Dewan Guru Besar UGM: Proyek Tol dan Bandara Yogyakarta Rugikan Masyarakat

Dewan Guru Besar (DGB) UGM menyebut pembangunan massif di Yogyakarta merugikan masyarakat. Sebab publik di Yogyakarta akan terkena dampak dari berbagai program dan kebijakan yang dilakukan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Yogyakarta tengah membangun bandara baru Yogyakarta Internasional Airport (YIA), pengembangan tol yang menghubungkan DIY dan Jawa Tengah. Ada perubahan orientasi pembangunan yang dulunya mengarah ke utara kini berubah ke selatan. Menurut UGM itu tidak dipikirkan masak-masak.

“Bila kebijakan tidak dipikirkan dengan baik maka yang terdampak masyarakat Yogyakarta, rakyat yang jadi korban,” ujar Ketua DGB UGM, Prof Koentjoro dalam seminar nasional ‘Membangun Lingkungan Strategis dan Keamanan untuk Menciptakan Ketahanan DIY’ di Kampus UGM, Rabu (28/8).

Orientasi pembangunan DIY ke arah selatan apakah sudah dibarengi dengan sarana dan prasarana seperti infrastruktur, pola air, kesiapan kapal untuk beroperasi di Pantai Selatan hingga polisi air. Sebab dari pengalaman yang pernah ada, di Pantai Gesing di selatan Yogyakarta justru terjadi kasus human traficing atau perdagangan manusia.

“Lalu lintas di selatan yang dibuka pintu gerbangnya membuat semuanya bisa keluar masuk. Ketahanan wilayah ini yang perlu diperhatikan,” ujarnya.

Belum lagi YIA yang dibangun di perbatasan Kulon Progo dan Purworejo juga dikhawatirkan bisa berpotensi memunculkan kejahatan transnasional. Persoalan-persoalan ketahanan ini menjadi sangat penting untuk dipikirkan agar tidak terjadi bencana sosial.

Penjualan tanah yang masif baik di Kulon Progo dan Purworejo pun ditakutkan justru meningkatkan angka kemiskinan warga setempat. Sebab perubahan sosial ini tidak diantisipasi warga.

“Perubahan sosial tidak selamanya memberi manfaat. Karenanya mitigasi bencana, dalam hal ini bencana sosial harus dipikirkan agar rakyat tidak jadi korban,” tandasnya.

Sementara Kepala Kesbangpol DIY, Agung Supriyono mengungkapkan kerjasama sejumlah pihak sudah dilakukan terkait berbagai kebijakan yang diambil Pemerintah DIY. Kajian juga dilakukan sejak lama untuk mengantisipasi.

“Keamanan jadi syarat utama pembangunan. Kajian sudah dilakukan baik untuk bandara dan kawasan selatan,” imbuhnya. (suara.com)