Angkutan Pelajar Gratis Tak Lagi Layani Sekolah di Banjarbaru, Ini Penyebabnya

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU  – Operasional Angkutan Pelajar Gratis (APG) Banjarbaru dikabarkan belum melayani para pelajar ke sekolah dalam empat hari belakangan, sejak Senin (6/1/2024) hingga Kamis (9/1/2025).

Polemik belum beroperasinya armada anggota Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Banjarbaru ini lantaran belum ada kesepakatan bersama dengan Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru.

Sebelum ini Dishub membagi jalur untuk angkutan kota (angkot) anggota Organda dapat memasuki titik-titik APG, seperti di SMPN 3, SMPN 8, SMPN 6, SMPN 10, SMPN 14, hingga SMPN 15 Kota Banjarbaru.

Baca juga: Hakim Tolak Keberatan Dua Terdakwa Suap Proyek PUPR Kalsel 

Sebelum ada kesepakatan Dishub Banjarbaru memberikan solusi agar APG milik pemerintah menggantikan hingga MoU selesai.

Kendati demikian Organda memilih menolak APG untuk menggantikan sementara melayani siswa-siswa di Kota Banjarbaru.

Ketua DPC Organda Banjarbaru, Helvin Diansin mengaku belum adanya kesepakatan dengan Dishub Banjarbaru itu membuat dia bersama sopir-sopir organda lainnya sepakat untuk berhenti sementara melayani APG di titik-titik tersebut.

Baca juga: Kabar Virus HMPV, Kadinkes Banjarbaru: Tetap Jaga Imunitas 

Ketua DPC Organda Banjarbaru Helvin Diansin. Foto : wanda

“Belum ada ada kesepakatan, kalau dengan teman-teman saya sudah informasikan untuk berhenti sementara sampai ada kesepakatan dengan Dishub,” ujar Ketua DPC Organda Banjarbaru Helvin Diansin, Kamis (9/1/2025) siang.

“Dengan Dishub juga sudah saya mohonkan untuk jalur yang dilayani unit organda tidak dilayani oleh unit apapun termasuk milik APG Pemko,” sambung dia.

Pada pertemuan terakhir yang digelar bersama dengan Dishub, dirinya menyebutkan bahwa Organda telah menyampaikan terkait dengan kerangka acuan kerja (KAK).

Baca juga: PLN UIP3B Kalimantan Berhasil Raih 33 Penghargaan di Tahun 2024

“Yang diminta di rapat dari kita hanya KAK, seperti berapa yang kita terima, berapa yang kita bikin ke sini, berapa pengeluarannya itu saja dan itu sudah selesai kemarin kita ajukan,” sebut dia.

Dalam penyampaian KAK itu pula disampaikan secara lisan dan disaksikan oleh ULP, Bappeda hingga Inspektorat yang saat ini juga menunggu keputusan dari Dishub.

“Dengan pertemuan di mana kerangka kita ajukan secara lisan seperti masalah jalur tidak tidak bisa berpatokan pada satu jalur,” tuturnya.

Baca juga: Tak Ada Gugatan di MK, Yamin-Ananda Sah Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarmasin 2025-2030

Dirinya turut membandingkan pada masa kepala dinas sebelumnya di mana pembuatan KAK untuk bisa melakukan MoU dilakukan dari awal oleh Dishub itu sendiri.

“Dari 2016 itu mereka yang membuatkan kerangka perjanjiannya lalu dikasih ke kita, ketika kita setuju di situ lalu kita bawa ke ULP, ULP nanti membuat draft perjanjiannya setelah selesai itu nanti kita bawa lagi ke dishub agar merevisi lagi jika ada yang salah,” tegas dia.

Setelah melalui beberapa kali revisi KAK tersebut katanya baru lah pihak Organda dapat melakukan penandatanganan MoU ini.

Baca juga: Sahrujani-Hero Setiawan Ditetapkan sebagai Bupati dan Wabup HSU 2025-2030

“Sekarang Kadis mengharapkan kita yang membuat, sedangkan kita terikat pada aturan yang lama, setelah beliau menjabat banyak perubahan yang dibuat,” sambungnya.

Meski begitu kata dia, pihaknya tetap mengikuti aturan yang sekarang berlaku. Dengan draft KAK yang telah disampaikan, pihaknya mengaku tetap menunggu hasil keputusan Dishub untuk bis kembali menjalankan APG ini.

“Kita tunggu sampai selesai, seberapa hari selesai itu lah lama tidak ada armada yang jalan,” tuntas Helvin. (Kanalkalimantan.com/wanda)

Reporter: wanda
Editor: bie