Connect with us

VOA

Pemerintah Anggarkan Rp 15 Triliun untuk Mitigasi Bencana 2019

Diterbitkan

pada

Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta, Senin (7/1). Foto : Setpres RI

JAKARTA, Memasuki tahun 2019, ada beberapa target yang menjadi fokus utama pemerintahan, salah satu di antaranya adalah kenaikan anggaran untuk mitigasi bencana. Hal ini sekaligus untuk menjawab pertanyaan banyak pihak yang mengeluhkan bahwa anggaran untuk mitigasi bencana selalu dipangkas setiap tahunnya.

Awal tahun, pemerintah mempunyai fokus yang sedikit berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Tidak hanya fokus dalam pembangunan infrastruktur, kini pemerintah menaruh perhatian besar dalam mitigasi bencana.

Sadar bahwa wilayah Indonesia dikelilingi daerah rawan bencana, Presiden Jokowi mengatakan bahwa pada tahun ini, anggaran bencana akan ditingkatkan, guna untuk mengembangkan edukasi, serta mitigasi bencana. Hal tersebut disampaikannya dalam pembukaan Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Negara, Jakarta, Senin (7/1). Bahkan Jokowi pun ingin bahwa edukasi terkait bencana, dilakukan sejak dini di dalam kurikulum sekolah, agar masyarakat bisa lebih tangguh, siap siaga apabila ada bencana nantinya.

“Memperkuat daya tahan, kesigapan kita dalam menghadapi bencana, 2019. Pemerintah dan DPR lebih banyak lagi mengalokasikan anggaran untuk melakukan edukasi, mitigasi bencana alam karena kita sebagai negara di area cincin api, memiliki geografis..kita harus siap, sigap, responsif menghadapi bencana. Saya juga minta edukasi kebencanaan dilakukan sejak dini. Secara baik dan konsisten masuk dalam muatan yang diajarkan dalam sistem kependidikan kita sehingga siap menhhadapi bencana,” kata Jokowi.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, bahwa pada tahun ini pemerintah menganggarkan Rp15 triliun untuk anggaran bencana. Angka ini naik dua kali lipat dari tahun lalu, di mana pemerintah menganggarkan dana hanya Rp7 triliun. Ia menjelaskan bahwa anggaran tersebut merupakan dana on call atau dana siap pakai yang berasal dari anggaran Bendahara Umum Negara (BUN).

“Kan kita tahun lalu mengeluarkan lebih dari Rp7 triliun sehingga, anggaran itu tidak hanya yang di BNPB, yang kita tambahkan selalu dalam bentuk pengeluaran untuk on call, setiap kali ada bencana, dan BNPB menganggap perlu dilakukan suatu emergency, mereka biasanya menyampaikan on call, jumlah untuk seluruh on call plus bantuan rumah yang sekarang lebih dari Rp3 triliun yang sudah terealisir, itu mencapai lebih dari Rp7 triliun, itu tahun lalu. Tahun (2019) kita mengalokasikan bencana, yang ada di BUN Rp5 triliun plus tambahan Rp10 triliun jadi total Rp15 triliun,” ujar Sri Mulyani.

Selain itu, kata Sri, pemerintah juga menyiapkan program dana iuran bencana atau pooling fund. Dana yang nantinya akan berasal dari APBN itu akan dimanfaatkan oleh berbagai pemerintah daerah yang terkena bencana. Pihaknya masih melakukan pembahasan untuk merinci desain program tersebut. Namun belajar dari sistem pooling fund yang ada di beberapa negara, seperti Filipina yang sering terkena typhoon, dan juga Amerika Latin yang sering terkena gempa bumi, setiap pemda didorong untuk meningkatkan kepedulian akan potensi bencana di daerah masing-masing.

“Dan kemudian seperti yang kita sebutkan ada inisiatif untuk membuat pooling Fund yang sekarang desainnya masih dalam pembahasan, didalam rangka tujuannya adalah untuk bisa setiap pemda itu memiliki paling tidak kepedulian dan kapasitas pendanaan yang kemudian bisa kita bangun mulai dari awal, mekanismenya nanti lihat terus karena saya masih terus mempelajari bagaimana seperti Filipina melakukan modeling terhadap bencana seperti Typon , kalau di Amerika Latin lebih bencananya dalam bentuk earthquake , kita lihat bagaimana modelingnya dan bagaimana kita bisa mengambil mekanismenya,” tambah Sri Mulyani.

Peningkatan Kualitas SDM Tetap Jadi Fokus Penting

Selain fokus dalam peningkatan mitigasi bencana, pada tahun politik ini, pemerintah juga fokus kepada peningkatan SDM. Presiden Jokowi mengatakan meskipun pertumbuhan perekonomian Indonesia stabil di angka lima persen, namun tantangan di 2019 masih akan bergejolak. Oleh karena itu peningkatan kualitas SDM tetap perlu dan karenanya pemerintah, tegas Jokowi, akan secara masif melangsungkan berbagai pendidikan dan pelatihan. Menurutnya inilah yang akan menjadi kekuatan Indonesia kedepannya.

Jokowi juga menggarisbawahi pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban di tahun 2019 ini, agar pileg dan pilpres terselenggara dengan baik. Menurutnya, dengan pengalaman panjang berdemokrasi yang cukup baik, dia yakin bahwa pesta demokrasi yang tidak lama lagi ini, akan bisa berjalan dengan sukses. [gi/em]

Reporter : Gi/Em
Editor : Voa

Bagikan berita ini!
  • 3
    Shares