Dokumen Pendukung PSBB Banjarbaru Belum Lengkap, Usulan Kabupaten Lain Ikut Tertunda

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Kabar mengenai kapan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Banjarbaru mulai menemukan titik terang. Kenapa sampai saat ini usulan tersebut belum ada kabar ternyata disebabkan dokumen pendukung yang masih belum lengkap.

Hal tersebut diakui juru bicara Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan (P2) Covid-19 di Banjarbaru, Rizana Mirza, Kamis (7/5/2020) siang.

Ia menyatakan bahwa usulan PSBB di Kota Banjarbaru masih harus melengkapi dokumen tentang anggaran Jaring Pengaman Sosial (JPS).

“Mengenai PSBB, tim Gugus Tugas P2 Covid-19 Banjarbaru sedang melengkapi dokumen pendukung tentang anggaran JPS. Nantinya jika sudah selesai, dokumen ini diteruskan melalui Pemerintah Provinsi Kalsel selaku Gugus Tugas Provinsi,” beber dia.

Selain soal dokumen anggaran, kata Rizana, pihaknya juga harus melengkapi data terkait kemana saja sasaran JPS nantinya jika sudah diterapkan PSBB. Masih kurangnya berkas kelengkapan dari kota Banjarbaru ini telah dibahas dalam Rapat Koordinasi, pada Sabtu (2/5/2020) lalu.

“Pemprov mengoreksi bahwa berkas kami belum lengkap guna mengusulkan PSBB. Ya, tadi tentang anggaran JPS dan sasarannya. Lalu, ada juga tentang posko kemanan,” pungkas Rizana.

Terkhusus anggaran JPS di Kota Banjarbaru, kanalkalimantan.com sempat menanyakannya kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Banjarbaru, Jainuddin, pada Senin (4/5/2020) kemarin. Saat itu dia memang mengakui bahwa anggaran JPS belum valid dan tidak bisa disebutkan secara rinci.

Meski begitu, menurut Jainuddin sudah ada ada gambaran berapa anggaran yang dikucurkan untuk JPS. Dalam hal ini diperkirakan anggaran sebesar Rp 7,6 miliar.

“Sementara ini anggaran JPS yang kami siapkan sebesar Rp 7,6 miliar dan memungkinkan saja bisa bertambah lagi. Anggaran JPS ini untuk tiga bulan kedepan,” katanya saat itu.

Kembali ke topik utama, belum lengkapnya berkas pengajuan PSBB di Kota Banjarbaru, mengakibatkan usulan dua daerah lainnya juga tertunda, yakni Kabupaten Banjar dan Kabupaten Barito Kuala (Batola). Usulan PSBB ke tiga daerah ini nyatanya masih tertahan di ranah Pemprov Kalsel dan belum bisa diantarkan ke Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI. (Kanalkalimantan.com/Rico)