Mahasiswa Banua Anam Minta Wilayah Hulu Sungai Diperhatikan

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Tujuh jam perjalanan mengantarkan mahasiswa Banua Anam bertemu Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) H Muhidin dalam unjuk rasa, Jumat (5/6/2026) siang.

Menggunakan sepeda motor pribadi, mereka datang berlima dari Amuntai, Tanjung, dan Paringin.

Salah satu mahasiswa Banua Anam, Hudzaifah menyampaikan, isu-isu yang diangkat seputar wilayah Hulu Sungai berkaitan dengan pendidikan, tambang ilegal, dan efisiensi anggaran.

Baca juga: Wabup Kapuas Pimpin Apel Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026

Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Tabalong itu meminta jawaban dan hasil konkrit dari pemangku kebijakan Kalsel.

“Butuh eksekusi yang langsung kami rasakan, khususnya kami di wilayah terpencil,” ujar Hudza.

Sayangnya, demonstrasi berjalan tidak sesuai harapan karena poin tuntutan tidak bisa diberikan langsung baik kepada lembaga eksekutif (Gubernur dan Wakil Gubernur) maupun legislatif (DPRD) Kalsel.

Kehadiran H Muhidin di tengah massa pun tak terlalu berarti karena pemimpin Kalsel tersebut tidak bisa menjawab keresahan mahasiswa, salah satunya mencabut usulan Taman Nasional Meratus yang ditolak secara tegas oleh sang Gubernur.

Baca juga: H Muhidin Janji Hubungkan Warga Sidomulyo 1 Banjarbaru ke DPR RI

“Permasalahan hari ini tidak terjawab karena Wakil Gubernur dan Ketua DPRD Kalsel tidak berhadir,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua BEM Universitas Sapta Mandiri Balangan, Abdullah menyatakan, masih banyak daerah Kalsel, khususnya Banua Anam seperti Balangan yang tidak melaksanakan perintah efisiensi anggaran.

Mahasiswa yang datang dari wilayah Banua Anam. Foto: fahmi

Padahal Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 sudah jelas mengamanatkan efisiensi belanja dalam penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Baca juga: Gubernur Kalsel Takkan Cabut Usulan Taman Nasional Meratus

“Ini ada unsur pemborosan baik kegiatan seremonial atau pengadaan seperti rehabilitasi dan lain-lain,” beber Abdullah.

Dalam aksi tersebut, Gubernur Kalsel H Muhidin secara terang-terangan akan mengevaluasi secara menyeluruh terhadap daerah-daerah yang tidak efektif dalam pemakaian anggaran. (Kanalkalimantan.com/fahmi)

Reporter: fahmi
Editor: bie