Kebijakan Efisiensi Anggaran Prabowo, HMI Banjarbaru : Kabinet Malah Gemuk

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Kebijakan efisiensi anggaran yang diinstruksikan Presiden Prabowo Subianto memunculkan berbagai atensi publik.

Respon itu dilakukan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kota Banjarbaru yang langsung mengkaji langsung terkait program anggaran kementerian dan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kajian HMI Banjarbaru dalam sebuah diskusi disampaikan Satrio Ajie Bramanto dan Muhammad Faisal Rahman, dalam keterangan yang diterima Kanalkalimantan.com.

Satrio menjelaskan bahwa persoalan efisiensi anggaran pendidikan dan beberapa kementerian lain senilai Rp306,7 triliun menimbulkan persoalan besar dan memicu berbagai efek kepada masyarakat Indonesia.

Baca juga: Jelang Pelantikan, Saidi Mansyur – Said Idrus Ikuti Gladi Kotor di Jakarta

Pendidikan yang harusnya menjadi salah satu aspek penting dan prioritas dalam pembangunan negara ini dalam rangka mencapai Indonesia Emas 2045, justru hanya menjadi aspek penunjang dalam program strategis nasional kepemimpinan Prabowo dan Gibran.

“Polemik dan efek domino ini membuat HMI Banjarbaru melakukan kajian yang menghasilkan kritik tegas serta evaluasi kepada Pemerintahan Prabowo yang baru berjalan 100 hari lebih,” ujar Satrio Ajie Bramanto, Selasa (18/2/2025).

Diskusi HMI Banjarbaru mengkaji program MBG dan efisiensi anggaran di salah satu kafe, Selasa (18/2/2025) malam. Foto : HMI Banjarbaru 

Ada dua faktor utama yang menyebabkan efisiensi anggaran yakni gemuknya Kementerian yang dibentuk oleh presiden dan wakil presiden. Kedua adalah program Makan Bergizi Gratis yang membutuhkan anggaran Rp400 triliun per tahun.

Baca juga: Sekda HST Bersaksi di Sidang Penyelewengan Dana Kader Sosial

“Dua faktor ini tidak dapat diterima langsung oleh masyarakat luas, yang mana melahirkan situasi dilematis terkhusus di dunia pendidikan yang terkena dampak langsung dari efisiensi anggaran ini,” jelas dia.

“Gemuknya struktur Kabinet Merah Putih dengan total 48 kementerian ditambah badan-badan baru dan beberapa staf khusus jelas membutuhkan biaya besar untuk bisa menjalankan roda pemerintahan,” sambungnya.

Dalam hal ini, ujar Satrio, HMI Cabang Banjarbaru menilai perlu adanya evaluasi besar terhadap keputusan dan kebijakan presiden Prabowo dalam menambah jumlah Kementerian, badan-badan, serta staf khusus.

“Jangan sampai keputusan dan kebijakan yang seharusnya mampu menyelesaikan persoalan bangsa, justru hanya menjadi ajang ‘bagi-bagi kue’ yang dilakukan oleh Presiden dengan dalih membentuk Zaken Kabinet (Kabinet yang diisi oleh para ahli),” imbuh Satrio.

Baca juga: Pemko Banjarbaru Salurkan LPG 3 Kg Subsidi di 10 Titik

Sementara Muhammad Faisal Rahman, menuturkan persoalan alokasi efisiensi anggaran sebesar Rp306,7 triliun ini diproyeksikan untuk program MBG.

Program MBG sendiri membutuhkan dana sebesar Rp400 triliun per tahun. Pada dasarnya program MBG adalah program yang sangat bagus melihat dari sisi sasaran dan target, yang mana ingin menghadirkan ketersediaan dan jaminan gizi bagi seluruh anak di Indonesia.

“Akan tetapi, dalam eksekusinya ditemui banyak kejanggalan dan ketidak-tepatan. Badan Gizi Nasional (BGN) dibentuk sebagai badan yang menjadi jenderal dalam eksekusi program makan bergizi gratis,” ungkap Muhammad Faisal Rahman.

Program MBG disebutkannya bisa dikatakan sebagai program yang visioner karena ingin menjamin nutrisi anak-anak yang akan menjadi generasi penerus pada Indonesia Emas 2045, namun menurutnya program ini tidak sepenuhnya tepat sasaran.

Baca juga: Ramai-ramai Antre Si Melon di Kantor Kecamatan Cempaka

“Program MBG dengan konsep pemberian menyeluruh (Universal Coverage) kepada setiap anak di Indonesia tanpa terkecuali justru memperlihatkan inefisiensi anggaran dan jika yang menjadi fokus adalah perbaikan nutrisi pada anak untuk mencegah stunting,” tegas dia.

Karena itu, HMI Cabang Banjarbaru menilai seharusnya program MBG dilakukan by target.

“Ada tiga target yang bisa disasar agar pelaksanaan MBG lebih efektif dan efisien yaitu ibu hamil, anak sekolah di Zona 3T, dan orangtua yang memiliki penghasilan kurang dari Rp2 juta,” sebutnya.

Kendati demikian, Faisal menyatakan pemerintah harus melakukan evaluasi serta rekonstruksi konsep pelaksanaan Makan Bergizi Gratis.

Baca juga: H Muhidin-Hasnuryadi Ikut Gladi Pelantikan Serentak di Monas

“Karena dengan melakukan evaluasi serta rekonstruksi konsep, program ini akan menjadi lebih efektif dan efisien, serta tidak memerlukan adanya efisiensi anggaran secara ekstrim dari Kementerian,” ungkapnya.

Seperti halnya di sektor pendidikan akan menerima efek domino positif dari hal ini apabila terjadi demikian.

“Dimana kualitas pendidikan di Indonesia akan mampu didorong untuk terus maju seraya memberikan jaminan nutrisi bagi anak-anak di negeri ini,” tandas Faisal. (Kanalkalimantan.com/wanda)

Reporter: wanda
Editor: bie