Sekda HSU: Perubahan APBD 2023 Porsi Terbesar Belanja Pelayanan Dasar

KANALKALIMANTAN.COM,AMUNTAI – Sekertaris Daerah (Sekda) Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) Adi Lesmana menyebutkan rancangan perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebagian besar diperuntukkan bagi pelayanan dasar masyarakat.

Hal itu diungkapkannya saat menyampaikan agenda jawaban kepala daerah atas pemandangan umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten HSU terhadap Raperda tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2023, Kamis (7/9/2023) siang.

Baca juga: Memohon Diturunkan Hujan, Ketua MUI HSU Ajak Umat Perbanyak Istighfar

Sekda HSU menjawab pertanyaan Fraksi di DPRD HSU mengenai keberpihakan pengalokasian belanja pada layanan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan dan perekonomian, serta saran masukan lainnya.

“Pada Rancangan Perubahan APBD yang kami sampaikan, sebagian besar porsi anggaran untuk pelayanan dasar masyarakat. Sebagai contoh anggaran untuk Dinas Pendidikan kita alokasikan sebesar 21,98 persen dari total belanja, dan Dinas Kesehatansebesar 12,68 persen dari total belanja,” bebernya.

Sedangkan, kata Adi, untuk anggaran pendukung perekonomian masyarakat tersebar pada beberapa SKPD, antara lain Dinas Perikanan, Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan, dan lain-lain.

Baca juga: Serpihan Kisah Perjuangan Panjang Menuju Terang di Sudut Kota Banjarbaru

Selain itu, menanggapi permohonan Fraksi DPRD, agar proyeksi kenaikan belanja daerah diarahkan pada bidang pertanian, perikanan, dan peternakan sesuai dengan kondisi daerah yang 85 persen adalah daerah rawa. “Sudah kita akomodir dalam Rancangan Perubahan APBD ini,” katanya.

Menanggapi saran dan masukan, agar proyek yang tertunda akibat perubahan APBD bisa dimuat lagi di APBD tahun berikutnya. “Kita upayakan sepanjang sesuai dengan prosedur yang berlaku,” lanjutnya.

Pemerintah daerah sangat berterimakasih kepada DPRD, karena telah mengingatkan untuk selalu fokus pada pencapaian target-target ekonomi dan pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024.
Berupaya untuk mencari kebijakan yang terbaik dalam upaya mengatasi ancaman kerentanan sosial, yang disebabkan oleh melemahnya daya beli masyarakat atau inflasi.

Baca juga: Kepala BNN: Berkembangnya Sektor Tambang Pengaruhi Penggunaan Narkoba

“Menanggapi saran masukan Fraksi Dewan, seperti pemberian stimulus untuk mendukung reformasi struktural guna pemulihan ekonomi, perubahan budaya kerja, penyusunan anggaran yang efektif dan efesien, peningkatan iklim berusaha, dan penerapan kebijakan DAU dan dana desa, tentu akan menjadi perhatian bagi kita semua,” tutupnya. (Kanalkalimanatan.com/dew)

Reporter : dew
Editor: bie