Kesehatan
YLKI Sorot Langkah Pemerintah Nonaktifkan 5,2 Juta Peserta BPJS
JAKARTA, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyoroti langkah pemerintah menonaktifkan kepesertaan 5,2 juta anggota penerima bantuan iuran atau PBI Jaminan Kesehatan mulai 1 Agustus 2019. Ketua YLKI Tulus Abadi mengatakan pemerintah terlampau buru-buru mengambil keputusan.
Tulus juga menganggap kebijakan pemerintah tidak dibarengi dengan sosialiasi yang matang sehingga menyebabkan aksi protes. Ia pun memandang, kebijakan ini berisiko memangkas hak warga miskin.
“Risikonya paling ekstrem masyarakat yang sebenarnya masih berhak menerima PBI tapi menjadi dicabut, sehingga terjadi pelanggaran hak warga miskin yang di-cover negara menjadi tidak di-cover,” ujar Tulus dalam konferensi pers di kantor BPJS Kesehatan, dilansir tempo.co.
Selain itu, Tulus memandang upaya pemerintah kali ini tidak cukup transparan. Pemerintah, dalam hal ini Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan sebagai operator, dinilai tidak berupaya menjelaskan informasi kepada masyarakat.
BPJS Kesehatan baru mengumumkan adanya penonaktifan 5,2 juta anggota PBI berdekatan dengan tenggat pemberlakuan kebijakan. Ia pun menyayangkan masyarakat tidak dilibatkan dalam memformulasikan penonaktifan kepesertaan tersebut. “Memang maksudnya bagus supaya tidak salah sasaran. Namun, dari sisi hak, anggota PBI (yang kepesertaannya dinonaktifkan) perlu waktu dan jeda,” ujarnya.
Tulus mendesak Kementerian Sosial dan BPJS menggelar posko di dinas sosial daerah untuk melayani peserta yang namanya dicoret dari kepesertaan PBI. Posko ini berfungsi untuk mengarahkan peserta.
Penonaktifan 5,2 juta peserta PBI BPJS Kesehatan itu menindaklajuti terbitnya Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 79 Tahun 2019 tentang penonaktifan dan perubahan data peserta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan. Staf Khusus Menteri Sosial Febri Hendri mengatakan Kemensos tengah melakukan pemutakhiran data bersama pemerintah daerah belakangan.
“Sehingga ada pembaruan data terpadu fakir miskin dan orang tidak mampu,” ujarnya. Dari 5,2 juta peserta yang namanya dicoret dari PBI, 114 ribu jiwa di antaranya tercatat telah meninggal dunia. Sedangkan peserta lainnya yang dinonaktifkan ialah mereka yang sejak 2014 tidak pernah mengakses layanan kesehatan ke fasilitas kesehatan yang telah ditentukan.
Kepala Humas BPJS Kesehatan M. Iqbal Anas Maaruf memastikan jumlah kepesertaan PBI tidak berkurang kendati ada upaya penonaktifan. Ia mengatakan BPJS Kesehatan akan langsung mengganti peserta lama dengan peserta baru yang masuk daftar Data Terpadu Kementerian Sosial atau DTKS.
Iqbal mengatakan, peserta yang telah dicoret dari PBI bisa langsung mendaftarkan diri sebagai peserta BPJS mandiri atau pekerja bukan penerima upah atau PBPU. “Bisa langsung urus tanpa harus melalui masa pendaftaran 14 hari seperti umumnya,” ujarnya. Keringanan urusan pendaftaran ini berlaku sampai 31 Agustus 2019.(tmp)
Editor : Chell
-
Bisnis2 hari yang lalu
Harga Emas di Pasar Bauntung Banjarbaru Terus Naik dari Ramadan hingga Lebaran
-
HEADLINE8 jam yang lalu
Geger Temuan Dua Mayat di Banjarbaru, Jasad RFS Didapati Masuk Tong Air Kaki di Atas
-
Kalimantan Selatan3 hari yang lalu
Mengenang Ulama Besar Tanah Banjar di Masjid dengan Nama Kitab Karangannya
-
HEADLINE1 hari yang lalu
Terjerat Cuci Uang Narkoba, Nasib Ayah Fredy Pratama Tinggal Ketuk Palu
-
Kota Banjarbaru2 hari yang lalu
Riding Bersama Wali Kota, Salurkan Bansos Hari Jadi ke-25 Kota Banjarbaru
-
Kota Banjarbaru2 hari yang lalu
Ini Harga Beras di Pasar Bauntung Banjarbaru Pasca Lebaran