Hukum

Bendahara UPK Kecamatan Simpur Disidang Kasus Penyalahgunaan Dana SPP

Diterbitkan

1 tahun yang lalu

pada

19 Januari 2025

Diunggah oleh

Risa

Sidang dakwaan kasus penyalahgunaan program program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Kecamatan Simpur HSS di Pengadilan Tipikor Banjarmasin, Rabu (15/1/2025). Foto: rizki

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Kasus dugaan penyalahgunaan dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Kecamatan Simpur, Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), Kalimantan Selatan menyeret terdakwa baru.

Sri Agustina Hidayati, Bendahara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Simpur diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Banjarmasin. Dia terlibat dalam penyalahgunaan program Simpan Pinjam Perempuan (SPP).

Sidang dengan agenda pembacaan surat dakwaan dipimpin oleh ketua majelis hakim Irfanul Hakim SH MH didampingi dua hakim anggota.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejari HSS Widodo mengatakan, Sri Agustina didakwa memperkaya diri sendiri atau orang lain dalam program SPP Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan di Kecamatan Simpur.

Saat menjabat sebagai Bendahara UPK di Kecamatan Simpur pada 2016-2023, terdakwa diduga menyalahgunakan pinjaman kepada penerima yang tidak tepat sasaran.

Hal itu tidak seusai ketentuan yang berlaku Surat Mendagri Nomor 414.2/3101/PMD tanggal 24 April 2014 perihal Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM Mandiri Perdesaan tahun 2014.

Akibat dari perbuatan terdakwa bersama saksi bernama Marwan selaku Sekretaris UPK Simpur (menjalani tuntutan terpisah) menyebabkan kerugian negara hingga ratusan juta rupiah.

“Berdasarkan laporan audit penghitungan kerugian negara BPKP Provinsi Kalsel tanggal 2 September 2023, yaitu sebesar Rp512.825.00,” kata Widodo saat sidang dakwaan, Rabu (15/1/2025).

Dalam dakwaan, JPU menjerat terdakwa Sri Agustina dengan pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagai dakwan primair.

Sedangkan dakwaan subsidair dipasang pasal 3 jo pasal 18 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP. (Kanalkalimantan.com/rizki)

Reporter : rizki
Editor : bie