Connect with us

Bisnis

Pemprov Sambut Baik Sub Penyalur BBM di Pelosok Kalsel

Diterbitkan

pada

Sosialisasi sub penyalur BBM yang digelar Badan Pengatur Hili Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). Foto : rico

BANJARBARU, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan merespons positif atas rencana pembentukan sub penyalur BBM di provinsi. Sebelumnya Badan Pengatur Hili Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) membuka kesempatan Pemda se-Kalsel menunjuk sub penyalur BBM.

“Sub penyalur ditempatkan di daerah terpencil, terluar, tertinggal. Kami berharap kebijakan ini maka masyarakat yang jauh dari SPBU akan mendapatkan juga kemudahan mendapat BBM,” ucap Asisten II Bidang Perekonomian Setdaprov Kalsel, Hermansyah di sela sosialisasi sub penyalur BBM, Kamis (7/2).

Hermansyah menambahkan bupati akan menentukan harga BBM yang dijual subpenyalur. Pemkab pun berwenang mengatur sebaran titik subpenyalur BBM di peloso daerah. Penentuan harga BBM mengacu jarak antara SPBU dan titik subpenyalur BBM.

“Misalkan 20 kilometer, ada tambahan Rp 500 per liter. Kemudian di atas 20-30 kilometer, mungkin Rp 1.000 perliter tambahannya. Ini yang kami dapatkan harga rasional di masyarakat,” Hermansyah berkata.

Kalaupun masyarakat membeli BBM ke SPBU yang jauh, biaya pun lebih tinggi. Menurut dia, bupati/wali kota akan menentukan daerah mana saja yang perlu subpenyalur BBM. Selain itu, ia meyakini regulasi baru ini bisa menekan pelangsir BBM yang sesuka hati menaikkan harga BBM eceran.

“Terus terang, di daerah sangat terbantu. Karena selama ini yang dirasakan masyarakat jauh dari kota, sulit membeli BBM (harga murah). Kan masih banyak yang ilegal. Setelah ini akan diberikan ke subpenyalur yang resmi,” ucapnya.

Anggota Komite BPH Migas, Jugi Prajogio, mengatakan bupati bertugas menetapkan sebaran titik subpenyalur BBM ke kawasan pelosok yang jauh dari jangkauan SPBU. Menurut dia, lokasi SPBU di Kalsel belum ideal menjangkau semua masyarakat sampai ke pelosok.

Jugi menuturkan cara semacam ini juga menekan praktek pelangsiran BBM yang membuat kelangkaan dan harga melonjak tinggi. “Jumlah titik subpenyalur diserahkan ke bupati. Subpenyalur ini untuk mendekatkan BBM harga murah ke masyarakat pelosok. Tentunya bisa menekan pelangsiran,” ucap Jugi Prajogio. (Rico)

Reporter : Rico
Editor : Chell

Bagikan berita ini!
  • 1
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    1
    Share
-->