Presma UIN Antasari: Rakyat Adalah Pemegang Kedaulatan Tertinggi

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN — Presiden Mahasiswa (Presma) Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin, Yazid Arifani angkat suara terkait wacana Pilkada melalui DPRD.

Menurut Yazid, rakyat bukan semata objek administratif dalam sistem politik, melainkan pemegang kedaulatan tertinggi yang dimanifestasikan dalam bentuk pemilihan langsung.

Dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung, rakyat berhak menentukan arah kepemimpinan dan pembangunan daerahnya secara langsung, terbuka, dan partisipatif.

Baca juga: Satu Suara, Pilkada Lewat DPRD BEM SI Kalsel Sepakat Menolak

Beda halnya dengan Pilkada lewat DPRD yang disebut berguna dalam efisiensi anggaran, tapi justru menandakan kemunduran serius demokrasi pasca reformasi.

Yazid menekankan, masalah Pilkada langsung bukan terletak pada hak pilih rakyat, tetapi rusaknya ekosistem politik akibat tingginya biaya politik, mahar partai, dan lemahnya penegakan terhadap politik uang.

“Menjawab persoalan tersebut dengan mencabut hak rakyat justru keliru dan berbahaya,” ujar Presma UIN Antasari itu.

Baca juga: Wacana Pilkada Melalui DPRD, BEM SI Kalsel: Kemunduran Demokrasi

Lebih jauh, mahasiswa Fakultas Ushuluddin Humaniora UIN Antasari menilai rencana Pilkada melalui DPRD beresiko melahirkan korupsi skala besar yang tertutup, memperkuat oligarki partai, serta melumpuhkan fungsi pengawasan.

Alasannya, kepala daerah tidak lagi terikat secara politik kepada rakyat yang mereka layani, tetapi lebih kepada mereka yang tergolong elit legislatif.

Demokrasi tidak boleh dikorbankan atas nama efisiensi sebab anggaran negara bisa dipulihkan, namun kedaulatan rakyat yang hilang akan meninggalkan luka struktural dalam sistem ketatanegaraan.

Baca juga: Pascabanjir Bandang Balangan 48 Rumah Mulai Diperbaiki

“Ketika pemimpin lahir dari ruang-ruang tertutup dan kesepakatan elite, legitimasi publik melemah, kepercayaan rakyat runtuh, dan jarak antara negara dan warga semakin menganga,” ungkap Yazid.

Solusi yang ditawarkan Dewan Mahasiswa (DEMA) UIN Antasari diantaranya penguatan Pilkada langsung melalui reformasi sistem pendanaan politik yang transparan dan akuntabel, penghapusan praktik mahar politik di internal partai, serta penegakan hukum tegas terhadap politik uang tanpa pandang bulu.

Selain itu, negara harus hadir membiayai demokrasi secara adil, bukan malah menyerahkannya pada modal besar dan pasar gelap.

Baca juga: Disperkim Kalsel Tegaskan Komitmen Hunian Layak untuk Masyarakat

Lantas, partisipasi masyarakat sipil, kampus, dan mahasiswa mesti ditingkatkan sebagai kekuatan moral dan intelektual dalam mengawasi jalannya Pilkada karena demokrasi tidak berhenti di bilik suara, tapi hidup dalam kontrol publik berkelanjutan.

“Jalan keluar dari mahalnya biaya politik bukan dengan memangkas hak rakyat, melainkan perbaikan sistem politik agar kembali berpihak pada kepentingan publik,” jelas Yazid.

Dengan demikian, DEMA UIN Antasari dengan lantang menolak tegas Pilkada melalui DPRD dan berdiri tegak menjaga kedaulatan rakyat.

“Demokrasi tertinggi tetap dan harus berada di tangan rakyat, karena dari sanalah legitimasi kekuasaan lahir dan masa depan bangsa ditentukan,” tandasnya. (Kanalkalimantan.com/fahmi)

Reporter: fahmi
Editor: bie