DPRD KOTABARU
Warga Gunung Batu Besar Juga Mendapat Perhatian Anggota DPRD Kotabaru
KANALKALIMANTAN.COM, KOTABARU – Kegiatan reses anggota DPRD menjadi salah satu bentuk perhatian kepada para konstituen yang berada di daerah pemilihan masing-masing. Selain itu juga mendengarkan aspirasi masyarakat banyak merupakan tugas para wakil rakyat untuk dapat memperhatikannya.
Dari beberapa daerah yang didatangi, salah satunya adalah Desa Gunung Batu Besar, Kecamatan Sampanahan juga menjadi tujuan anggota DPRD Kotabaru, Rabbiansyah.
Menurut Rabbiansyah, sudah menjadi keharusan bagi anggota dewan mendengarkan aspirasi atau keluhan dari masyarakat dan itu salah satu bentuk perhatian nyata yang diberikan.
“Dari beberapa daerah yang saya datangi dalam pelaksanaan program reses, Gunung Batu Besar menjadi tujuan pula guna mendengarkan aspirasi yang akan disampaikan oleh warga,” ucap pria yang akrab dipanggil Roby ini kepada kanalkalimantan.com.
Baca juga: Legislatif Akan Dukung Visi Misi Pemimpin Daerah Kotabaru
Ada beberapa hal yang menjadi perhatian warga setempat dan salah satunya adalah berkaitan dengan pendidikan.
Seperti di daerah lainnya, katanya melanjutkan, Gunung Batu Besar juga akan diberikan satu unit mobil ambulancs dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan.
“Saya berharap, hibah mobil ambulans nantinya dapat dijaga serta dirawat karena banyak keluhan yang ketika ingin berobat atau melahirkan sangat terkendala armada mobil untuk ke rumah sakit,” tandas dia. (Kanalkalimantan/muhammad)
Editor: Dhani
-
Kalimantan Selatan1 hari yang laluAliansi BEM Kalsel Kembali Berunjuk Rasa, Mahasiswa Kembali Dikecewakan
-
HEADLINE2 hari yang laluTata Ulang Kawasan Simpang Empat Banjarbaru, Pedagang Bongkar Sendiri Bangunan
-
DPRD BANJARBARU3 hari yang laluKetua DPRD Banjarbaru Gusti Rizky Diganti
-
Kalimantan Selatan1 hari yang laluHMI se Kalsel Layangkan Delapan Tuntutan ke Wakil Rakyat
-
DPRD BANJARBARU3 hari yang laluDPRD Banjarbaru Sahkan Dua Perda
-
Kalimantan Selatan2 hari yang laluWarga Sidomulyo 1 Mengadu ke Kementerian HAM dan Kementerian Hukum


