Connect with us

Bisnis

Terimbas Pandemi, Banyak Perusahaan Digital Hanya Bertahan Setahun

Diterbitkan

pada

Survei KIC memaparkan sekitar 50 persen perusahaan digital hanya mampu bertahan hingga satu tahun. Foto: goodnews
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Pandemi Covid-19 membuat pelaku ekonomi digital mencari strategi yang lebih fleksibel untuk tetap bertahan. Meski demikian, berdasarkan survei Katadata Insight Center (KIC), sekitar 50 persen perusahaan digital hanya mampu bertahan hingga satu tahun.

“Kalau kita lihat ada faktor kestabilan. Nah berapa lama bisnis itu bisa bertahan ada beberapa faktor,” ujar Direktur Riset KIC Mulya Amri saat memaparkan hasil survei bertajuk ‘Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pelaku Ekonomi Digital di Indonesia’ pada Kamis (9/7/2020).

Dalam survei yang dilakukan pada Mei-Juni 2020 dengan melibatkan 139 responden ini, sebanyak 10,1 persen perusahaan digital mengaku tak mampu bertahan hingga akhir Juni 2020. Terhitung sejak pandemi merebak pada Maret 2020.

Sementara sebanyak 20,1 persen mengaku hanya bisa hidup hingga Juli-September 2020 dan 20,9 persen mampu bertahan sampai kuartal I 2021. Sedangkan sebanyak 48,9 persen optimistis bisa bertahan hingga lebih dari satu tahun.



 

Mulya mengungkapkan, salah satu faktor yang membuat perusahaan mampu bertahan karena mereka bisa menemukan bisnis model yang lebih baik di kala pandemi. Selain itu, ada perusahaan yang mempunyai tabungan besar sejak sebelum pandemi sehingga bisa bertahan pada masa sulit ini. “Jadi dari dua faktor itu. Yang satu dari segi bisnisnya sendiri, maupun dari reserve (tabungan),” katanya.

Menurut hasil survei, perusahaan digital yang mengaku bisa bernafas lebih dari satu tahun banyak berasal dari sektor pertanian. Dari jumlah perusahaan yang ada pada sektor ini, sebesar 75 persennya mengakui hal tersebut. Posisi kedua ditempati sektor teknologi informasi (73,3 persen), sistem pembayaran (72,7 persen), kesehatan (71,4 persen), logistik (50 persen), maritim (50 persen), ekosistem pendukung digitalisasi (48,4 persen), dan pendidikan (36,3 persen).

Sektor pariwisata menempati posisi paling buncit (25 persen). Strategi Bertahan Berkaca dari kondisi yang ada, para pelaku ekonomi digital melakukan beragam cara untuk bertahan. Dalam survei KIC disebutkan, cara yang ditempuh antara lain dengan melakukan efisiensi, mengubah jam kerja, merevisi anggaran, melakukan penyesuaian bisnis, mengganti strategi promosi, hingga mencari investasi baru.

Terkait efisiensi, sebanyak 83,5 persen perusahaan mengaku menerapkan sistem bekerja dari rumah. Kemudian sebanyak 60,4 persen mengurangi biaya operasional, sebesar 29,5 persen mengurangi jumlah karyawan, dan sebesar 28,1 persen melakukan opsi menunda atau tidak membayarkan tunjangan hari raya (THR).

Perusahaan juga melakukan penyesuaian jam kerja dan merevisi anggaran. Biaya produksi merupakan anggaran yang paling banyak dipangkas. Adapun terkait penyesuaian bisnis, perusahaan menjalankan strategi melalui perubahan jumlah dan jenis produk atau layanan.

Anggota Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Nasional Ashwin Sasongko membagi perusahaan rintisan (startup) ke dalam dua kelompok besar. Antara lain perusahaan yang menggunakan teknologi informatika sebagai alat bisnis dan yang menjadikannya sebagai produk usaha.

“Yang menggunakan teknologi informatika as tools, harus review proses bisnisnya. Mana lagi yang bisa ditransformasi ke digital sehingga lebih efisien. Yang memiliki produk digital, dia harus melihat peluang apa yang sedang berkembang, aplikasi yang dibutuhkan saat ini,” katanya.

Ashwin juga menekankan soal ketersediaan akses internet, baik untuk pelaku usaha maupun masyarakat sebagai konsumen. Menurutnya, pemerataan akses internet dapat jadi solusi agar perputaran ekonomi tetap berjalan.

Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika Kementerian Teknologi dan Informatika (Kominfo) Semuel A. Pangerapan mengungkapkan, pemerintah terus berupaya memperluas jangkauan internet. Sambungan internet yang merata di seluruh nusantara menjadi program prioritas untuk mempercepat konektivitas. Setelah mempercepat konektivitas, Kominfo juga menggalakkan literasi digital melalui program bernama Siberkreasi. “Dengan program ini, kita bisa ajak seluruh komponen masyarakat dan pelaku usaha untuk ikut membangun literasi digital,” tuturnya.(katadata)

 

Editor : Katadata


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Bisnis

IMB Diganti PBG, Begini Sekarang Prosedur Bangun Rumah dan Gedung

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Pembangunan rumah atau gedung saat ini diatur melalui PBG Foto: ilustrasi/liputan6
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA– Bangun rumah atau gedung kini tak lagi direpotkan dengan urusan membuat Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Aturan IMB telah resmi dihapus dan kini digantikan dengan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Dilansir detik.com, PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.

Demikian bunyi poin 17 pasal 1 Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung yang merupakan turunan dari UU Cipta Kerja (UU Ciptaker).

Berikut proses membangun rumah atau gedung menurut PP 16/2021:
1) Berdasarkan Bab 4 Pasal 250 (2) PP 16/2021, sebelum mulai membangun gedung, pemilik gedung harus memastikan lebih dulu gedung yang akan dibangun memenuhi standar teknis yang diatur dalam Pasal 13 PP ini atau tidak. Bila belum memenuhi standar teknis tersebut, tetap harus memenuhi ketentuan itu secara bertahap.



Standar teknis yang dimaksud meliputi :
a) Standar perencanaan dan perancangan bangunan gedung
b) Standar pelaksanaan dan pengawasan konstruksi bangunan gedung
c) Standar Pemanfaatan bangunan gedung
d) Standar pembongkaran bangunan gedung
e) Ketentuan penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya (BGCB) yang dilestarikan
f) Ketentuan Penyelenggaraan Bangunan Gedung Fungsi Khusus (BGFK)
g) Ketentuan Penyelenggaraan Bangunan Gedung Hijau (BGH)
h) Ketentuan Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara (BGN)
i) Ketentuan dokumen
j) Ketentuan pelaku Penyelenggaraan Bangunan Gedung.

2) Pemilik gedung membuat perencanaan teknis bangunan gedungnya yang dilakukan oleh penyedia jasa perencanaan bangunan gedung yang memiliki sertifikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Dokumen rencana teknis itu kemudian diajukan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota atau Pemerintah Provinsi. Tujuannya adalah untuk memperoleh PBG sebelum pelaksanaan konstruksi.
PBG tetap harus diajukan pemilik sebelum pelaksanaan konstruksi bangunannya. PBG ini meliputi proses konsultasi perencanaan (pendaftaran, pemeriksaan standar teknis dan pernyataan pemenuhan standar teknis) dan penerbitan.

Hasil dari pemeriksaan yang dilengkapi dengan pertimbangan teknis akhirnya akan dituangkan dalam berita acara. Berita acara ini dilengkapi dengan kesimpulan dari TPA berupa rekomendasi penerbitan Surat Pernyataan Pemenuhan Standar Teknis dan rekomendasi pendaftaran ulang PBG.

Adapun kemudian Surat Pernyataan Pemenuhan Standar Teknis akan diterbitkan oleh Dinas Teknis terkait.
Surat Pernyataan Pemenuhan Standar Teknis inilah yang kemudian digunakan untuk memperoleh PBG dengan dilengkapi perhitungan teknis untuk retribusi.

Lalu, pada pasal 261 (1) PP 16/2021 dirinci bahwa proses penerbitan PBG akan meliputi penetapan nilai retribusi daerah, pembayaran retribusi daerah dan baru penerbitan PBG.
Penerbitan PBG dilakukan setelah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) mendapatkan bukti pembayaran retribusi daerah. PBG nantinya diterbitkan oleh DPMPTSP daerah masing-masing. Baru setelah itu proses konstruksi bangunan bisa mulai dikerjakan. (Kanalkalimantan.com/detik)

Editor: cell

 

 

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Bisnis

Haramkan Bitcoin, Gubernur BI Wacanakan Penerbitan Mata Uang Digital

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Gubernur BI, Perry Warjiyo. Foto: dok. humas bank indonesia
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan, saat ini pihaknya tengah merumuskan penerbitan mata uang digital.

“Kami sedang rumuskan yang nanti kemudian BI akan terbitkan central bank digital currency,” ujar Perry dalam acara CNBC Indonesia Economic Outlook 2021, Kamis (25/2/2021).

Perumusan ini lanjut Perry juga melibatkan bank sentral negara-negara lain.

“Kami juga melakukan kerja sama beserta dengan bank-bank sentral lain. Kami antara bank sentral saling studi untuk menyusun dan mengeluarkan insyaallah ke depannya central bank digital currency,” ujarnya



Perry menyebut, nantinya mata uang itu akan diedarkan ke masyarakat melalui bank-bank dan fintech, baik secara wholesale maupun secara ritel.

Perry juga menegaskan hingga saat ini penggunaan aset kripto termasuk Bitcoin sebagai alat pembayaran di Indonesia masih menjadi aktivitas terlarang alias haram.

“Sejak dari awal kami sudah ingatkan dan tegaskan bitcoin tidak boleh sebagai alat pembayaran yang sah demikian juga mata uang lain selain rupiah,” tegas Perry.

Perry beralasan melarang penggunaan aset kripto karena berlandasan terhadap Undang-Undang tentang Mata Uang yang menyatakan seluruh alat pembayaran menggunakan koin, kertas dan digital menggunakan rupiah. (suara.com)

Editor : Kk

 

 

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->