PNS, Birokrasi Warisan Kompeni yang Pertama Kali Dicetuskan HW Daendels

Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) terbentuk tanggal 29 Nopember 1971. Namun, sejarah pegawai negeri atau pegawai pemerintah sudah dimulai sejak zaman penjajahan yakni di masa kolonial Belanda. Di mana sebagian pegawai pemerintah Hindia Belanda berasal dari kaum bumi putera yang dipekerjakan sebagai pegawai kelas bawah penjajah pemerintah Belanda.

Tradisi ini sebenarnya mewarisi birokrasi peninggalan Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) guna membentuk sistem birokrasi modern. Herman Willem Daendels adalah penguasa pertama yang membangun fondasinya. Konsep negara dan birokrasi modern pertama kali dicetuskan oleh Daendels demi efektivitas pengaturan negara jajahan.

Salah satu jalannya adalah melakukan sentralisasi pemerintahan dan mengontrol bawahan secara ketat. Inspirasinya didapat dari model negara Napoleon di Eropa. Daendels sendiri memang pengagum Napoleon dan pengikut Revolusi Perancis.

Pelan-pelan, pemerintah kolonial menata dan memperbaiki birokrasi warisan VOC. Dalam waktu tiga dekade setelah VOC runtuh, birokrasi Hindia Belanda menjadi semakin efektif di bawah pemerintahan van den Bosch—gubernur jenderal yang mencetuskan Tanam Paksa (1830).

Bahkan, pada akhir abad 19, Hindia Belanda banyak dipuji memiliki aparatus birokrasi paling efektif di antara negara-negara jajahan dan dijuluki sebagai beambtenstaat (negara pegawai). Ketika itu, birokrasi Hindia Belanda menganut dual system, maksudnya terdiri para pegawai Eropa dan pribumi. Dan ini bukan semata kategori berdasarkan rasial, melainkan berdampak kepada cara pengelolaan dan peran masing-masing kategori. Dalam kategorisasi kolonial, yang pertama disebut Binnenlandsch Bestuur (BB) dan yang kedua Inlandsch Bestuur (IB).

BB bisa dibilang sebagai korps pegawai kolonial yang mencerminkan birokrasi negara modern. Korps ini diisi oleh orang-orang Belanda yang biasanya berlatar belakang pendidikan tinggi atau dari keluarga terdidik lainnya. Jika ditilik dari peranannya, birokrasi di Republik Indonesia merdeka berawal dari sini, bukan dari para penguasa pribumi. Korps BB dikenal relatif lumayan bersih. Sangat berbeda dengan para pendahulunya di VOC.

Sementara Inlandsch Bestuur adalah pegawai-pegawai yang diangkat dari kalangan bumiputra. Dalam banyak kasus, jabatan yang diemban oleh pegawai pribumi dilanjutkan secara turun-temurun atau berdasarkan pertalian keluarga. Dan tentu saja, mengingat jumlah orang Eropa di Hindia Belanda yang sedikit, pegawai IB jauh lebih banyak dari BB.

Alasan pengangkatan pegawai pribumi berdasarkan pertimbangan praktis belaka. Tidak mungkin pemerintah “mengekspor” orang Eropa dalam jumlah yang sangat besar untuk menjadi pegawai di negeri jajahan. Cara yang paling mudah adalah memanfaatkan priayi-priayi bumiputra sekaligus mendidik mereka dalam dunia birokrasi modern. Meski kemudian Belanda terkadang mengalami kerepotan karena banyak pegawai yang tidak becus mengurus pekerjaan.

Hal ini berlanjut hingga zaman penjajahan Jepang, seluruh pegawai pemerintah eks Hindia Belanda dipekerjakan pemerintah Jepang sebagai pegawai pemerintah.  Setelah Bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Pegawai yang dipekerjakan pemerintah Jepang secara otomatis dijadikan Pegawai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Laman: 1 2