Tolak Kucuran Dana Segar 30 Miliar ke PDAM Intan Banjar, Ini Alasan DPRD Banjar

KANALKALIMANTAN.COM, MARTAPURA – DPRD Banjar menolak rencana kucuran dana segar Rp 30 miliar ke PDAM Intan Banjar dari Pemkab Banjar sebagai pemilik saham mayoritas.

Penolakan secara tegas penyertaan modal berupa uang untuk PDAM Intan Banjar disampaikan DPRD Banjar saat rapat paripurna bersama eksekutif secara virtual, Selasa (15/9/2020), membahas Rancangan Peraturan (Raperda) tentang penyertaan modal Pemkab Banjar berupa barang milik daerah pada PDAM Intan Banjar dan APBD 2021.

“Kami tidak memberikan izin penyertaan modal dalam bentuk uang. Kami hanya menyetujui penyertaan modal dalam bentuk barang untuk PDAM Intan Banjar,” tegas M Rofiqi, Ketua DPRD Kabupaten Banjar, usai gelaran paripurna di lantai dua DPRD Banjar.

Penyertaan modal dalam bentuk barang yang diberikan Pemkab Banjar kepada PDAM Intan Banjar senilai Rp 40 miliar sebelumnya tidak tercatat pada penyertaan modal.

“Jadi, kami hanya memberikan penyertaan modal berupa barang saja. Kalau penyertaan modal berupa duit, saya rasa tidak,” tegas Rofiqi.

“Karena itu, kemarin dalam rapat paripurna, beberapa fraksi dengan tegas menolak, tidak ada penambahan modal berupa uang. Pelayanan PDAM Intan Banjar hingga kini belum maksimal terhadap masyarakat Kabupaten Banjar,” paparnya.

Syaratnya agar PDAM Intan Banjar bisa menyetor dividen, cakupan layanan harus 80 persen. Sedangkan luas daerah Kabupaten Banjar tujuh kali lebih luas  kota Jakarta, sehingga target 80 persen itu hal yang sangat mustahil untuk dicapai dan tidak masuk akal.

Sebelumnya Banmus, bersepakat tidak ada kata uang untuk PDAM Intan Banjar. Makanya, beberapa fraksi sudah menyatakan dengan tegas tidak ada penambahan modal berupa dana segar.

“Karena, selain APBD defisit, pelayanan PDAM Intan Banjar saat ini kurang maksimal,” pungkasnya. (kanalkalimantan.com/wahyu)