Protes Pemadaman Listrik Bergilir, Warga Datangi PLN UP3 Banjarmasin

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Aliansi Masyarakat Kalimantan Selatan (Kalsel) Bersatu menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor PLN UP3 (Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan) Banjarmasin, Jalan Lambung Mangkurat, Rabu (29/7/2026) siang.

Aksi unjuk rasa untuk menyampaikan protes keras terkait pemadaman listrik bergilir yang terjadi di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah (Kalselteng).

Di depan kantor PLN UP3 Banjarmasin, para pengunjuk rasa menyuarakan berbagai keluhan dan kerugian nyata yang dialami masyarakat akibat pemadaman listrik dengan durasi yang dinilai tidak sesuai jadwal dan berlangsung sangat lama, bahkan hingga mencapai 6, 7, hingga 8 jam.

Beberapa dampak langsung yang disuarakan antara lain hambatan besar bagi aktivitas harian warga, kerugian ekonomi pada bisnis makanan beku (frozen food), kematian ribuan ekor ayam milik peternak, hingga keluhan para ibu menyusui yang kesulitan menyimpan ASI perah akibat lemari pendingin yang mati.

Aliansi Masyarakat Kalsel Bersatu menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor PLN UP3 (Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan) Banjarmasin, Jalan Lambung Mangkurat, Rabu (29/7/2026) siang. Foto: Riyan

Baca juga : Tingkatkan Akurasi Data Desa, Pemkab Kapuas Gelar Fasilitasi Pengisian Prodeskel dan Epdeskel

Pada aksi ini, Aliansi Masyarakat Kalsel Bersatu menyampaikan secara resmi lembar tuntutan yang memuat sembilan poin desakan :

1. Mendesak PLN UID Kalselteng bertanggung jawab atas seringnya pemadaman listrik yang telah merugikan masyarakat, dunia usaha, fasilitas pendidikan, dan pelayanan publik di Kalimantan Selatan.

2. Menuntut General Manager PLN UID Kalselteng menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada masyarakat serta menjelaskan penyebab berulangnya pemadaman listrik disertai langkah penyelesaiannya.

3. Mendesak PLN menyampaikan secara transparan kondisi sistem kelistrikan di Kalimantan Selatan, termasuk kapasitas pasokan, kondisi jaringan, dan penyebab utama gangguan yang terjadi.

4. Mendesak PLN menyusun peta jalan (roadmap) yang jelas beserta target waktu penyelesaian untuk meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan.

5. Meminta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan segera memanggil manajemen PLN UID Kalselteng melalui rapat dengar pendapat terbuka dan mengawal penyelesaian persoalan ini hingga tuntas.

6. Mendesak Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Gubernur Kalimantan Selatan untuk tidak tinggal diam serta mengambil langkah koordinasi aktif dengan PLN dan pemerintah pusat agar persoalan pemadaman listrik segera teratasi.

7. Menuntut adanya mekanisme kompensasi kepada pelanggan sesuai ketentuan yang berlaku apabila terjadi pemadaman yang memenuhi kriteria pemberian kompensasi.

8. Mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk melakukan pemeriksaan terhadap General Manager PLN UID Kalselteng apabila ditemukan indikasi penyalahgunaan wewenang, kelalaian, atau dugaan pelanggaran hukum dalam pengelolaan sistem kelistrikan yang mengakibatkan kerugian bagi masyarakat.

9. Apabila dalam waktu yang wajar tidak ada perbaikan yang nyata, Aliansi Masyarakat Kalsel Bersatu akan terus mengawal persoalan ini melalui aksi-aksi lanjutan hingga masyarakat memperoleh pelayanan listrik yang andal dan berkualitas.

Baca juga : Respon Keluhan Warga, Ketua DPRD Banjarbaru Panggil PLN Soal Pemadaman Bergilir

Massa aksi menolak melakukan audiensi dengan perwakilan biasa dan mendesak untuk berkomunikasi langsung dengan pimpinan tertinggi PLN. Melalui panggilan video (video call) dengan Manager PLN UP3 Banjarmasin, Yanuar

Dalam sambungan via seluler tersebut, Yanuar menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh pelanggan PLN atas ketidaknyamanan yang terjadi. Yanuar menjelaskan bahwa perbaikan sistem kelistrikan tengah diupayakan secara bertahap.

Untuk tahap awal di akhir Juli, durasi padam yang sebelumnya berkisar 5 hingga 6 jam akan dipangkas menjadi 3 hingga 4 jam. Lebih lanjut, pihak PLN menjanjikan pemulihan kelistrikan pada awal Agustus 2026. Dimana pemadaman listrik dipastikan sudah tidak ada lagi dan sistem kelistrikan masuk ke dalam kondisi siaga, sebelum ditargetkan kembali pulih sepenuhnya pada akhir Agustus.

Sementara Koordinator Aksi, Muhammad Ramadan Syarif, meminta kejelasan pertanggungjawaban apabila pemadaman masih terjadi selepas minggu pertama Agustus. Merespons hal tersebut, Yanuar menyatakan komitmennya secara tegas.

Aliansi Masyarakat Kalsel Bersatu menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor PLN UP3 (Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan) Banjarmasin, Jalan Lambung Mangkurat, Rabu (29/7/2026) siang. Foto: Riyan

Baca juga : Lomba Desain Sasirangan Pewarna Alam di Mess L Banjarbaru

“Jabatan itu adalah amanah. Kalaupun sesuai dengan apa yang diemban, yang diamanahkan, apapun itu, saya siap mempertanggungjawabkannya karena jabatan bukanlah segala-galanya bagi saya dan akan dipertanggungjawabkan untuk melayani kelistrikan di Banjarmasin khususnya,” ujarnya melalui panggilan video call.

Komitmen pertanggungjawaban tersebut juga dipertegas oleh Rama -biasa disapa-. “Ya, kalau semisal dalam beberapa poin tuntutan itu tidak terlaksana dan tidak terjawab, pihak PLN pun tadi sudah berani berkomitmen dan bertanggung jawab atas melepas daripada jabatannya itu,” tutur Rama.

Kendati demikian, Rama menyatakan, Aliansi Masyarakat Kalsel Bersati saat ini mengapresiasi tanggapan dari PLN. “Kalau hari ini menurut saya selaku koordinator lapangan, saya begitu cukup puas dengan jawaban dan pernyataan dari pihak PLN,” tambahnya.

Selain menuntut pemulihan pasokan listrik, massa aksi unjuk rasa mendesak agar perwakilan masyarakat beserta jurnalis diberikan akses untuk meninjau langsung kondisi kerusakan alat di lokasi pembangkit listrik demi transparansi.

Baca juga : Abdul Wahab Sya’rani Dilantik sebagai Pembakal Pengganti Antar Waktu Desa Tambak Danau 

Terkait hal ini, Asisten Manajer Transaksi Energi Listrik PLN UP3 Banjarmasin, Akhyar Rifani menjelaskan kesiapan pihak PLN untuk memfasilitasi peninjauan tersebut.

“Ya, kami siap mengakomodir, kami saat ini berkoordinasi dengan pihak terkait supaya nanti bisa kami sampaikan bahwa kami siap mengakomodir untuk teman-teman media nantinya untuk meninjau langsung progres perbaikan pembangkit kita,” terang Rifani.

Atas kesepakatan tersebut, pihak aliansi mendesak adanya kepastian tertulis (hitam di atas putih) dari PLN dalam waktu 1×24 jam untuk keberangkatan peninjauan langsung ke titik kerusakan, yang kemudian disetujui oleh pihak manajemen PLN.

Penutup dari rangkaian aksi unjuk rasa tersebut, massa melakukan aksi simbolik dengan menyerahkan sekarung batu bara kepada perwakilan pihak PLN sebelum akhirnya membubarkan diri secara tertib. (Kanalkalimantan.com/riyan)

Reporter: riyan
Editor: bie