Tinggal KPU Banjar Belum Tandatangani NPHD dengan Pemkab Banjar

BANJARMASIN, Guna persiapan Pilkada Serentak 2020 di Kalimantan Selatan, enam kabupaten/kota telah melakukan penandatangan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah). Hanya tinggal Kabupaten Banjar yang belum.

KPU Kabupaten/Kota yang telah menandatangi NPHD dengan Pemerintah Daerah yaitu Banjarmasin, Balangan, Tanah Bumbu, Hulu Sungai Tengah, Kotabaru, dan Banjarbaru. Sedangkan kabupaten Banjar belum melakukan penandatangan NPHD.

Komisioner KPU Kalsel, Edy Ariansyah mengatakan bahwa pada ketentuan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 900/9629/SJ bahwa jadwal tahapan/kegiatan penandatangan NPHD paling lambat dilaksanakan tanggal 1 Oktober 2019. “Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menyiapkan pendanaan untuk Pemilihan Serentak Tahun 2020,” terang Edy.

Ketentuan Pasal 166 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 secara ekspresif menegaskan bahwa pendanaan kegiatan pemilihan dibebankan pada APBD dan dapat didukung oleh APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 juga telah mengatur pemerintah daerah untuk menyiapkan pendanaan pemilihan.

Setiap tahapan/program dalam pemilihan serentak tahun 2020 terbatasi oleh waktu. Kabupaten yang belum menandatangani NPHD diharapkan agar segera melakukan penandatangan NPHD apalagi mengingat tahun anggaran 2019 tersisa kurang dari tiga bulan. Banyak kegiatan/program yang harus diselenggarakan KPU Kabupaten/Kota sehingga jangan sampai tertunda-tunda penandatangan NPHD.

Kabupaten yang belum melakukan penandatangan NPHD ini menjadi perhatian lebih serius. KPU Kalsel akan melakukan monitoring dan supervisi kepada KPU Kabupaten Banjar. Hasilnya nanti akan disampaikan kepada Pimpinan KPU Republik Indonesia. Sebab, ketersediaan anggaran dapat berpotensi mempengaruhi kesiapan dan kelancaran penyelenggaraan pemilihan.(mario)