“Kami Bisa, Kita Sama”, Diskriminasi Difabel Harus Dihilangkan

BANJARMASIN, Sejak tahun 1992 PBB mendeklarasikan 3 Desember sebagai Hari Penyandang Disabilitas Internasional. Di Indonesia, peringatan Hari Disabilitas Internasional (HDI) dilaksanakan secara nasional sejak tahun 1996. Mendorong pemenuhan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas di seluruh dunia yang masuk dalam golongan masyarakat rentan secara ekonomi, politik, dan hak dalam diskriminasi. 

Momentum HDI di kota Banjarmasin dengan tema “Kami Bisa, Kami Sama” ini mempunyai semangat untuk mempromosikan dan mendorong insklusi sosial di kota Banjarmasin. Para penyandang disabilitas bukanlah menjadi orang asing di Banjarmasin melainkan bisa menyatu dalam segala hal. 

Ketua Perhimpunan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kota Banjarmasin Slamet Triyadi, mempunyai harapan besar semua pihak bersama-sama membangun kota dan negara dalam konteks inklusi.

“Penyandang disabilitas itu punya hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat lainnya,” ujarnya.

Menanggapi perlakuan beberapa masyarakat yang masih belum mengetahui kesetaraan ini, Slamet mengaku maklum, meskipun ia juga mengatakan hukum diskriminasi tidak tertulis yang ada di lingkungan sosial begitu kejam.

“Selama ini, masyarakat itu karena mereka tidak tahu bagaimana dan apa difabel itu, sehingga mereka mendiskriminasi kami. Kalau mereka tahu, tidak akan begitu lah keadaannya,” ujarnya.

Ia berharap masyarakat tahu bahwa difabel itu bukan sesuatu hal yang harus dihindari. “Kita tahu, bahwa seluruh manusia itu lambat laun akan menjadi difabel. Terutama faktor usia, belum lagi faktor kecelakaan, kelahiran yang tidak semestinya, maupun penyakit,” pungkasnya.

Menurut Walikota Banjarmasin H Ibnu Sina, sejak tahun 2013 kota Banjarmasin sudah mempunyai komitmen seperti kota lainnya maupun UNESCO menuju kota ramah disabilitas. 

“Sebelum adanya UU nomor 8 tahun 2016 tentang disabilitas, kota Banjarmasin telah lebih dulu mengesahkan Perda nomor 9 tahun 2013 tentang pemenuhan dan pelindungan hak-hak disabilitas,” ujar Ibnu Sina.

Untuk mendorong percepatan implementasi UU perda tersebut maka sangat penting untuk dilakukan pengarusutamaan isu disabilitas yang sudah mulai mendapatkan dukungan positif dari masyarakat dan berbagai pihak.

“Perencanaan pembangunan kota melibatkan para penyandang disabilitas dan dimensi pembanguna kota Banjarmasin tidak lepas dalam memperhatikan aspek untuk para penyandang disabilitas,” bebernya. 

Sekadar diketahui, di kota Banjarmasin ada 3.897 penyandang disabilitas. Tentu hal ini menjadi perhatian khusus pemerintah kota. “Para penyandang harus mendapat ruang dan kesempatan yang sama menampilkan kreativitas dan menunjukkan kepada masyarakat bahwa mereka semua setara,” katanya.

“Bahwa siapapun punya hak yang sama hidup di kota Banjarmasin. Tanpa diskriminasi, tanpa ada bully, termasuk di sekolah-sekolah inklusi di Banjarmasin,” sambungnya.

Pemerintah Kota Banjarmasin juga sudah mulai merencanakan transportasi untuk penyandang disabilitas pada tahun 2019. “Itu sebuah pengharagaan bagi penyandang disabilitas,” ucap Ibnu Sina.

Peringatan HDI, ada sebuah penampilan Paduan Isyarat Baiman (PIB) yang merupakan pertama di Indonesia. Mereka adalah para tunanetra yang membawakan lagu Indonesia Raya dengan bahasa Isyarat. Ibnu Sina mengapresiasi dan menyampaikan kepada Presiden bahwa Pemkot Banjarmasin untuk para penyandang disabilitas.

Ahmad Riadi, Sekretaris PDDI mengatakan, mereka sangat bersyukur atas dukungan penuh dari Pemkot Banjarmasin atas banyak hal yang diberikan agar penyandang disabilitas termudahkan, aman, dan nyaman dalam setiap akses di Kota Seribu Sungai ini.

“Pemkot Banjarmasin bersama kaum disabilitas bisa terus bekerja sama dalam menggalang kerja sama saling membangun dalam bidang infrastuktur, pendidikan, dan kesehatan,” ujarnya. (mario)