Kota Palangkaraya
Dewan Apresiasi Pengendalian Inflasi di Palangkaraya
KANALKALIMANTAN.COM, PALANGKARAYA – Anggota Komisi II DPRD Kota Palangkaraya, Noorkhalis Ridha memberikan apresiasi atas upaya Pemerintah Kota Palangkaraya dalam menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok.
Menurut Noorkhalis, keberhasilan Pemko dalam menekan laju inflasi hingga lebih rendah dibanding rata-rata nasional menunjukkan kinerja yang positif dan konsisten dalam pengelolaan ekonomi daerah.
“Ini menjadi bukti bahwa koordinasi antara Pemko Palangkaraya dengan pihak terkait, termasuk pengawasan harga dan distribusi bahan pokok, berjalan efektif. Kondisi ini penting agar daya beli masyarakat tetap terjaga,” ungkapnya, Kamis (21/8/2025).
Baca juga: Jembatan di Kelurahan Marang Rusak, Legislator Dorong Perhatian Pemko
Noorkhalis menambahkan, selain pengawasan pemerintah, partisipasi aktif masyarakat juga sangat menentukan stabilitas ekonomi. Ia berharap masyarakat tetap mendukung upaya pengendalian harga dan tidak terpengaruh isu yang dapat memicu lonjakan inflasi.
“Stabilitas harga kebutuhan pokok adalah hal krusial. Kami dari DPRD Komisi II terus mendorong Pemko agar pengendalian inflasi ini berkelanjutan. Terutama menjelang akhir tahun agar ekonomi masyarakat tetap kondusif,” tegasnya.
Dengan kondisi ini, Noorkhalis optimistis bahwa Palangka Raya mampu mempertahankan inflasi terkendali sepanjang 2025, seiring koordinasi yang intensif antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat. (Kanalkalimantan.com/tiva)
Reporter: tiva
Editor: kk
-
Kalimantan Selatan1 hari yang laluAliansi BEM Kalsel Kembali Berunjuk Rasa, Mahasiswa Kembali Dikecewakan
-
HEADLINE2 hari yang laluTata Ulang Kawasan Simpang Empat Banjarbaru, Pedagang Bongkar Sendiri Bangunan
-
DPRD BANJARBARU3 hari yang laluKetua DPRD Banjarbaru Gusti Rizky Diganti
-
Kalimantan Selatan1 hari yang laluHMI se Kalsel Layangkan Delapan Tuntutan ke Wakil Rakyat
-
DPRD BANJARBARU3 hari yang laluDPRD Banjarbaru Sahkan Dua Perda
-
Kalimantan Selatan2 hari yang laluWarga Sidomulyo 1 Mengadu ke Kementerian HAM dan Kementerian Hukum


