“Aksi Reset Indonesia” di DPRD Kalsel, Ditinggal Supian HK Tiga Mahasiswa Luka

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kalimantan Selatan (Kalsel) berunjuk rasa di DPRD Kalsel dalam “Aksi Reset Indonesia”, Rabu (22/4/2026) siang.

Kali ini, mereka bersama sejumlah warga Sidomulyo 1 Kelurahan Guntung Payung, Kota Banjarbaru yang menuntut keadilan agar tanahnya tidak digusur oleh TNI.

Unjuk rasa ini membawa 9 tuntutan ke DPRD Kalsel. Pertama, mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk mengungkap aktor intelektual dan pelaku penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus.

Baca juga: Hadapi Kemarau BPTPH Kalsel Perkuat Pengendalian Hama dan Irigasi

Ketua DPRD Kalsel H Supian HK saat menghadapi unjuk rasa Aliansi BEM Kalsel, Rabu (22/4/2026) siang. Foto: fahmi

Kedua, menuntut proses hukum yang jujur dan transparan, serta menolak pelimpahan kasus ke Puspom TNI karena dianggap sebagai cacat hukum.

Aliansi BEM se-Kalsel menilai kasus ini menunjukkan kegagalan negara dalam memberikan perlindungan hukum bagi elemen masyarakat sipil. Akar permasalahannya ada dua, yakni impunitas struktural atau lambatnya proses hukum dan ketidaktuntasan pengusutan pelaku mencerminkan sistem peradilan yang belum sepenuhnya bebas dari intervensi kekuasan.

Masalah selanjutnya adalah erosi kepercayaan publik, dengan kata lain negara gagal menegakkan keadilan bagi pembela HAM, alhasil kondisi ini menciptakan preseden buruk chilling effect yang mengancam partisipasi publik dalam mengawal kebijakan pemerintah karena rasa ketakutan.

Baca juga: ‎MKKS SMP se Kasel di Amuntai Berakhir

Ketiga, menuntut pemerintah pusat untuk mengevaluasi transparansi terkait penyaluran anggaran Makanan Bergizi Gratis (MBG). Mahasiswa menilai besarnya APBN yang digelontorkan untuk program MBG harus disikapi secara kritis. Terlebih anggaran tidak berbanding lurus dengan jaminan keberhasilan dan tanpa sistem governance yang akuntabel dan transparan.

Keempat, menolak penggusuran tanah oleh aparat TNI terhadap masyarakat Sidomulyo Guntung Payung. Kelima, mengecam keras tindakan intimidasi institusi TNI terhadap masyarakat Sidomulyo.

Mahasiswa meyakini sengketa tanah antara warga Sidomulyo dengan TNI memperlihatkan pola penyelesaian konflik berbasis pendekatan hukum murni (role-based approach), tetapi masih terjebak pada pendekatan kekuasaan (power-based approach).

Sementara tuntutan keenem sampai kesembilan adalah isu yang berulangkali disampaikan mahasiswa ketika aksi di DPRD Kalsel. Diantaranya menuntut Pemerintah Provinsi Kalsel dan APH untuk menghentikan praktik tambang serta memberantas mafia tanah dan pencemaran lingkungan. Menuntut pembebasan segera seluruh tahanan politik. Menolak penetapan Taman Nasional Meratus. Menuntut Preside RI dan DPR RI untuk segera mengesahkan Undang-Undang pro-rakyat.

Baca juga: Haji 2026: Bandara Syamsudin Noor Siap Terbangkan 6.758 Jemaah

Awalnya Damai Berujung Ricuh

Bentrok kecil mahasiswa dengan polisi di Aksi Reset Indonesia di depan gedung DPRD Kalsel, Kota Banjarmasin, Rabu (22/4/2026). Foto: fahmi

Unjuk rasa di awal berjalan lancar dimulai orasi sampai dialog massa dengan Ketua DPRD Kalsel, H Supian HK beserta jajaran . Akan tetapi, menjelang akhir unjuk rasa, Ketua DPRD Kalsel izin ke belakang. Setelah 15 menit menunggu, H Supian HK tak kunjung kembali ke jalan.

Kondisi tersebut memancing amarah massa karena kecewa dan merasa ditinggalkan di tengah pembacaan tuntutan aksi. Situasi menjadi kacau ketika mereka menerobos masuk gedung DPRD Kalsel aksi dorong-dorongan dengan polisi pun tak terhindarkan.

Koordinator Aliansi BEM se-Kalsel, Irfan Naufal mengaku sangat tidak puas dengan unjuk rasa yang dilakukan sebab pihaknya kembali dibenturkan dengan aparat keamanan. Belum lagi ada tiga mahasiswa yang dilarikan ke rumah sakit akibat bentrok ini.

Baca juga: Jaecoo Merambah Banjarbaru, Buka Dealer Resmi di A Yani Km 33

“Hari ini kami dihalang-halangi dan dibentrokkan lagi dengan aparat padahal kami kondusif sejak awal. Kami bentrok karena para wakil rakyat yang sempat hadir tadi malah balik ke belakang dan dikonfirmasi tidak balik lagi menemui kami,” ujarnya.

Tiga mahasiswa dilarikan ke rumah sakit usai bentrok dengan polisi. Foto: fahmi

Untuk itu, mahasiswa kembali akan menggelar konsolidasi 1-2 hari ke depan untuk aksi lanjutan dengan massa yang lebih banyak.

Baca juga: Pepelingasih – Perumda PALD Banjarmasin Bahas Pengelolaan Limbah Domestik

Sementara itu, Ketua DPRD Kalsel, H Supian HK mengatakan tuntutan yang dibawakan hampir sama dengan aksi-aksi sebelumnya. Yang menonjol dalam aksi ini adalah soal MBG, sengketa tanah Sidomulyo, dan pengusutan kasus penyiraman air keras Aktivis Andrie Yunus.

“Intinya kami DPRD Kalsel pasti mamfasilitasi dan mengayomi serta merangkul semua rakyat yang ada di Kalimantan Selatan,” ungkap H Supian HK. (Kanalkalimantan.com/fahmi)

Reporter: fahmi
Editor: bie