Hakim Tolak Keberatan Dua Terdakwa Suap Proyek PUPR Kalsel 

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Banjarmasin menolak seluruh nota keberatan yang diajukan penasehat hukum terdakwa Sugeng Wahyudi dan Andi Susanto, dua terdakwa kasus gratifikasi proyek Dinas Pekerjaan Umun dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel).

Putusan sela tersebut diketok Ketua Majelis Hakim Cahyono Riza Arianto SH MH bersama dua anggota Indra Meinantha Vidi SH dan Arif Winarno SH dalam sidang terbuka untuk umum, Kamis (9/1/2025) pagi.

Hakim mengabulkan permohonan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menolak keberatan yang diajukan penasehat hukum.

Majelis hakim menilai semua uraian keberatan penasehat hukum terdakwa Sugeng Wahyudi dan Andi Susanto telah masuk pokok perkara. Dan uraian dakwaan JPU KPK dianggap sudah memenuhi syarat.

Baca juga: Sekda Kalsel ‘Dicari’ OKP, Dituduh Arogan Potong Dana Hibah

“Menolak keberatan yang disampaikan penasehat hukum terdakwa untuk seluruhnya,” ucap Ketua Majelis Hakim Cahyono Riza Arianto saat membacakan putusan dalam dua sidang terpisah.

Dengan ditolaknya seluruh nota eksepsi tersebut, maka pemeriksaan perkara gratifikasi untuk dua terdakwa dipastikan berlanjut ke tahap pembuktian.

Majelis hakim memerintahkan JPU untuk menghadirkan saksi di persidangan berikutnya.

Baca juga: Kabar Virus HMPV, Kadinkes Banjarbaru: Tetap Jaga Imunitas 

“Sidang ditunda sampai hari Kamis 16 Januari 2024,” kata Hakim Cahyono.

Penasehat hukum kedua terdakwa, Dr Humayni SH MH mengatakan, pihaknya menghormati putusan sela majelis hakim.

“Kami menghormati,” ucapnya.

Andi Susanto dan Sugeng Wahyudi selaku kontraktor proyek PUPR Kalsel didakwa secara bersama memberikan hadiah atau kepada ASN atau penyelenggara negara.

Adalah Ahmad Solhan selaku Kadis PUPR Kalsel dan Yunita Erlina, Kabid Cipta Karya PUPR Kalsel yang juga terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) dan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

Baca juga: Malam Tasyakuran HAB Ke-79 Kantor Kemenag HSU 

JPU memasang pasal 5 ayat 1 huruf b Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagai dakwaan pertama.

Kemudian dakwaan alternatif kedua, dipasang Pasal 13 Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Hadiah uang Rp1 miliar terkait dengan tiga proyek tahun 2024, pembangunan Gedung Samsat Terpadu di Jalan Ahmad Yani Km 17, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar dikerjakan oleh PT Haryadi Indo Utama (HIU) dengan nilai Rp22.268.020.250.

Dua proyek lain yaitu pembangunan lapangan sepak bola sebesar Rp23.248.949.136 dengan penyedia PT Wismani Kharya Mandiri (WKM). Dan pembangunan kolam renang dengan biaya Rp9.178.205.930, penyedia terpilih CV Bangun Banua Bersama (CBB). Dua proyek itu dibangun di Kawasan Olahraga Terintegrasi Provinsi Kalsel. (Kanalkalimantan.com/rizki)

Reporter: rizki
Editor: bie