GMPD Banjarbaru Menolak Pembentukan Taman Nasional Pegunungan Meratus

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Gagasan pembentukan Taman Nasional Pegunungan Meratus menuai penolakan dari elemen masyarakat Gerakan Masyarakat Peduli Demokrasi (GMPD) Banjarbaru.

Ketua GMPD Banjarbaru, Rahmadi Engot menegaskan, posisi strategis GMPD Banjarbaru memperjuangkan masyarakat adat di Pegunungan Meratus dalam konsolidasi yang diselenggarakan Aliansi Meratus, Sabtu (9/8/2025).

Bagi GMPD Banjarbaru, perjuangan mempertahankan Meratus bukan hanya isu lingkungan, melainkan ujian bagi komitmen demokrasi di Indonesia terutama mengenai kedaulatan masyarakat adat, hak menentukan nasib sendiri, dan keadilan sosial.

“Meratus adalah sumber penghidupan, identitas budaya, dan warisan ekologis. Kebijakan yang mengubah statusnya harus melibatkan masyarakat sebagai pemilik sah pengetahuan dan sejarahnya,” ungkap Engot.

Baca juga: Kuasa Hukum Keluarga Juwita: Sampel DNA Sperma di Tubuh Korban akan Ditelisik

Konsolidasi rencana aksi menolak pembentukan Taman Nasional Pegunungan Meratus,  Sabtu (9/8/2025). Foto: Dok. GMPD Banjarbaru

Selain itu, dia menilai kebijakan yang digagas tidak melibatkan partisipasi publik khususnya bagi pihak yang terdampak langsung. Tentu saja ini adalah pengingkaran prinsip demokrasi partisipatif, terlebih model pengelolaan taman nasional yang bersifat sentralistik seringkali gagal menghormati hak-hak komunitas lokal.

“Sejarah telah membuktikan, masyarakat Dayak Meratus mampu menjaga hutan tanpa merusaknya. Menyingkirkan mereka dari ruang hidup adalah tindakan yang tidak adil dan tidak bijak,” tekan Engot.

Dalam kesempatan tersebut, GMPD Banjarbaru dengan lugas menyatakan peran sebagai garda depan masyarakat sipil dalam menjembatani asprasi masyarakat dengan ruang kebijakan.

Dukungan ini sekaligus bentuk komitmen untuk terus mengawal isu Meratus di ranah publik, memastikan bahwa kebijakan konservasi di Kalimantan Selatan mengedepankan inklusivitas, keadilan, dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat.

Baca juga: Vonis Kasus Jumran Habisi Juwita Dibahas Ahli dan Akedemisi di Uniska MAB

“Kami akan berdiri bersama masyarakat Meratus sampai tujuan ini tercapai. Demokrasi sejati adalah demokrasi yang memberi ruang pada suara rakyat, terutama mereka yang telah menjaga bumi jauh sebelum negara ini ada,” tandas Engot.

Di sisi lain, Ketua Pengurus Wilayah Aliansi Masyarakat Adat Nasional (PW AMAN) Kalimantan Selatan (Kalsel), Rubi mengapresiasi GMPD Banjarbaru atas dukungan dalam hal penguatan moral dan strategis bagi gerakan penolakan ini.

“GMPD memiliki pengalaman mengawal isu-isu demokrasi dan hak warga yang akan sangat bermanfaat untuk memperluas dukungan publik jadi kita butuh suara tegas di ranah kebijakan dan GMPD membawa itu,” ucap Rubi.

Sebagai informasi, kebijakan pembentukan Taman Nasional Pegunungan Meratus diinisiasi oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalsel ini merubah status Pegunungan Meratus dari hutan lindung menjadi taman nasional dianggap bakal mengancam ruang hidup, nilai adat, serta kedaulatan masyarakat Dayak Meratus yang telah secara turun-temurun menjaga kelestarian pegunungan tersebut.

Baca juga: Farel dan Sheza Terpilih Nanang Galuh HSU 2025

Dilihat dari sudut pandang ilmiah, Teori Fortress Conservation atau Konservasi Berbasis Penguasaan Negara dan Eksklusi Masyarakat telah banyak dikritik lantaran menciptakan konflik sosial dan degradasi ekologis.

Sebaliknya, penelitian oleh Berkes (2009) dan Ostrom (2010) menunjukkan bahwa Pengelolaan Berbasis Komunitas (Community-Based Resource Management) jauh lebih efektif dan berkelanjutan dimana pendekatan ini mengakui peran masyarakat lokal sebagai penjaga ekosistem melalui kearifan adat yang teruji selama ratusan tahun.

Pegunungan Meratus adalah rumah bagi ribuan warga Dayak Meratus dalam melangsungkan sistem sosial, ekonomi, dan budaya yang tidak dapat dipisahkan dari bentang alamnya. Masyarakat Meratus telah menjaga kelestarian hutan dengan praktik-praktik yang selaras alam tanpa intervensi kebijakan top-down yang seringkali berpihak pada kepentingan kapitalisme dan oligarki. (Kanalkalimantan.com/fahmi)

Reporter: fahmi
Editor : bie