Terancam Tak Ikut Pilwali Banjarbaru, Petahana Aditya: Setiap Jabatan Pasti Hilang

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Jalan politik petahana Wali Kota Banjarbaru Aditya Mufti Ariffin ke panggung kontestasi Pilwali Banjarbaru terancam gagal.

Bukan tanpa sebab, penantang Erna Lisa Halaby tiba-tiba melakukan ‘aksi borong’ partai politik membuat petahana di hadapkan dengan jalan buntu, karena hanya mengantongi dukungan dari partai sendiri yakni PPP.

Partai lain seperti Gerindra, PAN, Demokrat, NasDem, dan PKB akan membentuk koalisi besar di Pilwali 2024. Muncul prediksi ketika petahan tidak kebagian partai politik hanya meloloskan Lisa Halaby pada proses pendaftaran KPU, Pilwali Banjarbaru 2024 akan bepotensi calon tunggal versus kotak kosong.

Aksi borong partai itu pun diakui petahana Aditya, sebagai cermin dari kondisi politik jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kota Banjarbaru.

Baca juga: Nestapa Batubara di Konsesi PT Merge Mining Industri

“Pilihan partai ini merupakan cermin dari partai itu sendiri, calon yang diajukan ini adalah cermin dari partai, cermin dari kondisi politik hari ini di Kota Banjarbaru,” ujar Aditya Mufti Ariffin, Senin (19/8/2024) siang.

“Jadi kalau calonnya sakit, maka partai dan politiknya juga sedang sakit di Kota Banjarbaru,” sambung dia.

Meski diguncang, Aditya menanggapinya dengan tetap menghormati segala keputusan yang datang kepada dirinya maupun jajarannya.

“Masih banyak tempat, masih banyak kegiatan yang bisa dilakukan, kalau memang masih ada jalan untuk menjadi Wali Kota maupun calon Wakil Wali Kota, Insya Allah akan kami jalani, tetapi juga jika sampai di sini saja tetap kami hormati,” jelasnya.

Baik jabatan lima tahun maupun 10 tahun, bagi Aditya itu hanyalah titipan, tidak abadi dan selalu dipergilirkan.

Baca juga: Petahana Aditya Ditinggalkan Pilih Lisa, Ketua DPC PKB Banjarbaru: Itu Semua Kewenangan DPP

“Lima atau 10 tahun, setiap jabatan pasti hilang, jadi mau hari ini ataupun kapan hilang jabatan tidak ada permasalahan. Mudah-mudahan apa yang terjadi hari ini membawa hikmah yang baik, terutama bagi kami sendiri, bagi Kota Banjarbaru dan masyarakat,” ungkap Aditya.

Senada dengan jajaran Dewan Perwakilan Cabang (DPC) PKB Banjarbaru, perubahan haluan dukungan diakui petahana Aditya merupakan keputusan yang menjadi kewenangan pusat atau DPP PKB.

“Sebenarnya kami bersama PKB ini sudah beberapa bulan yang lalu kita sudah memenuhi segala persyaratan segala komitmen dan lain lain. SK-nya juga dari DPP sudah keluar, begitupun rekomnya yang belum, memang B1-KWK karena alasan menunggu penyerahan serentak se Indonesia,” jelasnya.

Baca juga: Kejati Kalsel Tahan Dirut Perusahaan Kasus Korupsi Pembiayaan Konstruksi Bank Pemerintah

“Tapi ternyata ada perubahan haluan ini , ya kami hormati keputusan tersebut karena itu sudah kewenangannya DPP PKB sendiri, dan tentunya kami mengabdi bukan hanya sampai di sini,” tandas Aditya. (Kanalkalimantan.com/wanda)

Reporter: wanda
Editor: bie