HET Migor Dicabut, Wakil Rakyat Banjarbaru Sebut Kebijakan Salah Sejak Awal

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Pemerintah resmi mencabut Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng (migor) kemasan satu harga Rp 14 ribu per liter.

Teranyar harga migor sudah diangka Rp 24 ribu hingga Rp 26 ribu per liter, baik di toko ritel modern, kios kecil hingga pasar tradisional di Kota Banjarbaru.

Menurut Anggota DPRD Kota Banjarbaru, Nurkhalis Anshari, langkah yang diambil pemerintah ini merupakan keputusan yang sulit. Disebabkan ketika menetapkan harga eceran terendah dan tertinggi bertujuan untuk menekan kenaikan harga dan inflasi. Hal ini akan berdampak pada inflasi.

Masih menurut Anggota Komisi III DPRD Kota Banjarbaru, langkah yang diambil pemerintah menurutnya pilihan paling logis. Lantaran kenaikan tersebut sifatnya hanya temporer.

Baca juga: Mugiyono Teknisi Helm MotoGP dari Indonesia, Dovizioso Pernah Minta Benahi Helmnya

“Karena sekali komoditas tersebut naik, maka cukup naik sekali saja, seharusnya tidak ada kenaikanakan terus-menerus,” jelasnya kepada Kanalkalimantan.com, Sabtu (19/3/2022)

Dalam hal ini dikatakan Nurkhalis, pemerintah dapat mencegah kenaikan lebih lanjut dengan harga yang bersubsidi, harga bersubsidi yang harus dikuasai distribusinya oleh pemerintah.

Anggota DPRD Kota Banjarbaru, Nurkhalis Anshari. Foto: dok.pribadi

Dengan begitu, pengusaha tidak merasa dirugikan dan tidak mendorong mereka untuk melakukan penimbunan ataupun penyelundupan.

Pemerintah bisa melakukan operasi pasar untuk barang yang disubsidi, dalam hal ini minyak goreng. Menurutnya, mengawasi barang-barang subsidi jauh lebih mudah daripada mengawasi seluruh pasar.

“Kalau harganya itu dilepas tetapi pemerintah memberikan subsidi, pemerintah bisa melakukan secara terfokus dan lebih realistis. Kan subsidi itu untuk mereka yang tidak mampu,” tambahnya.

Baca juga: Pebalap Moto2 Dibonceng Wanita Berjilbab Naik Motor Matic

Di lain sisi, politisi muda PKS ini pun menyoroti langkah awal pemerintah dalam menjaga harga minyak goreng dengan menyamakan semua HET baik minyak goreng kemasan maupun curah.

“Saya pikir kesalahan pemerintah ada di awal itu. Padahal tidak harus sama semuanya karena kemampuan daya beli orang berbeda-beda. Yang prioritas dibantu adalah kelompok bawah,” tandasnya. (kanalkalimantan.com/ibnu)

Reporter : ibnu
Editor : bie