Kunker Anggota Komisi VIII DPR RI ke Balai Disabilitas Budi Luhur, Ini Kata Direktur Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Wakil rakyat dari Komisi VIII DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Balai Disabilitas Budi Luhur Banjarbaru Kalsel, Kamis (17/6/2021).

Dalam kunjungan kerja itu, Anggota Komisi VIII DPR RI Saiful Rasyid meninjau pelaksanaan program Asistensi Rehabilitasi Sosial (Atensi) Balai Budi Luhur, salah satunya memberikan pelayanan kepada warga disabilitas mental atau orang yang mengalami gangguan kejiwaan.

Wakil rakyat dari Kalsel Saiful Rasyid mengatakan, Balai Budi Luhur ini multifungsi, bermacam-macam bukan hanya mental saja.

“Saya 10 tahun jadi bupati (Bupati HST, Red) tidak tahu ada balai di
Budi Luhur ini, bahkan hingga saya dua periode di DPR. Karena selama ini saya hanya di Komisi IX, komisi keuangan baru kali ini saya masuk Komisi VIII betul-betul komisi dunia akhirat,” keterangannya.

Sekadar diketahui disabilitas Budi Luhur adalah disabilitas mental orang yang mengalami gangguan kejiwaan supermia, bipolar dan sebagainya. Untuk penyandang disabilitas yang ada di Balai Budi Luhur berbasis komunitas, berbasis keluarga, berbasis residensial. Residensial berarti tinggal di balai, itu adalah pilihan terakhir kalau memang jauh tempat tinggalnya dan tidak punya keluarga.

Pada kunjungan kerja kali ini, Saiful menyerahkan secara simbolis bantuan Atensi dari Kemensos RI kepada Balai Budi Luhur dengan jumlah total Rp 612.000.000 yang diperuntukkan bagi penerima bantuan Atensi berbasis keluarga untuk wilayah, Kabupaten Balangan sebesar Rp 48.000.000, bantuan Atensi berbasis keluarga untuk wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebesar Rp 324.000.000, bantuan Atensi berbasis komunitas untuk Kabupaten Banjar sebesar Rp 180.000.000, bantuan atensi program day care wilayah kota Banjarbaru sebesar Rp. 60.000.000, serta bantuan Atensi paket alat steam motor untuk Kota Banjarbaru.

Baca juga: Dihujat Gara-gara Pukul Pemain Persis Solo, Leonard Tupamahu Akhirnya Minta Maaf

Saiful Rasyid menambahkan, Komisi VIII selalu berusaha dan ingin memperjuangkan disabilitas melalui mitra kerja yakni Kementrian Sosial RI.

“Mudah-mudahan problem anggota masyarakat yang tidak beruntung dapat diatasi di sini, misalnya orang yang mentalnya berkebutuhan selalu diasumsi kirim ke RSJ, selalu seperti itu, setelah masuk RSJ kita lepas tangan, padahal mentalnya belum siap untuk dilepas ke masyarakat,” ungkap wakil rakyat Senayan ini.

Direktur Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Kemensos RI, Eva Rahmi Kasim, berterimakasih dengan kedatangan Anggota DPR RI Syaiful Rasyid. “Tugas dan fungsi selain mengawasi program Kementrian Sosial, juga fungsi anggaran. Sistem kedepannya kita melihat potensi di sini cukup luas kemudian fasilitasnya memadai, kemudian di lapangan banyak penyandang disabilitas yang perlu pelayanan kesehatan. Untuk itu kita harus lebih inklusif dan lebih integrasi,” ungkapnya.

Eva berharap dengan melihat kondisi Balai Budi Luhur ada dukungan dari Komisi VIII terkait anggaran fasilitas pelayanan yang lebih baik. Terutama dengan adanya UU tahun 2016 dimana negara harus menjamin kehormatan dan perlindungan disabilitas dalam aspek kehidupan.

Baca juga: 3 Cara Mengurus Surat Keterangan Bebas Narkoba untuk CPNS

“Kita dari pusat akan menjembatani apa yang belum dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk menjamin tidak ada satu orang pun yang terlantar karena tagline Mensos hadir,” ujar Eva Rahmi.

Harapan pihak Kemensos RI ada sinergisitas antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat terutama dengan balai harus lebih kuat.

“Karena ini pagar terdepan untuk pelayanan langsung dan tidak mungkin semua harus dilayani pusat dan tidak juga dilayani pemerintah daerah,” ungkapnya.

“Pemerintah daerah harus ikut menutup kekosongan yang belum ditangani oleh pusat dan pusat menutup kekosongan yang belum ditangani daerah, dengan adanya rencana aksi daerah untuk penyandang disabilitas untuk memastikan mereka teranggarkan,” pungkasnya.
(kanalkalimantan.com/dewi)

Reporter : dewi
Editor : bie