Komisi X DPR RI – Pemko Banjarmasin Soroti Masalah SPMB dan Biaya Kuliah

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN — Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) dan Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi (SSBOPT) menjadi topik pembicaraan dalam kunjungan kerja Komisi X DPR RI di Kota Banjarmasin, Jumat (10/4/2026) siang.

Dalam kesempatan ini, Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, serta staf ahli Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi ikut berhadir.

Wali Kota Banjarmasin H Muhammad Yamin HR melalui Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Dr H Lukman Fadlun SH MH menyambut hangat tentang pembahasan isu strategis pendidikan tinggi.

Baca juga: Geram pada Perusak Hutan, Prabowo: Dia Mentertawakan Republik Indonesia!

“Pendidikan tinggi memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan arah pembangunan daerah dan kualitas sumber daya manusia ke depan. Oleh karena itu, SPMB harus mampu menjamin prinsip keadilan, transparansi, dan aksesibilitas bagi seluruh lapisan masyarakat,” kata Lukman.

Kendati demikian, hambatan implementasi SPMB ada pada persepsi ketidakadilan masyarakat terkait jalur mandiri, khususnya dalam aspek pembiayaan yang mengurangi tingkat kepercayaan publik kepada sistem pendidikan tinggi.

Sementara itu, kebijakan SSBOPT perlu menyesuaikan kondisi daerah -karakteristik wilayah-, kemampuan ekonomi masyarakat, serta kebutuhan riil perguruan tinggi di daerah.

Baca juga: Tren Baru Orang Kaya Gadai Hermes hingga Rolex demi Likuiditas

“Perlu menjadi pertimbangan utama agar kebijakan yang dihasilkan lebih adaptif dan berkeadilan,” ungkap Lukman.

Dengan demikian, Pemko Banjarmasin berkomitmen mendukung upaya pemerintah pusat dan DPR RI dalam mengevaluasi dan menyempurnakan kebijakan pendidikan tinggi. (Kanalkalimantan.com/fahmi)

Reporter: fahmi
Editor: bie