Beda Hasil Swab PCR di BBTKLPP Banjarbaru, Dewan Minta Dilakukan Kalibrasi dan Uji Kevalidan!

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Hasil tes Swab PCR yang dilakukan Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BBTKLPP) Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), dipertanyakan anggota DPRD Banjarbaru.

Selama di era pandemi, Swab PCR memang telah dipercaya sebagai alat tes Covid-19 dengan tingkat akurasi tertinggi mendekati 100 persen. Terkhusus di Provinsi Kalsel, Kementrian Kesehatan RI menunjuk BBTKLPP Banjarbaru sebagai tempat rujukan laboratorium pemeriksaan tes Swab PCR bagi setiap Kabupaten Kota.

Namun belakangan ini, hasil uji tes di BBTKLPP Banjarbaru tersebut memunculkan kontroversi. Salah satunya dipicu atas keluarnya hasil tes yang memvonis sejumlah nama anggota Komisi III DPRD Banjarbaru positif terkonfirmasi virus corona.

Informasi yang diterima Kanalkalimantan.com, setidaknya ada lima anggota dewan yang dinyatakan terkonfirmasi virus melalui uji Swab PCR di BBTKLPP Banjarbaru beberapa waktu lalu. Meskipun hingga sampai saat ini Sekretaris DPRD Banjarbaru, Aida Yunani, belum memberikan konfirmasi terkait kabar ini.

Persoalan muncul tatkala para wakil rakyat memutuskan melakukan banding hasil uji tes dengan jalani Swab PCR di tempat lain. Hasilnya, mereka justru dinyatakan negatif terpapar Covid-19. Padahal hasil terbaru itu didapat hanya selang beberapa hari pasca keluarnya hasil tes di BBTKLPP Banjarbaru.

Ketua Komisi III DPRD Banjarbaru, Takyin Baskoro, memberi kesaksian sekaligus membenarkan bahwa dirinya menjadi salah satu anggota yang mengalami kejadian tersebut. Menurutnya perlu dilakukan evaluasi dan supervisi jasa layanan Swab PCR di semua lembaga yang ada, baik itu manajemen, kompetensi SDM dan akurasi peralatan yang digunakan.

“RT-PCR berkerja non stop setahun lebih dan akhir-akhir ini banyak dipertanyakan masyarakat karena hasilnya sering bias antara lembaga satu dengan yang lain,” katanya.

Baskoro juga meminta Satgas Covid-19 untuk serius menyikapi terjadinya bias data pada alat uji tes Swab PCR. Sehingga ujarnya tidak menimbulkan ketidakjelasan status yang berpotensi menciptakan kegaduhan dan ketidakadilan.

“Terlebih lembaga yang sudah teruji secara legalitas. Walaupun perbedaan tersebut dibenarkan secara medis, namun perbedaan (hasil PCR) akhir-akhir ini sudah pada taraf meresahkan,” bebernya.

Senada, Emi Lasari, anggota DPRD Banjarbaru yang juga mengalami kejadian tersebut turut mempertanyakan hasil tes dari BBTKLPP. Penting menurutnya untuk kembali menekankan prosedur acuan yang selama ini hanya dipercayakan kepada BBTKLPP sebagai satu-satunya lembaga rujukan tes Swab PCR di seluruh daerah yang ada di Kalsel.

“Kita kita perlu kejelasan. Sebenarnya jika hasil Swab PCR berasal dari lembaga kredibel, maka seharusnya tidak perlu lagi berpatok pada hasil di BBTKLPP. Harus jelas mana acuannya yang dipakai. Logikanya, kalau ternyata yang diakui hanya balai BBTKLPP saja ya berarti klinik maupun rumah sakit jangan diberikan izin operasional,” terangnya.

Emi tegas meminta dilakukan kalibrasi dan uji kevalidan hasil dari Swab PCR di BBTKLP. “Selain itu harus dilakukan evaluasi pada semua sumberdaya pelaksanaan uji PCR nya, baik alat ataupun SDM nya. Dari sisi psikologis, ini banyak berdampak pada banyak aspek termasuk lingkungan dan juga krerugian waktu, materi dan segala macamnya. Kasihan jika ada beberapa pihak yang sebenarnya sudah melakukan PCR mandiri di lembaga lain dan hasilnya negatif, tapi di BBTKLPP justru hasilnya positif,” keluhnya.

Kanalkalimantan mencoba menelusuri titik terang terkait polemik ini. Sayangnya, Kepala BBTKLPP Banjarbaru, Slamet Mulsiswanto, saat dihubungi tidak memberikan tanggapan apapun sampai Jumat (9/3/2021).

Di sisi lain, Kepala Dinas Kesehatan Banjarbaru, Rizana Mirza, membenarkan selama ini tes Swab PCR mengacu memang pada hasil di BBTKLPP Banjarbaru sebagaimana instruksi pemerintah provinsi sesuai pembagian wilayahnya. Namun ia juga tak menampik adanya perbedaan hasil tes yang dikeluarkan BBTKLPP. (Kanalkalimantan.com/al/kk)