Menuju ‘Palagan’ Terakhir di Pleno Rekapitulasi KPU Kalsel

BANJARMASIN, Palagan alias medan pertempuran politik dalam Pemilu 2019 telah bergeser. Dari penetapan rekapitulasi suara di tingkat kabupaten/kota, kini beralih ke tingkat provinsi. Jika di daerah KPU Kabupaten/Kota harus berjibaku dengan validitas hasil suara untuk menentukan calon anggota DPRD terpilih maupun perolehan parpol, lalu apakah ‘kerasnya’ pleno akan juga berlangsung di KPU Kalsel?

Rabu (8/5) pagi, rapat pleno mulai diselenggarakan di Hotel Rattan Inn, di Jl A Yani Km 5, Banjarmasin. Ada beberapa hal yang akan ditetapkan oleh KPU dalam pleno kali ini. Selian perolehan parpol di tingkat provinsi, hasil Pilpres, perolehan suara anggota DPRD Provinsi, suara untuk DPR RI, serta suara pemilihan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Dengan banyaknya penetapan tersebut, KPU Kalsel menargetkan semua agenda bisa rampung dalam dua hari.

Komisioner KPU Kalsel Edy Ariansyah mengatakan, bahwa waktu pelaksanaan pleno terbuka, tidak bisa diprediksi. Sebab penyampaian dari masing-masing KPU kabupaten/kota akan memakan waktu yang berbeda. “Bisa saja ada yang cepat, kalau tidak ada protes dari saksi atau peserta pleno lainnya. Tapi bisa juga alot. Kalau bisa selesai satu hari, lebih baik. Tapi jadwalnya dua hari,” ungkap Edy.

Untuk itu, sehari sebelum digelarnya pleno dilakukan sinkronisasi data pemilih. Hal tersebut guna mencocokkan data pemilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan yang ada di daftar pemilih yang seringkali terjadi perbedaan. Seperti yang dialami KPU Banjarmasin saat rapat pleno beberapa watku lalu sempat dihujani interupsi saksi peserta Pemilu 2019,  sehingga berjalan alot. Pun demikian yang terjadi di KPU Banjar yang molor hingga 1 hari.

Namun menurut Edy, sinkronisasi tersebut tidak akan mempengaruhi perolehan suara peserta pemilu. Baik untuk DPRD kabupaten/kota, propinsi, dan DPR RI. Begitu juga untuk calon DPD RI dan Pilpres 2019.

Sejauh ini, meski tak ada protes terhadap rekapitulasi jumlah suara perolehan masing-masing peserta Pemilu, namun rekapitulasi suara dari Kabupaten Tala sempat diwarnai protes terhadap data pemilih.

Protes disampaikan oleh Bawaslu Provinsi Kalsel. Dimana ada ketidaksesuaian data DPT pada data Pemilih di kabupaten tersebut. Akibatnya, Bawaslu merekomendasikan KPU Kabupaten Tala untuk terlebih dahulu menyesuaikan data sebelum rekapitulasi dilanjutkan KPU kabupaten lainnya

Di sisi lain, pleno hari ini juga menjadi perhatian TNI/Polri. Bahkan Pangdam IV/Mulawarman, Majyen TNI Subyanto bersama Kapolda Kalsel Irjen Yazid Fanani sempat memantau pengamanan di lokasi pleno, pagi tadi. Ratusan jajaran Polda Kalsel dan Polresta Banjarmasin dilibatkan dalam pengamanan ini. Nampak pula kendaraan taktis water canon yang stanby di depan hotel.

Kapolda Irjen Yazid Fanani mengatakan, pihaknya memberikan perhatikan khusus terhadap terselenggaranya pleno KPU Kalsel ini. “Aparat yang dilibatkan dalam pengamanan sekitar 600 personil. Terdiri dari polisi dan TNI. Dalam satu hari, mereka dibagi dalam tiga shift. Satu shift sekitar 200 anggota. Hal ini agar mereka yang jaga dalam kondisi siap dan segar,” katanya.

Kapolda mengatakan, banyaknya personel yang dilibatkan sebagai bentuk antisipasi untuk hal-hal yang tidak diinginkan. Mengingat pleno ini bagian dari kegiatan penting negara yang harus dipastikan berjalan aman dan lancar.

Sementara Mayjen TNI Subyanto menampik kehadiranny di Banjarmasin karena Kalsel dianggap rawan. Menurutnya, sudah menjadi tugasnya untuk memastikan pelaksanaan pleno di tiga provinsi di Kalimantan yang menjadi teritori jajarannya. “Hari ini, memang ada dua provinsi yang melaksanakan pleno. Kalsel dan Kaltara. Makanya saya memantau ke sini. Sedang di Kaltara saya sudah memerintahkan Danrem setempat,” ujar Mayjen Subyanto.

Menurut Pangdam dari tiga provinsi yang masuk wilayah teritorinya pelaksanaan tahapan pemilu sejauh ini berjalan aman dan lancar. “Memang ada protes dan juga Pemungutan Suara Ulang (PSU) di beberapa tempat di tiga provinsi itu. Tapi sejauh ini, tidak ada gangguan keamanan berarti,” terangnya.

Nyaris Diboikot Media

Ditengah pelaksanaan pleno rekapitulasi penghitungan suara KPU Kalsel, muncul aksi protes dari kalangan media yang meliput kegiatan tersebut. Protes disebabkan kebijakan KPU Kalsel yang melakukan ‘screeening’ terhadap reporter. Dimana media yang melakukan peliputan, baik cetak maupun online, harus mendapatkan undangan terlebih dulu untuk mendapatkan ID Card khusus wartawan untuk bisa masuk ke dalam ruangan pleno.

Hal ini memicu protes, karena ternyata media yang ada dalam list KPU Kalsel hanya 20 media. Dari jumlah tersebut, hanya ada 4 media online yang didaftar. Padahal jumlah media online di Banjarmasin saja mencapai puluhan.

Sebagai wujud protes dan solidaritas, jurnalis lain yang mendapatkan undangan akhirnya enggan masuk ke ruangan. Mereka memilih bertahan di luar hingga seluruh wartawan mendapatkan akses untuk melakukan peliputan.

“Kalau semua wartawan tidak diberikan akses untuk mendapatkan ID Card, kami sepakat memboikot acara ini. Sebab baru ini saja kejadian, jumlah wartawan dibatasi,” kata Juhriansyah, salah seorang jurnalis media elektronik.

Protes para wartawan ini akhirnya mendapat tanggapan dari KPU. Komisioner KPU Edy Ariansyah pun menemui para awak media dan memberikan akses untuk melakukan peliputan meskipun tanpa memperlihatkan undangan.  “Tidak harus mendapat undangan. Cukup tunjukkan kartu identitas wartawan kepada rekan-rekan panitia untuk penukaran Id Card. Kami mohon maaf jika pelayanan kurang maksimal,” katanya. (mario)