Masyarakat Minta Dilibatkan Menjadi Satgas Migas, Ini Alasannya

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN– Tata kelola distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kalimantan Selatan (Kalsel) masih dipertanyakan. Mulai dari BBM bersubsidi jenis solar yang langka dikeluhkan para sopir truk hingga indikasi adanya mafia migas.

Aktivis Kalsel yang juga Direktur LSM KPK-APP Aliansyah menegaskan, bahwa 50 persen SPBU yang ada di Kalsel mendistribusikan BBM ke pihak penambang.

Padahal, sambung Aliansyah, BBM bersubsidi jenis solar yang dikeluhkan para sopir truk itu adalah pengangkut kebutuhan pokok masyarakat. Akan sangat fatal jika masih mengalami kelangkaan.

“Ini harus diawasi jangan sampai solar yang seharusnya untuk rakyat itu digunakan untuk tambang, Jangan lagi angkutan bahan pokok kita dari pelabuhan ke kabupaten/kota itu tidak bisa  mendapatkan solar, itu fatal,” pungkas Aliansyah.

Baca juga  : Tuntutan Tolak Kenaikan BBM, Langkah Dewan Perlu Dikawal Tuntas Agar Tak Sekadar Formalitas!

Kurangnya subsidi BBM Kalsel memberikan peluang bagi para mafia migas untuk mengeruk keuntungan. Hal itu disampaikan para aliansi masyarakat yang beraudiensi di Kantor DPRD Kalsel, Selasa (13/9/2022) kemarin.

Aliansi masyarakat yang mengatakan bahwa dalam satgas migas tersebut tentu harus melibatkan masyarakat di dalamnya.

“Kita sepakat dengan kenaikan kuota BBM cuman harus digaris bawahi kita sangat mendorong pembentukan satgas mafia migas ini DPRD Kalsel bersama Kepolisian dan Pertamina tegas melibatkan kami sebagai satgas untuk turun ke masyarakat memberantas mafia migas,” ujar Khairul Umam, perwakilan pengunjukrasa soal BBM.

Sebelumnya, Ketua DPRD Supian HK bersama Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) H Hasanuddin Murad SH sepakat untuk menambah kuota pendistribusian BBM, serta mengaktifkan kembali Satuan Tugas (Satgas) Migas.

Baca juga : Ricuh Demo Tolak BBM di Banjamasin, Begini Kata Korlap hingga Kapolresta Banjarmasin

“Kita sudah ke BPH Migas untuk mengusulkan kenaikan kuota BBM kalsel, begitupun dengan data data SPBU yang melangsir, yang masyarakat belum dapat kami sudah datangi,” ungkap H Hasanuddin Murad.

Dirinya pun juga menegaskan sudah melakukan rapat berkali-kali dengan BPH Migas hingga PT Pertamina untuk menyampaikan pendistribusian BBM tersebut agar tepat sasaran.

“Kita juga sudah rapat berkali kali dengan pertamina jadi bukan sekali dua saja, kita sampaikan bahwa barang barang subsidi ini jangan sampe salah yang menerimanya,” dalihnya.
(Kanalkalimantan.com/wanda)

Reporter : wanda
Editor : cell