Solar Langka di Kalsel Sopir Truk Menderita, Dilarikan ke Tambang

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU — Ratusan sopir truk membawa armada berunjuk rasa di depan kantor Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel), Rabu (13/5/2026) siang.

Kedatangan mereka dilatarbelakangi kelangkaan Biosolar -BBM solar bersubsidi- yang diduga dilarikan oleh mafia pengumpul Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.

Orator aksi, Babeh Aldo menyampaikan, kenaikan harga BBM nonsubsidi, khususnya Dexlite sejak 4 Mei 2026 di Kalsel mencapai Rp27.150 memicu kelangkaan Biosolar yang harga tetap Rp6.800 di SPBU, tapi kuat dugaan disinyalir Biosolar dilarikan ke tambang oleh oknum-oknum penyuplai.

Baca juga: Wabup Kapuas Lepas Kontingen FBIM Kalteng 2026 di Palangkaraya

“Kami menduga kuat hilangnya Biosolar ini adalah untuk penggunaan tambang,” ujarnya.

Dia melanjutkan, kelangkaan Biosolar disebabkan ada oknum-oknum penimbun BBM yang membantu perusahaan-perusahaan tambang.

Pihaknya mengaku ragu jika kepolisian tidak mengetahui hal ini, termasuk pimpinan tertinggi Polda Kalsel, Irjen Pol Rosyanto Yudha.

“Kami ragu kalau Kapolda enggak tahu, kami saja tahu karena rekan-rekan sopir di lapangan bilang ada beberapa gudang penimbunan, contohnya di Banjarbaru dan Sungai Tabuk,” tegasnya.

Baca juga: Vonis 12 Tahun ‘Penjagal’ Mahasiswi ULM, Lebih Ringan dari Tuntutan

Orator aksi unjuk rasa sopir truk, Babeh Aldo. Foto: fahmi

Babeh Aldo menyebut praktik ini sudah bertahun-tahun terjadi, karena ada oknum-oknum yang bermain. Oleh sebab itu, pihaknya menuntut ketegasan Kapolda Kalsel untuk segera membongkar kejahatan mafia BBM.

Pihaknya meyakini kuota Biosolar itu mencukupi untuk sopir-sopir di Kalsel, tetapi kuota yang harusnya menjadi hak mereka direbut oleh oknum penimbun.

“Kami minta harga tetap Rp6.800, jangan ada pungli (pungutan liar), dan bongkar kelakuan oknum-oknum penimbun solar,” jelas Babeh Aldo.

Pekerjaan sopir-sopir ini harusnya dipermudah, karena bersentuhan dengan ekonomi masyarakat, baik itu pengangkut pasir, kayu, batu, hingga makanan.

“Itu semua berhubungan langsung dengan masyarakat, kalau harga meningkat otomatis kebutuhan masyarakat juga meningkat,” ungkapnya.

Babeh Aldo prihatin dengan keresahan para sopir akibat kelangkaan Bisolar. Mereka sampai harus menginap di SPBU dua sampai tiga hari untuk menunggu BBM tersedia.

“Kami ingin usaha dengan nyaman, tapi kalau usaha nyaman itu hanya untuk sebagian orang atau kelompok, lalu sopir-sopir yang juga punya anak ini seperti apa,” terangnya.

Terakhir, dia mengingatkan jangan sampai amarah sopir-sopir ini mencapai puncak. Apabila itu terjadi maka jangan salahkan mereka kalau nanti ada penggerudukan tempat penimbun solar.

“Jangan sampai sopir ini menggeruduk penimbunan solar yang mengakibatkan keadaan tidak kondusif,” pungkas Babeh Aldo.

Baca juga: The Bell: Panggilan untuk Mati, Genre Horor Dibalut Romance

Koordinator lapangan, Aliansyah. Foto: fahmi

Sementara koordinator lapangan aksi unjuk rasa, Aliansyah memberi tenggat waktu 1 minggu untuk menindaklanjuti tuntutan para sopir.

“Tuntaskan tuntutan masyarakat Kalsel, kalau tidak tuntas saya minta mereka bikin pernyataan mengundurkan diri,” kata Aliansyah.

Pihaknya tidak ingin sekadar janji, melainkan aksi nyata dari apa yang disampaikan pihak-pihak terkait untuk memberantas mafia BBM.

“Terlalu banyak janji yang disampaikan aparat kita, percuma kalau harga masih mahal BBM masih susah didapatkan,” bebernya.

Baginya, aparat penegak hukum akan terlihat bodoh jika menanyakan di mana penimbunan. “Karena pelaku-pelaku itu selalu berkoordinasi dengan mereka,” tutup Aliansyah.

Baca juga: Antrean Truk Dikeluhkan, Wali Kota Lisa Halaby Datangi Tiga SPBU

Sales Area Manager Pertamina Kalsel, Bondan Tri Wibowo. Foto: fahmi

Pertamina Hanya Menyalurkan Bukan Menentukan Kuota BBM Subsidi

Sales Area Manager Pertamina Kalsel, Bondan Tri Wibowo memastikan ketersediaan BBM di Kalsel terbilang aman.

Terkait antrean solar yang tampak memanjang itu disebabkan kapasitas fisik SPBU yang kecil, sementara kendaraan berbahan bakar solar berukuran besar.

“Kalau solar itu bukannya terlihat antrean panjang, tapi kapasitas fisik SPBU kecil dibandingkan kendaraan solar yang besar. Kalau jumlahnya 10 aja udah keluar SPBU,” tuturnya.

Bondan kemudian meluruskan tentang jatah BBM Pertamina. Dijelaskan olehnya, khusus BBM subsidi, Pertamina hanya bertugas menyalurkan volume BBM sesuai kuota penugasan pemerintah pusat melalui Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).

Lalu pihak yang berhak mengusulkan volume BBM subsidi adalah pemerintah daerah kepada pemerintah pusat sesuai kebutuhan masing-masing wilayah.

“Pertamina hanya bertugas menyalurkan sesuai dengan volume penugasan yang diberikan BPH Migas,” imbuhnya.

Sekadar informasi, jumlah SPBU Reguler di Kalsel adalah 140 ditambah 143 Pertashop sebagai lembaga penyaluran yang menjangkau daerah terpencil.

Dari jumlah tersebut, BPH Migas telah menentukan jumlah volume kuota penugasan BBM subsidi yang berbeda di tiap SBPU di Kalsel.

“Ada yang 16 ada yang 8, itu merupakan angka berdasarkan volume kuota penugasan yang diberikan BPH Migas bukan oleh Pertamina,” paparnya.

Disinggung soal praktik bayar parkir di SPBU Kalsel, Bondan menjawab jika hal tersebut terjadi di dalam SPBU, maka masyarakat bisa melaporkan pelanggaran maupun penyimpangan di call center 135, media sosial, atau WhatsApp resmi.

Sebaliknya, jika hal tersebut terjadi di luar SPBU, maka pihaknya akan menyerahkan sepenuhnya ke Aparat Penegak Hukum yang sudah berkomitmen dalam aksi untuk memberantas preman-preman.

“Kalau di luar SPBU kami tidak bisa menindak, kalau berada di dalam SPBU yang merupakan fasilitas kami itu kami bisa melakukan penindakan,” tukasnya.

Baca juga: Mahasiswa Resah Kondisi Pendidikan di Kalsel hingga Program MBG

Sekda Provinsi Kalsel, Muhammad Syarifuddin. Foto: fahmi

Pemerintah Provinsi Kalsel akan Bentuk Satgas

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalsel, Muhammad Syarifuddin mengapresiasi langkah sopir-sopir di Banua yang telah mengutarakan aspirasinya.

Sebagai tindak lanjut, pihaknya akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) dari berbagai elemen terkait guna mengatasi kelangkaan Biosolar.

“Semua pihak dilibatkan mulai dari TNI, Polri, Kejaksaan, dan SKPD terkait. Mudah-mudahan kelangkaan ini tidak ada lagi,” ucap Syarifuddin.

Terkait waktu pembentukan Satgas, Syarifuddin menyebut hal itu akan dilakukan dalam waktu dekat karena sudah ada kesepakatan dari beberapa pihak.

“Yang jelas secepatnya kita akan melakukan langkah-langkah untuk mengatasi kelangkaan ini,” tandas Sekda Provinsi Kalsel. (Kanalkalimantan.com/fahmi)

Reporter: fahmi
Editor: bie