Connect with us

HEADLINE

Modus Bupati Kapuas dan Istri Kongkalikong Potong Duit ASN, Senasib Langsung ‘Dibuang’ Partai 

Diterbitkan

pada

Para tersangka selaku Bupati Kapuas Ben Brahim S Bahat (kiri) dan istrinya anggota DPR Fraksi NasDem Ary Egahni berjalan menuju ruangan konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (28/3/2023). Foto: ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Bupati Kapuas Ben Brahim S Bahat dan istrinya anggota DPR RI Ary Egahni Ben Bahat kompak ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pemotongan pembayaran ASN di lingkungan Pemkab Kapuas.

Keduanya kini resmi menyandang status tersangka usai ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri menjelaskan mengenai modus pasangan suami istri saling bekerja sama dan tega memotong uang ASN.

Baca juga: Bupati Ben Brahim dan Istri Kompak Korupsi, Biayai Politik dari Setoran SKPD, Perkebunan Swasta hingga Membayar Lembaga Survei

 

Pakai Modus ‘Setoran’ SKPD untuk Biaya Politik

Ben dan Ary kini mendulang emosi dari KPK lantaran mereka menerapkan modus jahat untuk melancarkan kejahatan mereka tersebut. Tak tanggung-tanggung, keduanya memakai dalih bahwa mereka merasa uang yang mereka potong merupakan utang ke mereka.

Padahal, uang yang mereka tilap bukanlah utang sebagaimana yang mereka klaim.

Klaim utang tersebut juga sekaligus menjadi modus mereka membujuk para ASN agar tak melayangkan protes ketika hak mereka diambil.

Tak cukup di situ, Ben dan Ary juga menerima ‘uang haram’ alias suap melalui penyalahgunaan jabatan mereka sebagai penyelenggara negara.

“Para tersangka (Ben dan Ary) juga diduga menerima suap dari beberapa pihak terkait dengan jabatan mereka sebagai penyelenggara negara,” beber Ali Fikri.

Pasangan suami istri itu memanfaatkan anggaran resmi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah untuk kepentingan pribadinya, seperti mencalonkan bupati, mencalon anggota DPR RI hingga membayar lembagai survei. Total nilai dugaan korupsi yang menjerat keduanya mencapai Rp 8,7 miliar.

Baca juga: KPK Jadikan Bupati Kapuas Ben Brahim dan Istri Tersangka Korupsi

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyebut Ben Brahim adalah Bupati Kapuas dua periode 2013-2018 dan 2018 -2023.

“Dengan jabatannya tersebut diduga menerima fasilitas dan sejumlah uang dari berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di Pemkab Kapuas termasuk dari beberapa pihak swasta,” kata Johanis saat menggelar konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (28/3/2023).

Berdasarkan temuan penyidik KPK, Ary Egahni selaku istri dari Ben Brahim juga turut ikut campur dalam proses Pemerintah Kabupaten Kapuas.

“Antara lain dengan memerintahkan beberapa Kepala SKPD untuk memenuhi kebutuhan pribadinya dalam bentuk pemberian uang dan barang mewah,” kata Johanis.

Dana yang berasal dari SKPD Kabupaten Kapuas juga dimanfaatkan untuk kepentingan politik keduanya.

“Fasilitas dan sejumlah uang yang diterima kemudian digunakan BBSB antara lain untuk biaya operasional saat mengikuti pemilihan Bupati Kapuas, pemilihan Gubernur Kalimantan Tengah termasuk untuk keikutsertaan AE (Ary Egahni) yang merupakan istri BBSB (Ben Brahim ) dalam pemilihan anggota legislatif DPR RI pada 2019,” ungkap Johanis.

Baca juga: Bayi dalam Kardus Hebohkan Warga Jalan Ratu Zaleha Banjarmasin

Tak hanya itu, Ben Brahim juga menerima uang dari pihak swasta untuk perizinan perkebunan di Kabupaten Kapuas.

“BBSB juga meminta pada beberapa pihak swasta untuk menyiapkan sejumlah massa saat mengikuti pemilihan Bupati Kapuas, pemilihan Gubernur Kalteng dan AE saat maju dalam pemilihan anggota DPR RI,” kata Johanis

Temuan sementara KPK, total dana yang diduga hasil korupsi yang diterima keduanya, mencapai Rp 8,7 miliar.

“Antara lain juga digunakan untuk membayar 2 lembaga survei nasional,” ujar Johanis.

Kasus ini masih terus didalami penyidik KPK, terkait adanya penerimaan yang lain kepada keduanya.

 

Nasib Apes Ben dan Ary ‘Dibuang’ oleh Partai

Kedua partai yang masing-masing menaungi Ben dan Ary kini menyerahkan mereka ke penegak hukum usai kasus ini mencuat.

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto kini menyerahkan Ben yang merupakan kadernya untuk diproses secara hukum.

“Sudah pasti (kasus yang menjerat Ben) kita serahkan kepada hukum,” kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (28/3/2023).

Baca juga: Pejabat Dilarang Bukber, Wali Kota Ibnu Sina Pilih Safari Zuhur Berjemaah

Lebih lanjut, Airlangga mengatakan bahwa pihaknya akan memonitor kasus ini dan mengawal hingga selesai.

Sementara itu, Ary Egahni kini dilaporkan mundur dari partainya, Partai Nasional Demokrat (NasDem). Menariknya, pihak partai tampak tak kaget ketika KPK mengumumkan Ary dinyatakan sebagai tersangka kasus suap.

Wakil Sekjen NasDem Hermawi Taslim mengatakan, sesuai pakta intergritas, kadernya itu sudah menyampaikan secara lisan mundur dari partai. Kendati demikian, pihak partai hingga kini masih belum menerima surat pengunduran diri dari Ary.

Sungguh sial nasib Ary, sebab Partai NasDem juga tak memberinya bantuan hukum atas kasusnya tersebut. Hermawi pun beralasan jika tersangka sudah memiliki partainya sendiri. (Kanalkalimantan.com/Suara.com)

Editor: kk


iklan

MUSIC HITS with VOA


Disarankan Untuk Anda

Paling Banyak Dibaca

-->