Sikapi Penolakan Kenaikan BBM, DPRD Kalsel Lagi-lagi ‘Tukang’ Antar Surat ke Pusat!

KANALKALIMANTAN.CON, BANJARMASIN – DPRD Kalimantan Selatan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait penolakan kenaikan BBM bersama perwakilan organisasi kemahasiswaan, Forkopimda Kalsel, dan berbagai pihak terkait pada Selasa (13/9/2022).

Rapat yang digelar di Aula H. Ismail Abdullah Gedung DPRD Kalsel Jl. lambung Mangkurat Kota Banjarmasin tersebut dipimpin Ketua DPRD Kalsel H Supian HK.

“Kita hari ini mengadakan RDP atas tuntutan adik-adik mahasiswa soal penolakan kenaikan BBM yang telah mereka lakukan selama kurang lebih 10 hari sebelumnya,” kata Supian.

Pada kesempatan RDP tersebut, perwakilan organisasi mahasiswa dari PMII  Kalsel melalui Ketua Khairul Amam pada awal RDP menyampaikan pihaknya menginginkan juga dibahas terkait hal-hal lain yang perlu dicari solusinya seperti mafia migas.

Baca juga : Kecewa Tak Hadirnya Perwakilan DPR RI, Ojek Online Walk Out dari RDP DPRD Kalsel

“Kami ingin subtansi dari RDP ini tidak hanya penolakan kenaikan BBM, banyak hal yang harus disepakati hari ini seperti memberantas mafia migas di Kalsel dan juga dampak kenaikan BBM terhadap harga-harga lainnya seperti bahan pokok,” katanya.

Pihaknya juga mendorong Pertamina bersama pemerintah dan pihak terkait untuk menindak mafia-mafia migas yang ada di Kalimantan Selatan.

“Kalau Pertamina tidak tegas mengawal menindak mafia migas, maka kami tidak segan akan demo Pertamina,” ungkap Ketua PMII Kalsel Khairun Amam.

Selain itu perwakilan PMII juga menyinggung soal penggunaan aplikasi My Pertamina yang dianggap menyulitkan masyarakat dalam pengisian BBM di SPBU.

Baca juga  : Dirum PTAM Intan Banjar: Tarif Tetap Naik Atau Batal Tunggu RUPS

Pada kesempatan RDP tersebut Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kalsel yang langsung diwakili oleh ketuanya Edy Sucipto sempat menyampaiakan aspirasinya terkait kurangnya Kouta BBM di Kalimantan Selatan serta meminta pemerintah mempermudah pengurusan KIR bagi angkutan.

“Tolong diupayakan Kouta BBM kita di Kalsel yang kurang, selain itu khusus untuk angkutan kami untuk KIR kalau bisa gratiskan dan dipermudah dishub,” katanya.

Pada akhir rapat diambil keputusan bahwa akan dibuat surat pernyataan yang dibuat oleh DPRD Kalsel yang berisi penolakan kenaikan BBM yang telah dihimpun dari aspirasi mahasiswa, ormas, dan masyarakat untuk disampaikan ke pemerintah pusat.

“Kesepakatan kami menolak BBM naik berdasarkan aspirasi masyarakat, Kami (DPRD) hanya memfasilitasi untuk mengirimkan surat sedangkan kebijakannya ada di pusat, tapi kami akan terus mengawal surat tuntutan itu,” kata Supian HK.

“Komisi 3 dan komisi 2 yang akan mengantarkan suratnya besok ke pusat,” tambahnya. (Kanalkalimantan.com/rizki)

Reporter : rizki
Editor : cell