarakat.

“Umat Islam di Indonesia merupakan mayoritas sehingga kami wajib menjaga dari pengaburan makna. Pembahasan ini bentuk perwujudan tanggung jawab MUI yang menaungi ulama,” ucapnya.

Ia menyebutkan masalah politisasi agama juga menjadi pokok bahasan utama dan MUI juga siap mengawal pembangunan ekonomi umat di tengah tingginya kesenjangan ekonomi dan sosial. “Kami bersama ulama dalam MUI siap mendukung pemberdayaan ekonomi umat agar muslim sebagai mayoritas tidak lagi menjadi golongan lemah yang dimanfaatkan konglomerat,” ujarnya.

Ia mengatakan pemberdayaan ekonomi umat membawa kebaikan bagi setiap umat dan MUI memiliki tanggung jawab bidang keagamaan untuk menghilangkan kemiskinan sebagai fardu kifayah. “Kami berharap ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan umat terbangun di masa depan sehingga ada Basmallah Mart atau Al Falah Mart dan kemiskinan semakin berkurang,” kata dia.

Di sisi lain, Gubernur Kalsel Sahbirin Noor sangat mengapresiasi pelaksanaan Ijtima` Ulama komisi Fatwa MUI ke-6 itu karena posisi ulama memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi umat di Kalsel. “Ulama mampu memberi pencerahan bagi masyarakat Kalsel. Jika rasa aman dan damai terwujud maka menambah berkah bagi rakyat Kalsel sehingga kami meminta ulama mendoakan,” katanya.(devi/ant)