Connect with us

Pilgub Kalsel

Sikapi Laporan Pelanggaran Pilkada oleh Tim H2D, Bawaslu Kalsel Tunggu Hasil Kajian

Diterbitkan

pada

Bawaslu akan melakukan kajian menindaklanjuti laporan tim paslon Denny-Difri terkait dugaan pelanggaran Pilgub Foto: fikri
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Pasca diterimanya laporan tim kuasa hukum paslon Denny Indrayana-Difriadi (H2D) terkait dugaan pelanggaran Pilkada yang dilakukan salah satu paslon Pilgub Kalsel di daerah Amuntai, Kabupaten Huku Sungai Utara (HSU), Bawaslu Kalsel langsung melakukan verifikasi kasus.

Komisioner Bawaslu Kalsel, Azhar Ridhanie mengatakan, dalam setiap laporan yang masuk pihaknya akan melakukan kajian untuk menetukan sanksi mana yang akan dijatuhkan kepada terlapor. “Dalam prosesnya kita memiliki empat aspek yang harus diperiksa dan itulah yang akan dijadikan sanksi jika memang terbukti bersalah,” katanya saat ditemui di kantornya, Kamis (1/10/2020) sore.

Aldo -sapaannya- memaparkan, aspek pertama akan dikenakan berupa sanksi administratif. “Bentuk output sanksi ini akan kami rekomendasikan ke KPU,” ujarnya.

Kedua, adalah pelanggaran pidana. Untuk sanksi yang satu ini Dhani menyebutkan bahwa yang menerimanya adalah Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Pihaknya sendirj akan melakukan verifikasi pada malam ini, apakah ada pasal yang kemudian dapat disangkakan kepada terlapor melalui pelaporan ini.



“Misalnya pasal berapa yang memungkinkan dikenakan hukum pidana atas kasus ini,” imbuh Aldo.
Kemudian, yang ketiga, Aldo menambahkan, jika kasus ini memang ada keterlibatan oknum Kepala Daerah atau Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melanggar netralitas. Maka pihaknya akan merekomendasikan kasus ini ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk menjatuhkan sanksinya.

Terakhir, jika terdapat keterlibatan penyelenggara (KPU) maka Bawaslu akan meneruskan pelanggaran ini kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). “Jika memang ada penyelenggara yang terlibat maka itu sudah melanggar kode etik,” lugas Aldo.

Sehingga, empat aspek itulah yang akan di verifikasi oleh Bawaslu Kalsel. Laporan yang masuk ini akan dipelajari terlebih dahulu termasuk dugaan pelanggaran yang mana.

“Disitu nanti akan kami sisir unsur pelanggarannya dengan teknik pengkajian yang dilakukan Bawaslu,” tutupnya.

Sebelumnya diketahui Tim dari paslon H2D melaporkan adanya dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan lawannya di daerah Amuntai, Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Di hadapan awak media, Jurkani, selaku pelapor dugaan pelanggaran tersebut mengaku suda menyiapkan barang bukti berupa sarung pembagian dari paslon yang bersangkutan beserta uang tunai sebesar Rp50 ribu yang diduga dipakai untuk membeli suara masyarakat.

Bahkan juga ia juga menyebutkan ada keterlibatan kepala daerah dan ASN pejabat pemda lainnya yang juga ikut dalam proses kampanye di daerah tersebut.

“Kita menyiapkan dua orang saksi yang berstatus mahasiswa berusia kurang lebih 25 tahun dan menyaksikan sekaligus menerima sarung dan uang tunai yang dijadikan barang bukti dalam pelaporan ini. Mereka merupakan warga yang tinggal di lokasi yang dilaporkan,” singkat Jurkani. (Kanalkalimantan.com/fikri)

Reporter : Fikri
Editor : Cell

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Pilgub Kalsel

VIRAL. Rekaman Petinggi KPU Banjar Sebut PPK Terima Uang Dibuka di Sidang MK

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Percakapan yang diduga antara Rofiqi dengan Karim beredar di medsos Foto: ist
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Dugaan kecurangan yang melibatkan aparat penyelenggara pemilu dalam Pemilihan Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel), disampaikan dalam sidang sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK) beberapa waktu lalu.

Menyusul beredarnya rekaman percakapan diduga petinggi KPU Banjar yang menyebutkan bahwa adanya Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang menerima uang dari seseorang yang disebut sebagai operator.

Rekaman pembicaraan tersebut diduga suara antara Abdul Karim -komisioner KPU Banjar dengan pria yang diduga M Rofiqi, Ketua DPRD Banjar.

Kini rekaman pembicaraan tersebut beredar luas di masyarakat melalui media sosial, seperti Facebook dan jaringan perpesanan WhatsApp.



Dalam percakapan tersebut, diduga suara Rofiqi menanyakan cerita seseorang jaringan di KPU Banjar yang membagi-bagikan sejumlah uang kepada sejumlah PPK. Tujuannya untuk memenangkan salah satu pasangan calon kepala daerah. Karim membenarkan dan menyebut seluruh PPK menerimanya karena dianggap sebagai bagian pekerjaan.

“Benar seperti kata ente Bib, yang operatornya itu memang (dari kecamatan) Astambul itu operatornya yang membagikan 10 juta itu kepada PPK,” kata pria yang diduga Rofiqi itu dalam bahasa Banjar.

“Bah, ana ini shahih hadist. Tenang saja ente,” sahut pria yang diduga Karim seolah menyakinkan informasi soal pembagian uang 10 juta kepada masing-masing PPK tersebut benar-benar terjadi.

Transkrip percakapan yang diduga Karim juga mengakui sebagian besar mau menerima meski ada pihak yang menolak. “Karena ada duit yang pegang saja dulu,” tambah pria yang dipanggil Bib itu lagi dalam rekaman tersebut.

Dalam rekaman tersebut juga disebutkan bahwa langkah Denny Indrayana yang melaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai hal yang keliru.

Sementara itu, dikonfirmasi terkait percakapan tersebut Rofiqi enggan berkomentar lebih jauh. Namun ia balik heran, dari mana tim H2D dapat rekaman tersebut.

Percakapan diduga antara Karim dan Rofiqi ini sebenarnya sudah ditanyakan Denny Indrayana saat persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK) beberapa waktu lalu. Namun, banyak penjelasan Karim Omar yang berbeda dengan isi rekaman tersebut. Denny Indrayana kemudian meminta izin kepada majelis hakim MK untuk menyerahkan transkrip dan rekaman tersebut sebagai bukti tambahan dalam sengketa Pilkada Kalsel.

Ketua Tim Hukum Pasangan Denny Indrayana-Difriadi Darjat, Jurkani SH mengatakan, pemberian dana sebesar Rp10 juta kepada masing-masing PPK tersebut diduga berkaitan dengan penggelembungan suara.

“Operator ini diduga bagian dari penyelenggara, duitnya sebagai pelicin untuk memanipulasi perolehan suara di enam kecamatan di Kabupaten Banjar,” sebut Jurkani. (kanalkalimantan.com/tim)

 

Reporter : Tim
Editor : Cell

 

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Pilgub Kalsel

Sidang MK Gugatan Pilgub Kalsel Digelar 26 Januari

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

MK akan menggelar sidang gugatan Pilgub Kalsel pada 26 Januari mendatang Foto: suara
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) telah menentukan jadwal sidang gugatan sengketa Pilkada 2020. Terdapat 132 gugatan Pilkada yang telah diregistrasi dan masuk dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK). Salah satunya, gugatan Pilgub Kalsel yang akan mulai digelar pada 26 Januari nanti.

Dikutip dari laman MK, pada 26 Januari terdapat 35 gugatan Pilkada yang akan dibacakan mulai sengketa Pilgub Kalimantan Selatan (Kalsel), Pilgub Sumatera Barat, hingga Pilwalkot Surabaya.

Sementara pada 27 Januari, terdapat 35 gugatan yang akan dibacakan mulai dari sengketa Pilwalkot Medan hingga Pilgub Kalimantan Tengah. Adapun sidang pendahuluan hari ketiga atau 28 Januari terdapat 34 gugatan yang akan dibacakan. Mulai dari Pilwalkot Palu hingga Pilbup Lampung Selatan.

Sidang pendahuluan yang terakhir digelar pada 29 Januari dengan 28 gugatan yang akan dibacakan. Gugatan yang akan dibacakan mulai dari sengketa hasil Pilwalkot Tangsel hingga Pilbup Mamuju.



Setelah gugatan dibacakan, sidang berlanjut ke pemeriksaan persidangan. Adapun putusan hasil gugatan Pilkada digelar pada 19-24 Maret.

Sebelumnya, langkah paslon nomor 2 Denny Indrayana-Difriadi juga telah mengajukan perbaikan permohonan perselisihan hasil Pilgub Kalsel. Sejumlah bukti baru diajukan untuk memperkuat dugaan pelanggaran yang disampaikan sebelumnya.

“Perbaikan permohonan ini penting dilakukan mengingat selama masa perbaikan, kami masih terus menerima fakta-fakta dan bukti-bukti dari masyarakat Kalsel tentang pelanggaran serta kecurangan dalam masa pra kampanye, selama masa kampanye, pada saat pemungutan suara hingga rekapitulasi suara,” kata Kuasa Hukum Haji Denny, Febridiansyah.

Perbaikan yang dilakukan, menjadikan penambahan jumlah halaman permohonan dari awalnya 49 halaman menjadi 127 halaman. Bertambah sebanyak 78 halaman atau lebih dari 2,5 kali lipat. “Sedangkan untuk alat bukti, bertambah dari 177 alat bukti menjadi 223 alat bukti, atau bertambah 46 item,” kata mantan Jubir Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini.

Adapun dari hasil perbaikan permohonan yang kami ajukan, maka dalil-dalil permohonan secara utuh dapat dijelaskan sebagai berikut:
Pada bagian awal permohonan, sebelumnya disampaikan argumentasi tentang penghitungan yang Jurdil di Pilgub Kalsel Tahun 2020. Pelanggaran Pemilu yang TSM, dengan penyalahgunaan kewenangan, program dan kegiatan, yang berdasarkan UU Pilkada sanksinya pembatalan paslon 1. (Kanalkalimantan.com/kk)

 

Reporter : Kk
Editor : Cell

 

 

 

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->