Connect with us

HEADLINE

Giliran Buruh Kepung DPRD Kalsel, Tuntut Pencabutan UU Ciptaker

Diterbitkan

pada

Massa buruh yang melakukan demonstrasi di DPRD Kalsel menuntut pencabutan UU Ciptaker, Kamis (22/10/2020). Foto : Fikri
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Ribuan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) dan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kalsel kepung gedung DPRD Provinsi Kalsel, Kamis (22/10/2020) pagi.

Pantauan di lokasi, massa yang sebelumnya bergerak dari Lapangan Kamboja, melakukan orasi penolakan UU Omnibus Law Cipta Kerja yang telah disahkan.

Dalam tuntutannya, selain menolak UU Cipta Kerja, massa juga menuntut untuk dipertemukan dengan perwakilan Kalsel di DPR RI.

“Kami harus dipertemukan dengan anggota DPR RI, termasuk utusan kita yaitu DPD,” kata salah satu orator dalam orasinya.



Bahkan massa mengancam, jika DPRD Provinsi Kalsel tidak dapat mengakomodir tuntutan buruh, tidak menutup kemungkinan akan ada aksi susulan pada 4 November 2020 mendatang.

Hingga berita ini ditulis, aksi demonstrasi masih berjalan. Gedung DPRD Provinsi Kalsel sendiri, dijaga sekitar 1.000 aparat gabungan. (kanalkalimantan.com/fikri)

Reporter : Fikri
Editor : Bie


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

HEADLINE

Moeldoko Ketum Versi KLB, DPD Demokrat Kalsel: Tidak Sah, Harus Sesuai AD-ART

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Ilustrasi--Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko terpilih menjadi Ketum Partai Demokrat. Foto: Instagram
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Kudeta partai Demokrat dari tangan AHY akhirnya terbukti, melalui Kongres Luar Biasa alias KLB abal-abal (klaim Ketum AHY tidak sah) Partai Demokrat di Sumatra Utara, memilih Moeldoko sebagai ketua umum (Ketum) partai yang didirikan SBY itu.

Melihat hasil KLB Deli Serdang itu, kepada Kanalkalimantan.com, Jumat (5/3/2021) malam, lewat sambungan telepon Ketua DPD Partai Demokrat Kalsel, Rusian menganggap KLB tidak sah.

“Kongres luar biasa diakui apabila pelaksananya adalah DPP yang terdaftar di dalam kepengurusan,” kata Rusian.

Rusian berpendapat, seharusnya kongres luar biasa setidaknya dihadiri oleh pengurus DPC dan DPD minimal 50% se Indonesia.
“Sedangkan hal ini 7% atau 34 orang yang hadir, itu pun mereka mantan pengurus,” sebut Rusian.



Suasana pembukaan Kongres Luar Biasa atau KLB Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021).foto: Antara via suara.com

Ia juga menyayangkan 34 orang yang hadir tersebut, bukan anggota atau pengurus Demokrat, jadi tidak sah. “Pelaksanaan itu sendiri (KLB, red) tidak ada yang memenuhi syarat daripada AD ART,” sebut Rusian.

Dikabarkan, ada 8 kader Demokrat Kalsel yang berhadiri di KLB Deli Serdang itu. Terkait itu, Rusian, akan menyerahkan keputusan maupun sanksi kepada DPP Partai Demokrat. “Demokrat Kalsel solid dukung AHY hasil kongres 2020,” tegas Rusian.

Masih menurut Ketua DPD Demokrat Kalsel ini, KLB abal-abal tersebut tidak lebih hanya sebagai seremonial kader mantan pengurus.

Kader Demokrat Kalsel diakuinya memang sempat menerima undangan KLB, namun tidak digubris. “Kalau sifatnya tidak legal, saya rasa itu tidak penting dan tentu kita tidak akan hadir,” tegasnya.

Saat ditanya tentang masa depan DPD Demokrat Kalsel melihat hasil KLB? “Semua itu akan sah apabila kepengurusan sah secara bersamaan, dan itu sudah dilalui oleh pengurus hasil kongres tahun 2020,” Rusian menutup pembicaraan.(kanalkalimantan.com/pras)

 

Reporter : Pras
Editor : Bie

 

 

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

HEADLINE

KLB Menangkan Moeldoko, AHY: Banyak Peserta Hadir karena Dapat Imbalan

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang dinilai ilegal di Jakarta, Jumat (5/3/2021). [Suara.com/Angga Budhiyanto]
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menuding, kader maupun mantan kader PD yang menghadiri Kongres Luar biasa Demokrat di Sumatera Utara, jumat (5/3/2021), atas dasar paksaan.

Tak hanya itu, AHY juga menuding peserta KLB Demokrat di The Hill Hotel and Resrot Sibolangit, Deli Serdang, juga menerima imbalan.

Hal itu disampaikan AHY dalam konferensi pers menanggapi hasi KLB Sumut yang meresmikan Moeldoko sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrat.

“Banyak dari mereka hadir atas dasar paksaan, ancaman, dan juga imbalan berupa uang, posisi dan kedudukan,” kata AHY, Jumat (5/3/2021).



AHY mengatakan, bahwa kongres luar biasa mengatasnamakan Partai Demokrat di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatra Utara hanya dagelan.

Ia berujar para peserta yang hadir bukan pemilik suara sah berdasarkan AD/ART Partai Demokrat.

“KLB ini dagelan, kami akan hadapi dan kami lawan. Karena kami memiliki kewajiban menjaga kedaulatan Partai Demokrat,” kata AHY.

AHY mengakui, pengurus DPD dan DPC sebagai pemilik suara sah, tidak ikut serta dalam KLB Sumut.

Hal itu ia buktikan melalui surat kesetiaan dari para pengurus, yang juga menolak keberadaan KLB.

“Saya sendiri telah memegang surat kesetiaan penolakan KLB dari ketua DPD dan DPC, paling tidak sampai tadi pagi. Pemilik suara sah ada di tempatnya masing-masing,” kata AHY.

Sebelumnya, AHY memastikan 93 persen pemilik hak suara dalam Kongres tahun 2020 tidak mengikuti agenda KLB tersebut.

Dalam pidato yang disiarkan televisi, AHY menyatakan KLB yang digelar di The Hills Hotel And Resort pada Jumat (5/3/2021) merupakan inkonstitusional.

“Telah kita ketahui bersama bahwa hari ini telah dilakukan KLB secara inkonstitusional di Deli Serdang. Apa yang mereka lakukan dilakukan dengan cara yang buruk,” ujarnya.

Dia juga mengemukakan ada beberapa hal yang perlu dipenuhi untuk menggelar KLB.

“Untuk bisa dilakukan KLB berdasar AD/ART disetujui didukung 2/3 dari DPD dan setengah dari jumlah DPC, kedua-duanya angka minimal. Dan harus sepertujuan dari Ketua Majelis Tinggi Partai.”

Namun, AHY menyatakan KLB yang digelar di Deli Serdang tidak memenuhi semua persyaratan prosedural tersebut.

Dia mengemukakan, faktanya seluruh Ketua DPD Partai Demokrat berada di daerah masing-masing. Bahkan, AHY menyatakan 93 persen pemilik suara yang sah tidak mengikuti agenda tersebut.

“Kalau ada yang mengatasnamakan Ketua DPD dan DPC dan pemilik suara yang sah tentu berita bohong.”(Suara)

Editor : Suara

 

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->