Jelang Masa Kampanye, Bawaslu Kalsel Kumpulkan Alumni SKPP dan Pemantau Pemilu

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Menjelang tahapan masa kampanye Pemilu 2024 yang akan dimulai 28 November 2023, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mulai melakukan berbagai persiapan.

Salah satunya dengan mengumpulkan alumni Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) se Kalsel dan sejumlah organisasi kepemudaan yang terdaftar sebagai pemantau Pemilu.

Kegiatan bertajuk sosialisasi pengawasan Pemilu partisipatif pengawasan tahapan kampanye Pemilu 2024 itu digelar di Hotel Aria Barito Banjarmasin dan berlangsung selama tiga hari, 24-26 November 2023.

Baca juga: Bantuan Kemanusiaan Diantar Langsung Wali Kota Aditya ke Kedutaan Palestina

Alumni SKPP yang berhadir di antaranya, Sahabat Awas Idaman (SKPP Banjarbaru), Komunitas Pemuda Peduli Pemilu (SKPP Hulu Sungai Selatan), Gerakan Milenial Peduli Pemuda (SKPP Tanah Laut), Gerakan Milenial Pengawas Demokrasi (SKPP Hulu Sungai Utara), Komunitas Peduli Demokrasi (SKPP Barito Kuala), Kobar (SKPP Banjarmasin), Komunitas Milenial Peduli Demokrasi (SKPP Balangan).

Kemudian Komunitas Peduli Pemilu dan Demokrasi (SKPP Tabalong), Milenial Sadar Demokrasi (SKPP Tanah Bumbu), Pemuda Tapin Peduli Pemilu (SKPP Tapin), Gerakan Pemuda Barakat Peduli Pemilu (SKPP Banjar), dan Gerakan Murakata Peduli Pemilu dan Demokrasi (SKPP Hulu Sungai Tengah).

Sementara itu, lembaga pemantau Pemilu yang juga berhadir diantaranya Badko Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kalselteng, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kalsel, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Kalsel, dan beberapa organisasi kepemudaan yang terdaftar sebagai pemantau Pemilu lainnya.

Anggota Bawalsu Provinsi Kalsel Akhmad Mukhlis mengatakan, pengawas partisipatif dan pemantau Pemilu merupakan mitra Bawaslu yang ikut berperan mengawasi seluruh proses pelaksanaan Pemilu.

Baca juga: Penandatanganan NPHD, Wali Kota Tarakan Minta Perhatikan Pelaksanaan Pilkada

Keberadaannya telah diatur oleh Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pemantauan Pemilihan Umum dan Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif.

Kordiv Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kalsel ini menambahkan, salah satu urgensi keberadaan pengawas partisipatif dan pemantau Pemilu karena terbatasnya SDM pengawas di Bawaslu.

“Jumlah pengawas (Bawaslu) lebih sedikit dari yang diawasi. Makanya diperlukan orang-orang yang ada di masyarakat membantu tugas dan fungsi pengawasan Pemilu,” kata Mukhlis saat membuka kegiatan sosialisasi dan konsolidasi di Hotel Aria Barito, Jumat (24/11/2023) malam.

Kabag Pengawasan dan Humas Bawaslu Kalsel, Suprianto Noor mengatakan, kegiatan yang dihadiri alumni SKPP dan pemantau Pemilu akan diisi berbagai rangkaian seperti pemberian materi tentang kepemiluan, forum diskusi, serta rencana tindak lanjut dalam pengawasan Pemilu.

Baca juga: Tari Nusantara Pelajar SDN Bunipah 1 di HUT ke 78 PGRI

Narasumber yang dihadirkan pada kegiatan sosialisasi pengawasan Pemilu partisipatif terdiri dari penyelenggara Pemilu, pegiat Pemilu, serta akademisi.

“Kita juga menghadirkan narasumber dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalsel,” tandas Supri. (Kanalkalimantan.com/rizki)

Reporter : rizki
Editor : bie