Kado Pahit di Hari Tani, Reforma Agraria Hanya Sebatas Angan Dimata

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Bagi petani, 24 September merupakan tanggal keramat. Persis 62 tahun lalu, Presiden Soekarno menetapkan hari ini sebagai Hari Tani. Tanggal itu dipilih karena bertepatan dengan pengesahan UU No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

Puluhan tahun sudah terwujudnya UUPA tersebut, namun nyatanya hingga saat ini tidak pernah terjadi reforma agraria. Banyak terjadi ketimpangan kepemilikan lahan terutama bagi para petani.

Hal ini diutarakan Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Kalsel, Kisworo Dwi Cahyono berkata hingga saat ini reforma agraria tidak pernah terjadi, banyak ketimpangan kepemilikan lahan terutama di Kalsel.

“Contoh seperti perusahaan tambang, sawit, hutan tanaman industri (HTI) yang mempunya puluhan ribu hektare, petani kita sudah mulai menipis, apalagi tidak jelasnya lahan pertanian berkelanjutan,” katanya pria kerap disapa Cak Kis, Sabtu (24/9/2022).

Baca juga  : Aksi Hari Tani di Bundaran Banjarbaru: Kalsel Punya Perda Perlindungan Lahan Pertanian Tapi Tak Jalan!

Hal inilah yang terus didesak WALHI ke pemerintah daerah untuk mengakui wilayah kelola rakyat, selamatkan produktif untuk pangan.

“Jadi di Hari Tani ini kami mendesak negara untuk benar-benar mewujudkan Reforma Agraria sejati, jangan sampai ada rakyat tidak punya tanah, apalagi sampai petani tidam punya tanah,” tegasnya.

Momentum Hari Tani disela hujan di Kalsel, kata Cak Kis, ditengah ancaman banjir, pun dengan momentum 1 tahun pasca gugatan putusan gugatan banjir.

“Sampai sekarang pemerintah Kalsel yang tergugat belum jelas melaksanakan putusan pengadilan terkait gugatan banjir,” ungkapnya.

Baca juga  : Soroti BBM Naik hingga Perubahan Iklim, Aliansi Petani Kalsel Aksi di Bundaran Banjarbaru

Banyak lahan petani yang terdampak banjir yang hingga saat ini tidak bisa lagi diolah, pun dengan gabah yanh terendam banjir hingga saat ini belum pulih seutuhnya.

“Momentum Hari Tani, jangan sampai petani kita dibikin sakit,” tuturnya.

Hingga saat ini, lahan pertanian di Kalsel hampir tergerus dengan ekspansi pertambangan, perkebunan sawit, perumahan dan lain-lain.

“Maka dalam momentum ini pemerintah baik dalam Musrenbang, atau membuat kebijakan formal dalam RJM, RJP dan anggaran pastikan benar-benar menolong petani,” tegas Cak Kis.

Baca juga  : Harga Tepung Terigu Naik di Banjarmasin, Pedagang Kue Tak Bisa Naikkan Harga Jual

Menurutnya dengan adanya kebijakan pemerintah menaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan UU Cipta Kerja, membuat petani sengsara.

Cak Kis pun menyoroti lingkungan yang membuat perubahan iklim, dikarenakan banyaknya sektor pertambangan, perkebunan sawit, HTI dan HPH yang sangat luas yang merubah tutupan hutan dan lahan.

“Kalsel sekarang lagi sakit, harus diobati, bukan malah membikin anggaran untuk membuat tugu Kilometer 0 yang biayanya miliaran, untuk apa itu, seharusnya untuk memulihkan dan mengobati Kalsel,” tuturnya.

Perubahan iklim ini kata Cak Kis sangat mempengaruhi produksi petani dari mengelola lahan hingga masa panen.

Baca juga : Putra Demokrat dan Alva Putri Juara Turnamen AHY Cup 2022 Barsel

“Sekarang biaya BBM tinggi, belum tentu pangan ini berhasil, sehingga kedepan rawan jika petani gagal terus dan BBM dinaikkan, saya takutnya petani akan menjual tanah kepada tambang dan sawit,” bebernya.

Masih kata Cak Kis, menurutnya petani menunjukkan kemiskinan bukan takdir, mereka bekerja dari subuh hingga malam baru pulang dengan mengahasilkan produk bahan pokok.

“Tapi kenapa data negara kita rata-rata petani itu miskin, ada apa, berarti ada sistem yang membuat petani miskin,” lanjutnya.

Seharusnya negara memastikan produk petani kita dibeli oleh negara, bukan dari impor, sehingga kita bukan perlu ketahanan pangan melainkan kedaulatan pangan. (Kanalkalimantan.com/ibnu)

Reporter : ibnu
Editor : cell