Connect with us

Bisnis

Menkeu : Dampak PSBB Jawa-Bali Tekan Pertumbuhan Ekonomi RI!

Diterbitkan

pada

Menteri Keuangan Sri Mulyani Foto; suara
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA– Pemberlakuan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Jawa dan Bali pada 11 Januari-25 Januari 2021 mendatang akan menekan pertumbuhan ekonomi di dalam negeri. Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani, Rabu (6/1/2021).

Perkiraan itu didasarkan pada kebijakan yang pernah diterapkan pemerintah pada awal kemunculan pandemi corona pada Maret lalu. Saat itu, sejumlah daerah, salah satunya menerapkan PSBB ketat supaya virus corona tidak menyebar.

Efeknya, konsumsi masyarakat tertekan hebat. Ekonomi nasional yang pada kuartal IV 2019 masih bisa tumbuh di level 4,97 persen langsung terjun bebas ke level 2,97 persen.

Pada kuartal II 2020 bahkan tekanan terus berlanjut sehingga membuat ekonomi dalam negeri anjlok jadi minus 5,32 persen. “Pasti ada dampaknya ke perekonomian dan pemerintah tidak punya banyak pilihan. Kalau tidak dilakukan (PSBB) ekonomi bisa tambah buruk,” katanya seperti dilansir CNNIndonesia.



Namun, Sri Mulyani mengaku belum bisa memperkirakan berapa besar penurunan kinerja ekonomi yang terjadi akibat kebijakan itu. Pasalnya, pihaknya masih harus melihat perkembangan pemberlakuan kebijakan tersebut.

Agar tidak berdampak besar, ia juga meminta masyarakat untuk ikut aktif dalam mendukung upaya pemerintah dalam menanggulangi penyebaran virus corona dengan mematuhi protokol kesehatan
Sebagai informasi, pemerintah memberlakukan PSBB di Jawa dan Bali mulai 11 Januari hingga 25 Januari mendatang.

Ini dilakukan demi menekan penyebaran virus corona yang belakangan terus meningkat.
Data pemerintah sampai dengan Rabu (6/1) ini jumlah kasus positif corona di Indonesia sudah mencapai 788.402, atau meningkat 8.854 dibanding Selasa (5/1) kemarin.

Peningkatan kasus tersebut merupakan rekor tertinggi sejak corona masuk ke Indonesia. Dari jumlah kasus positif tersebut, 23.296 di antaranya meninggal dunia. Sementara itu, 652.513 sembuh. (cnnindonesia)

Editor: cell


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Bisnis

IMB Diganti PBG, Begini Sekarang Prosedur Bangun Rumah dan Gedung

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Pembangunan rumah atau gedung saat ini diatur melalui PBG Foto: ilustrasi/liputan6
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA– Bangun rumah atau gedung kini tak lagi direpotkan dengan urusan membuat Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Aturan IMB telah resmi dihapus dan kini digantikan dengan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Dilansir detik.com, PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.

Demikian bunyi poin 17 pasal 1 Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung yang merupakan turunan dari UU Cipta Kerja (UU Ciptaker).

Berikut proses membangun rumah atau gedung menurut PP 16/2021:
1) Berdasarkan Bab 4 Pasal 250 (2) PP 16/2021, sebelum mulai membangun gedung, pemilik gedung harus memastikan lebih dulu gedung yang akan dibangun memenuhi standar teknis yang diatur dalam Pasal 13 PP ini atau tidak. Bila belum memenuhi standar teknis tersebut, tetap harus memenuhi ketentuan itu secara bertahap.



Standar teknis yang dimaksud meliputi :
a) Standar perencanaan dan perancangan bangunan gedung
b) Standar pelaksanaan dan pengawasan konstruksi bangunan gedung
c) Standar Pemanfaatan bangunan gedung
d) Standar pembongkaran bangunan gedung
e) Ketentuan penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya (BGCB) yang dilestarikan
f) Ketentuan Penyelenggaraan Bangunan Gedung Fungsi Khusus (BGFK)
g) Ketentuan Penyelenggaraan Bangunan Gedung Hijau (BGH)
h) Ketentuan Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara (BGN)
i) Ketentuan dokumen
j) Ketentuan pelaku Penyelenggaraan Bangunan Gedung.

2) Pemilik gedung membuat perencanaan teknis bangunan gedungnya yang dilakukan oleh penyedia jasa perencanaan bangunan gedung yang memiliki sertifikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Dokumen rencana teknis itu kemudian diajukan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota atau Pemerintah Provinsi. Tujuannya adalah untuk memperoleh PBG sebelum pelaksanaan konstruksi.
PBG tetap harus diajukan pemilik sebelum pelaksanaan konstruksi bangunannya. PBG ini meliputi proses konsultasi perencanaan (pendaftaran, pemeriksaan standar teknis dan pernyataan pemenuhan standar teknis) dan penerbitan.

Hasil dari pemeriksaan yang dilengkapi dengan pertimbangan teknis akhirnya akan dituangkan dalam berita acara. Berita acara ini dilengkapi dengan kesimpulan dari TPA berupa rekomendasi penerbitan Surat Pernyataan Pemenuhan Standar Teknis dan rekomendasi pendaftaran ulang PBG.

Adapun kemudian Surat Pernyataan Pemenuhan Standar Teknis akan diterbitkan oleh Dinas Teknis terkait.
Surat Pernyataan Pemenuhan Standar Teknis inilah yang kemudian digunakan untuk memperoleh PBG dengan dilengkapi perhitungan teknis untuk retribusi.

Lalu, pada pasal 261 (1) PP 16/2021 dirinci bahwa proses penerbitan PBG akan meliputi penetapan nilai retribusi daerah, pembayaran retribusi daerah dan baru penerbitan PBG.
Penerbitan PBG dilakukan setelah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) mendapatkan bukti pembayaran retribusi daerah. PBG nantinya diterbitkan oleh DPMPTSP daerah masing-masing. Baru setelah itu proses konstruksi bangunan bisa mulai dikerjakan. (Kanalkalimantan.com/detik)

Editor: cell

 

 

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Bisnis

Haramkan Bitcoin, Gubernur BI Wacanakan Penerbitan Mata Uang Digital

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Gubernur BI, Perry Warjiyo. Foto: dok. humas bank indonesia
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan, saat ini pihaknya tengah merumuskan penerbitan mata uang digital.

“Kami sedang rumuskan yang nanti kemudian BI akan terbitkan central bank digital currency,” ujar Perry dalam acara CNBC Indonesia Economic Outlook 2021, Kamis (25/2/2021).

Perumusan ini lanjut Perry juga melibatkan bank sentral negara-negara lain.

“Kami juga melakukan kerja sama beserta dengan bank-bank sentral lain. Kami antara bank sentral saling studi untuk menyusun dan mengeluarkan insyaallah ke depannya central bank digital currency,” ujarnya



Perry menyebut, nantinya mata uang itu akan diedarkan ke masyarakat melalui bank-bank dan fintech, baik secara wholesale maupun secara ritel.

Perry juga menegaskan hingga saat ini penggunaan aset kripto termasuk Bitcoin sebagai alat pembayaran di Indonesia masih menjadi aktivitas terlarang alias haram.

“Sejak dari awal kami sudah ingatkan dan tegaskan bitcoin tidak boleh sebagai alat pembayaran yang sah demikian juga mata uang lain selain rupiah,” tegas Perry.

Perry beralasan melarang penggunaan aset kripto karena berlandasan terhadap Undang-Undang tentang Mata Uang yang menyatakan seluruh alat pembayaran menggunakan koin, kertas dan digital menggunakan rupiah. (suara.com)

Editor : Kk

 

 

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->