Pemkab HSU Raih Terbaik III IPKD Kalsel 2023

KANALKALIMANTAN.COM, AMUNTAI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Hulu Sungai Utara (HSU) menerima penghargaan terbaik III Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2023.

Penghargaan tersebut diberikan kepada 13 kabupaten/kota se Kalimantan Selatan, Senin (30/12/2024), di Hotel Harper Banjarmasin.

Sekertaris Daerah (Sekda) HSU Adi Lesmana mengaku bersyukur Pemkab HSU menerima penghargaan dari Gubernur Kalsel atas pengelolaan keuangan daerah dengan klaster kemampuan daerah yang tinggi dengan indeks total di angka 80,1761 dengan nilai A terbaik III di Kalsel.

“Tentu saja ini hasil kerja dari banyak pihak, seperti DPRD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah, Bappelitbang, BPKAD, Diskominfo dalam transparansi keuangan daerah dan semua SKPD se Kabupaten Hulu Sungai Utara,” ungkap Adi sesaat menerima penghargaan.

Baca juga: Tak Berdaya Kenaikan PPN 12%, Mahasiswa Kalsel Simbolik Tiarap di Jalan

Adi mengharapkan dalam posisi saat ini kedepannya Pemkab HSU minimal dapat mempertahankan peringkat tersebut atau dapat meningkatkan lagi menjadi peringkat II atau I di Provinsi Kalsel.

Sementara Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalsel Husnul Hatimah menyebut penghargaan ini sebagai apresiasi terhadap IPKD lingkup provinsi dan kabupaten/kota tahun 2023.

Baca juga: Pemusnahan 12,6 Kg Sabu, Ini Kata Ketua DPRD Banjarbaru

IPKD merupakan implementasi dari Permendagri Nomor 19 tahun 2020 tentang pengukuran indeks pengelolaan keuangan daerah. Dimana regulasi tersebut bertujuan untuk mengukur catatan kelola keungan daerah yang efektif, efesien, transparan dan akuntabel dalam periode tertentu.

“Ada 6 dimensi yang menjadi tolak ukur yaitu kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran, pengalokasian anggaran belanja dalam APBD, transfaransi pengelolaan keuangan daerah, penyerapan anggaran, kondisi keuangan daerah, dan opini BPK atas LKPD,” bebernya.

Baca juga: Pecah! Konser NDX AKA di Batfest 2024, Pantai Jhonlin Festival Jadi Lautan Manusia

“Dengan adanya IPKD diharapkan kita mampu berada pada kondisi yang diinginkan yaitu adanya regulasi yang mengatur tentang tata kelola keuangan daerah.

Dengan tersedianya instrumen dan sistem aplikasi yang relatif mudah akses, tersedianya data dokumen yang akurat dan tentunya SDM yang berintegritas dan professional,” jelasnya. (Kanalkalimantan.com/dew)

Reporter: dew
Editor: bie