Connect with us

HEADLINE

Tak Penuhi Panggilan Bawaslu, KPU Kalsel: Kami Tak Bisa Dijadikan Saksi!

Diterbitkan

pada

KPU Kalsel menegaskan tidak akan memenuhi panggilan Bawaslu terkait kasus pelaporan dugaan Pidana Pilkada yang dilaporkan tim Denny-Difri Foto: Fikri
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Kendati telah dipanggil sebanyak dua kali oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Provinsi Kalsel terkait dugaan pelanggaran Pilkada, KPU Provinsi Kalsel tidak memenuhi panggilan Sentra Gakkumdu. Ketua KPU Provinsi Kalsel Sarmuji pun angkat bicara.

Ditemui di kantornya pada Selasa (6/10/2020) sore, Sarmuji mengatakan, pihaknya tidak begitu mengetahui persis soal dugaan pelanggaran pemilu yang dilaporkan Tim Hukum pasangan calon (paslon) Denny Indrayana – Difriadi ke Sentra Gakkumdu Kalsel, baru-baru ini.

“Yang lebih tahu itu KPU RI yang ahli. Kami tidak bisa untuk (memenuhi) itu,” kata Sarmuji.

Walaupun Sarmuji mengakui telah dua kali menerima undangan pemanggilan dari Sentra Gakkumdu Kalsel sebagai saksi. Dirinya mengatakan KPU Provinsi Kalsel tidak bisa dijadikan sebagai saksi atas kasus dugaan pelanggaran pidana Pilkada ini. Alasannya, pihaknya tidak pernah menyaksikan tindakan itu.



“Kami jawab, bahwa kami tidak sebagai saksi dan kami tidak menyaksikan apa-apa. Kami diminta sebagai saksi, tapi kami tidak tahu kejadian apa-apa. Kemarin kami diminta sebagai saksi, tetapi tidak melihat apa-apa dan kejadiannya pun tidak tahu,” jelas Sarmuji.

Bahkan, disebutnya, KPU Provinsi Kalsel tidak bisa dijadikan sebagai saksi ahli. Karena, menurut Sarmuji, KPU Provinsi Kalsel sebagai penyelenggara pilkada harus berada pada posisi netral. “Kami harus posisi netral. Tetapi biarlah (saksi) ahli yang menentukan,” pungkas Sarmuji.

Sebelumnya, kasus dugaan pelanggaran pidana Pilkada yang dilaporkan tim hukum paslon Denny-Difri di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU). Kordiv Penindakan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Kalsel Azhar Ridhanie mengungkapkan, pihaknya belum melaksanakan pleno terkait laporan dugaan pelanggaran pidana Pemilu ini.

“Kami akan pleno dulu dengan pimpinan Bawaslu Provinsi Kalsel, yang mana akan kami lakukan pembahasan dengan Sentra Gakkumdu,” katanya, Selasa (6/10/2020) siang.

Aldo -sapaannya- menjelaskan, pada pleno akan membahas hasil klarifikasi, kajian maupun pemeriksaan sejumlah pihak. Hanya saja, pihaknya masih menunggu perspektif dari KPU Provinsi Kalsel untuk dimintai pandangan terkait dugaan pelanggaran itu. “KPU Provinsi Kalsel kami undang, namun mereka tidak berkenan hadir. Itu saja,” imbuh Aldo.

“Sebenarnya tidak masalah. Karena kita ingin meminta perspektif dari KPU saja. Orang mau berhadir atau tidak (bukan masalah), tetapi tentu saja rekomendasinya tetap ke KPU,” jelas Aldo.

Kendati demikian, Aldo menyebut ada konfirmasi dari staf Sekretariat KPU Provinsi Kalsel yang menginformasikan ketidakhadiran komisioner KPU Provinsi Kalsel untuk memenuhi undangan Sentra Gakkumdu Kalsel.

Lalu, kapan Sentra Gakkumdu Kalsel akan mengkaji laporan dugaan pelanggaran pemilu ini? “Hari ini kami terakhir melakukan kajian. (Karena) dua kali (KPU Provinsi Kalsel) kami lakukan pemanggilan (tak hadir), maka kami akan lakukan kajian langsung,” pungkas Aldo.

Di sisi lain, tim Hukum pasangan calon (paslon) Sahbirin Noor – Muhidin (BirinMu) membantah laporan yang disampaikan oleh Tim Hukum Denny Indrayana – Difriadi (H2D) ke Sentra Gakkumdu Bawaslu Provinsi Kalsel. Hal ini disampaikan oleh perwakilan Tim Hukum BirinMu, M. Imam Satria Jati di Kantor Bawaslu Provinsi Kalsel di Banjarmasin, Senin (5/10/2020) pagi.

“Penilaian kami, laporan yang disampaikan pelapor tidak memenuhi syarat formal dan materil. Sehingga menurut kami Bawaslu tidak menindaklanjuti dugaan pelanggaran pidana ini,” kata Imam.

Imam juga membantah adanya kegiatan kampanye maupun pelibatan aparatur sipil negara (ASN) yang baru-baru ini terjadi di Amuntai, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Ia mengatakan, peristiwa yang dilaporkan Tim Hukum H2D tidak ada unsur dugaan politik uang.

“Kami menilai ada kronologis yang disampaikan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Yang kemudian merugikan pihak kami dan mencemarkan nama baik Sahbirin Noor, maka kami akan melakukan tindakan laporan pidana ke kepolisian,” jelas Imam.

Kasus pelaporan dugaan tindak pidana pelanggaran Pemilihan Umum (Pemilu) yang dilaporkan oleh tim Divisi Hukum pasangan calon (paslon) Denny Indrayana – Difriadi Darjat ke Bawaslu Kalsel saat ini tengah bergulir. Pelapor yang tak lain merupakan Tim Divisi Hukum H2D, Jurkani, membeberkan peristiwa tersebut terjadi pada Selasa (29/9/2020) malam di salah satu warung yang berada di kawasan Paliwara, Amuntai, Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU).

“Dua orang saksi yang kita bawa sekarang ini melihat langsung kejadian yang diduga pelanggaran pemilu tadi,” kata Jurkani di Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Bawaslu Kalsel, Jumat (2/10/2020) siang.

Ia menceritakan, bahwa saat itu saksi sedang asik nongkrong bersama rekannya di warung yang memang menjadi tempat berkumpulnya kaula muda di Amuntai. “Di sana dia (saksi) melihat rombongan paslon salah satu peserta Pilgub Kalsel yang difasilitasi oleh salah satu oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) pejabat eselon II di Kabupaten Hulu Sungai Utara,” bebernya.

Menurutnya, hal tersebut dikuatkan dengan bukti foto yang berhasil mereka dapat dari salah satu saksi. Di dalam warung tersebut, Jurkani mengatakan terjadi pembagian sarung bertuliskan nama salah satu calon Gubernur beserta jargonnya.

Tidak hanya itu, saksi yang ia bawa tadi menyebut bahwa di sana juga terjadi pembagian uang tunai sebesar Rp 50.000 kepada setiap warga yang berada di lokasi. Ia menyebut, uang ini dibagikan di luar warung oleh orang lain.

Kemudian, di tempat yang sama saksi juga melihat adanya seorang pejabat eselon II yang ditengarai mengetahui dan terlibat dalam proses kampanye tersebut. “Oknum ASN ini seakan-akan memfasilitasi salah satu paslon Gubernur untuk datang. Padahal di sana tidak ada agenda milik Pemerintah Kabupaten,” tukasnya sambil menunjukkan salah satu foto yang dijadikannya barang bukti. (Kanalkalimantan.com/fikri)

Reporter : Fikri
Editor : Cell

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

HEADLINE

Barito Putera Pastikan Ikut dalam Turnamen Pramusim Piala Menpora 2021

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Pelatih Barito Putra Djadjang Nurdjaman Foto: ist
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Klub kebanggaan masyarakat Kalimantan Selatan (Kalsel) Barito Putra dipastikan akan mengikuti turnamen pramusim Piala Menpora 2021.

Djadjang Nurdjaman, selaku Pelatih Barito Putra mengatakan, kalau ia telah menyiapkan 24 pemain tanpa pemain asing.

“Pemain yang saya panggil yang dulu-dulu juga. Mereka akan mulai berkumpul 7 Maret di Yogyakarta. Tanggal 8 Maret kita resmi mulai latihan bersama untuk kompetisi ini,” ujarnya.

Untuk sementara hanya ada dua pemain baru yang memperkuat tim ini untuk turnamen yang digelar mulai 20 Maret sampai 25 April itu.



“Tapi nanti saja saya sampaikan dua pemain baru itu,” ucapnya
Djadjang memastikan Rizky Pora juga diboyong ke Yogya guna mengikuti latihan persiapan mengikuti kompetisi ini.

Pelatih tim Barito menyatakan semua perlu bersyukur dengan adanya kompetisi saat pandemi Covid-19, yang mana telah membuat kegiatan kompetisi selama ini menjadi vakum.

“Sudah kita syukuri saja, setidaknya ada kegiatan pramusim, daripada tidak ada kegiatan sama sekali kompetisi,” kata Djajang.

Dia mengakui, kompetisi yang digelar mendadak ini, membuatnya tidak maksimal mempersiapkan tim dalam waktu singkat. Tetapi Djajang optimistis pemain-pemainnya akan cepat beradaptasi dan akan memberikan yang terbaik saat kompetisi nanti.

“Kita siapkan tim yang solid untuk bisa juara,” pungkas Djajang.(Kanalkalimantan/Tius)

 

Reporter : Tius
Editor : Cell

 

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

HEADLINE

Kisah Wabup OKU ke Lokasi Pelantikan Pakai Baju Tahanan, Tangan Diborgol

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Wakil Bupati Ogan Komering Ulu terpilih, Johan Anuar. Foto: Antara
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM – Ada cerita menarik dalam pelantikan kepala daerah yang dilaksanakan serentak kemarin, Jumat (26/2/2021). Wakil Bupati Ogan Komering Ulu (OKU) terpilih, Johan Anuar, berangkat ke lokasi pelantikan dengan memakai baju tanahan dan tangan diborgol.

Johan merupakan terdakwa kasus korupsi tanah pemakaman di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Johan keluar ke lokasi pelantikan dengan pengawalan ketat personel Brimob.

Kuasa hukum Johan, Titis Rachmawati, sempat meminta awak media tidak melakukan peliputan. Demikian disampaikannya di tahanan sebelum Johan keluar menuju lokasi pelantikan.

“Prinsipnya Johan Anuar bersedia dilantik di Griya Agung dan prosesnya sudah sesuai dengan protokol yang diamanatkan KPK, jadi mohon rekan-rekan media tidak meliput di sini (rutan, red.) silakan liput di Griya Agung,” kata Titis sebelum Johan dikeluarkan.



 

Saat Johan keluar, seperti dikutip dari Antara, ia langsung masuk mobil jaksa KPK. Bersama rombongan Ia kemudian berangkat ke Griya Agung Palembang untuk dilantik oleh Gubernur Sumsel Herman Deru sebagai Wabup Ogan Komering Ulu.

Menurut Titis, pengawalan KPK terhadap Johan hanya sebatas dari rutan sampai pintu gerbang Griya Agung, selanjutnya Johan diserahkan kepada panitia pelaksana pelantikan dengan tetap dikawal.

Johan dilantik mendampingi Bupati Ogan Komering Ulu terpilih, Kuryana Azis, sebagai kepala daerah setempat periode 2021-2026 setelah menang melawan kotak kosong pada Pilkada 2020. Keduanya juga termasuk petahana.

Pengadilan Negeri Palembang mengizinkan Johan Anuar menjalani pelantikan sebagai kepala daerah di luar Rutan Pakjo Palembang setelah Kemendagri mengirimkan surat pemberitahuan.

Namun, Johan hanya diberi waktu berada di luar rutan pada Jumat (26/2/2021), mulai pukul 13.00 hingga 17.00 WIB. Johan juga terancam langsung dinonaktifkan sebagai wabup setelah pelantikan karena statusnya masih terdakwa.

Sebelumnya, Johan Anuar didakwa melakukan tindak pidana korupsi pada pengadaan tanah pemakaman yang merugikan negara Rp 5,7 miliar. Tindakan tersebut dilakukan saat Johan Anuar masih menjabat Wakil Ketua DPRD Ogan Komering Ulu pada 2012.

Johan Anuar ditahan KPK di Rutan Polres Jakarta Pusat pada 10 Desember 2020, atau satu hari setelah tahapan pencoblosan pilkada serentak di mana tersangka menjadi calon wakil bupati tunggal berpasangan dengan Kuryana Azis.

Penahanan tersangka dilakukan setelah lembaga antirasuah itu mengambil alih perkara kasusnya dari Polda Sumsel pada 24 Juli 2020. (suara.com)

Reporter : suara.com
Editor : kk


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->