Setahun Bergulat Menurunkan 0,14% Angka Kemiskinan di Kabupaten Banjar

MARTAPURA, Berbagai upaya dilakukan Pemkab Banjar untuk menurunkan angka kemiskinan di daerah. Berdasarkan presentase penduduk miskin di Kabupaten Banjar 2017, mengalami penurunan 0,14% dibanding tahun sebelumnya. Angka kemiskinan pada tahun 2016 sebesar 3,10%, dan pada 2017 menjadi 2,96%.

Data yang dihimpun Kanalkalimantan.com dari berbagai sumber, termasuk saat rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan tahun 2017-2018 di Aula Baiman Bappelitbang Banjar, Harry Supriadi, selaku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengebangan (Bapelitbang) melaporkan kegiatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) sampai tahun 2017.

Disebutkan angka kemiskinan kabupaten banjar yaitu sebesar 2,96% berada di bawah angka kemiskinan tingkat Provinsi  Kalsel sebesar 4,73%. Posisi ini mengalami penurunan dari tahun 2016 yaitu sebesar 3,10%  (sumber data BPS).

Perlu diketahui, Kabupaten Banjar merupakan kabupaten yang mempunyai presentase penduduk miskin paling rendah dibanding dengan 13 Kabupaten/Kota di Kalsel. Namun jika dilihat dari garis kemiskian di 13 Kabupaten/kota, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Banjar tahun 2017 memang masih besar dan berada di posisi nomor tiga dengan jumlah 16.850 jiwa. Dengan data tersebut, dari sebanyak 543.799 jumlah penduduk Kabupaten Banjar, 32% masih berstatus miskin.

Sementara di peringkat pertama diisi Kota Banjarmasin dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 28.930 jiwa, lalau disusul Kabupaten Tanah Bumbu dengan jumlah 17.020 jiwa.

 “Walaupun Kabupaten Banjar rendah persentase angka kemiskinannya, tetapi secara absolute jumlah penduduk miskin di Kabupaten Banjar masih terbilang cukup besar yaitu 16.850 jiwa yang berada di bawah garis kemiskinan berpendapatan Rp 381.862 per bulan,” jelas Harry kala itu.

Wakil Bupati Banjar Saidi Mansyur saat memimpin rapat juga mengatakan,  kesenjangan untuk angka kemiskinan akan selalu ada. Bukan hanya di Kabupaten Banjar,  namun juga di wilayah lainnya.  Namun pemerintah selalu mencoba untuk menanggulanginya. “Alhamdulillah angka kemiskinan kini telah menurun,  namun berdasarkan jumlah orangnya angka tersebut tentu masih sangat terlalu besar, “ ujar Saidi yang juga Ketua Tim Penanggulangan Kemiskinan.

Saidi menjelaskan, berbagai upaya telah di tempuh oleh Kabupaten Banjar untuk menekan angka kemiskinan seperti diantaranya dengan program-program ada untuk mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, menjaga stabilitas makro ekonomi, dan melakukan stabilitas harga.

Termasuk juga untuk menciptakan lapangan kerja produktif, menjaga iklim investasi, regulasi perdagangan, meningkatkan produktifitas sector pertanian, dan pengembangan insfratuktur di wilayah-wilayah tertinggal.

“Adapun program menurunkan beban pengeluaran tercakup didalam program keluarga harapan, Askes Pangan, Askes pendidikan dengan frogram Indonesia pintar, askes kesehatan dengan Indonesia sehat, rumah layak huni dan subsidi listrik tepat sasaran, dan untuk meningkatkan pendapatan ada program Akses pembiayan melalui KUR, pendampingan usaha sectoral, melalui KUBE dan pengembangan ekonomi lokal melalui program dana desa,” katanya.

Beberapa faktor munculnya masalah kemiskinan, menurut pengamat ekonomi Hartomo. Di antaranya adalah tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan seseorang kurang mempunyai keterampilan tertentu yang diperlukan dalam kehidupannya. Faktor kemiskinan juga bisa disebabkan sikap malas (bersikap pasif atau bersandar pada nasib) menyebabkan seseorang bersikap acuh tak acuh dan tidak bergairah untuk bekerja.

Hal lain, juga apabila sumber alamnya tidak lagi memberikan keuntungan bagi kehidupan mereka. Hal ini sering dikatakan masyarakat itu miskin karena sumberdaya alamnya miskin. “Dan tak kalah penting adalah keterbatasan lapangan kerja akan membawa konsekuensi kemiskinan bagi masyarakat.”  (rendy)