Connect with us

HEADLINE

5 Komisioner Dapat Sanksi Peringatan, DKPP RI Putus Bawaslu Kalsel Langgar Etik!

Diterbitkan

pada

DKPP mememutuskan Bawaslu Kalsel melanggar etik Foto: ist
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN– Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI memutus terkait pengaduan Tim Hukum H2D terhadap lima komisioner Bawaslu Kalsel, Rabu (19/5/2021). Dalam putusannya DKPP menyatakan Bawaslu Kalsel melanggar etik dan profesionalitas.

Putusan DKPP terkait pengaduan laporan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh paslon Sahbirin-Muhidin berupa pembagian bakul Covid-19.

“Kaburnya atau tidak terangnya kajian keterpenuhan atau ketidakterpenuhan setiap unsur dalam pasal dengan peristiwa atau kejadian, mereduksi (menurunkan) kepercayaan publik terhadap kinerja Bawaslu Kalimantan Selatan,” kata Didik Supriyanto, sebagai salah satu anggota DKPP RI.

Atas dasar itu, DKPP RI menjatuhkan putusan bahwa Bawaslu Kalsel tidak bekerja secara profesional dalam menangani laporan paslon Denny Indrayana.



“Dengan demikian dalil aduan Pengadu (Tim H2D) terbukti, dan jawaban Para Teradu tidak meyakinkan DKPP RI”, ucap Prof Teguh Prasetyo selaku majelis etik dalam pembacaan putusan.

Akibat terbukti tidak profesional dan tidak terbuka, seluruh komisioner Bawaslu Kalsel mendapatkan sanksi dari DKPP RI berupa peringatan.

Sebelumnya, Tim Hukum H2D mendasarkan argumentasi bahwa analisa hukum Bawaslu Kalsel menghadirkan fakta bahwa seluruh unsur pelanggaran terpenuhi, sehingga Sahbirin-Muhidin harusnya didiskualifikasi. Namun dalam kesimpulannya tiba-tiba berbelok, menyatakan unsur pelanggaran tidak terpenuhi.

Komisioner Bawaslu Kalsel tidak mau ketinggalan memberikan bantahan, dengan dalil bahwa unsur pelanggaran tidak terpenuhi. Meskipun sudah dijelaskan dengan sangat detail oleh tim hukum H2D dari halaman per halaman bahwa seluruh unsur terpenuhi.

“Saya tantang kepada saudara (para komisioner Bawaslu Kalsel) untuk menunjukkan pada halaman berapa di bagian analisa hukum, saudara nyatakan ada unsur yang tidak terpenuhi?” tegas pengacara H2D, Muhamad Raziv Barokah.

Fakta yang diungkap dan diputus oleh DKPP RI menciptakan sedikit kelegaan bagi tim H2D. Pasalnya segala dalil, bukti, dan saksi yang diajukan tempo lalu mengenai penyalahgunaan wewenang oleh petahana memang benar adanya.

“Dalil kami terbukti. Andai saja Bawaslu Kalsel tegak lurus, pastinya Sahbirin-Muhidin didiskualifikasi sejak kemarin-kemarin,” katanya.

Di sisi lain, Ketua Bawaslu Kalsel Erna Kasypiah belum berhasil dikonfirmasi terkait hasil putusan DKPP tersebut. (Kanalkalimantan.com/kk)

 

Reporter : Kk
Editor : Kk

 

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
iklan

Disarankan Untuk Anda

Paling Banyak Dibaca

-->