Nobar Film “Pesta Babi” : Perjuangan Masyarakat Papua Melawan Biodiesel

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Nonton bareng (nobar) dan diskusi film “Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita” digelar di sekretariat Lembaga Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan (LK3) Banjarmasin, Jumat (24/4/2026) malam.

Film dokumenter ini mengisahkan tentang perjuangan masyarakat Papua Selatan melawan Proyek Strategis Nasional (PSN) yaitu biodiesel sawit dan bioetanol tebu. Mengisahkan potret dampak eksploitasi tanah dan hutan sebagai ruang hidup masyarakat adat, terutama suku Marind, Yei, Awyu, dan Muyu.

Direktur LK3 Banjarmasin, Dani menuturkan, nobar dan diskusi ini adalah bentuk solidaritas kepada kawan-kawan Papua yang sedang terjajah oleh bangsa sendiri. Selain itu, kegiatan ini dalam rangka memperingati Hari Bumi 22 April.

Baca juga: Dilarang! Petugas Dapati Rice Cooker dan Pemanas Air dari Koper Jemaah Kloter BDJ 01

Direktur LK3 Banjarmasin, Dani. Foto: fahmi

“Bumi atau lingkungan kita sedang tidak baik-baik saja. Ada beberapa macam problem lingkungan yang selama ini terjadi tidak hanya di Papua, tapi juga di Meratus wilayah Kalsel yang sedang kita perjuangkan,” ucapnya.

Film ini menyadarkan bahwa ada perampasan ruang hidup oleh pemerintah kepada masyarakat Papua. Lewat film ini, masyarakat diharapkan lebih menyadari problem lingkungan di Papua, termasuk di Banua seperti masalah sungai dan sampah.

Baca juga: Lomba Balogo dan Badaku di Lapangan Pahlawan Amuntai

Anggota Imapa Kalsel, Rikardo. Foto: fahmi

Rikardo, dari Ikatan Mahasiswa Papua (Imapa) Kalimantan Selatan (Kalsel) mengatakan, film ini sangat bagus karena menceritakan tentang kejadian-kejadian yang terjadi di Papua yang mungkin belum banyak orang ketahui.

“Sangat seru, banyak yang bisa kita dapat dari film ini khususnya bagi kami agar jadi lebih semangat untuk belajar di kota orang,” ujar Rikardo.

Warga asli Nabire, Papua Tengah ini mengaku cerita di film memang asli karena bagi siapapun yang menentang pembangunan akan mendapat kekerasan dan militer pun banyak berjaga di sana untuk memastikan proyek berjalan.

“Dengan film ini, semoga orang-orang Indonesia tahu bahwa yang terjadi di Papua seperti ini. Selama ini Papua banyak demo rusuh bukan tanpa alasan, tapi ada pemicunya, pemerintah juga tidak bisa memaksakan apa yang mereka mau,” tegasnya.

Baca juga: Saidi Mansyur Lepas Keberangkatan 360 Calon Haji Asal Kabupaten Banjar

Perwakilan Equal Institute, Soraya. Foto: fahmi

Soraya, perwakilan Equal Institute menganggap, film perlawanan sosial dan perjuangan lingkungan jelas menampilkan ketimpangan yang dialami masyarakat Papua. Lebih jauh, keadilan juga mesti ditegakkan-pemerintah mestinya bertanya ke warga lokal tentang pembangunan apa yang diperlukan.

“Kalau kita melakukan perlawanan harus tahu kita melawan untuk apa, untuk siapa, atas dasar apa, dan apa yang harus kita lakukan,” kata Soraya.

Jurnalis interaksidotco itu menambahkan, media massa di Indonesia masih didominasi oleh narasi besar, sementara narasi kecil dari kaum marginal seringkali tidak terdengar. Oleh sebab itu, upaya yang bisa dilakukan adalah dengan terus mengangkat isu-isu yang berakar dari masyarakat kecil entah dari diskusi atau menayangkan di sosial media.

Baca juga: Menabung Botol Bekas Jadi Beras dari MARKISSA di SDN 4 Syamsudin Noor

Kepala Divisi Advokasi Kampanye Pendidikan dan Pengkaderan Walhi Kalsel, Cecep. Foto: fahmi

Kepala Divisi Advokasi, Kampanye, Pendidikan dan Pengkaderan Walhi Kalsel, Cecep berpendapat, jika kerusakan lingkungan di Papua didasarkan atas PSN, di wilayah Kalsel pun tidak jauh berbeda, karena 51 persen wilayah Kalsel dibebani industri ekstraktif dengan alasan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), swasembada energi, dan ketahanan pangan.

Polanya pasti sama yakni kebijakan top down yang jauh mementingkan keinginan pemerintah daripada masyarakat. Kepala daerah disebut sebagai pelaksana atau perpanjangan tangan dari pemerintah pusat, sehingga mustahil menentang kebijakan merugikan bagi masyarakat.

“Kepala daerah tidak akan bisa melawan kebijakan dari pemerintah pusat, sehingga kebanyakan program tidak sesuai ekspektasi atau keinginan masyarakat,” ungkap Cecep.

Di samping itu, pihaknya mencatat ada 262.120 hektare wilayah masyarakat adat, tapi tidak ada satupun yang ditetapkan sebagai hutan adat karena dipengaruhi kepentingan politis dan investasi. Hal itulah yang menjadi tantangan Walhi Kalsel dalam proses penetapan hutan adat.

Padahal jelas di Putusan Mahkamah Nomor 35 Tahun 2012 menyatakan hutan adat bukan milik negara, terlebih hutan adat merupakan hak dari lahir masyarakat adat yang tidak boleh dirampas oleh negara maupun investor.

“Seharusnya melalui putusan MK itu negara melalui pemerintah sekarang mempercepat penetapan hutan adat, tapi ini malah sebaliknya mereka menghabisi hutan-hutan itu dengan berbagai alasan. Ini yang gila,” terangnya.

Kalsel saat ini tengah menghadapi ancaman perampasan ruang hidup masyarakat adat lewat wacana pembentukan Taman Nasional Meratus dengan dalih konservasi hutan. Masalahnya adalah sistem konservasi yang diterapkan berupa zonasi bertentangan dengan hukum adat.

Zonasi tadi dibagi menjadi beberapa jenis ada yang khusus penelitian, pendidikan, dan perlindungan. Sementara masyarakat adat meyakini bahwa hutan bersifat keramat, tidak sembarang orang bisa bebas melakukan apapun di dalamnya.

“Hutan keramat ini yang mereka jaga bahkan untuk mengambil sesuatu atau berburu pun tidak boleh,” jelas Cecep.

Film “Pesta Babi” menekankan bahwa Papua bukan tanah kosong, negara tidak boleh seenaknya mengambil hak masyarakat adat di sana yang telah lama hidup berdampingan dengan hutan sebagai sumber kehidupan. (Kanalkalimantan.com/fahmi)

Reporter: fahmi
Editor: bie