Akumulasi Masifnya Penambangan dan Pengerukan Jadi Biang Banjir

BANJARBARU, Disamping faktor daya tampung Sungai Kuranji, penyebab lainnya bencana banjir di Kecamatan Cempaka juga dilatar belakangi adanya kerusakan ekosistem alam. Dalam hal ini, tanah di proyek Galian C, kawasan Gunung Kupang, membuat terjadinya proses sendimentasi di area tersebut.

Akibatnya, tingginya curah hujan membuat air secara cepat meluber ke perkampungan rumah warga di . Pun, embung yang telah dibangun Pemko Banjarbaru untuk mengurangi debit air, nyatanya tidak berfungsi secara optimal karena air hujan pada Minggu itu tidak sampai menuju embung.

Hal ini pula yang disoroti oleh Ketua Fraksi KESAN (PKS-PAN) DPRD Banjarbaru, Emi Lasari. “Banjir ini akumulasinya dari penambangan dan pengerukan yang ada. Ditambah jika kesiapan infrastruktur seperti drainase dan aliran sungai tidak optimal. Jadi perlu ada proteksi atas ancaman ini, daerah resapan air harus dipetakan,” katanya.

Ia pun mendorong Pemko Banjarbaru untuk segera melakukan penegakan yang tegas atas pelanggaran yang dapat memberikan dampak buruk bagi masyarakat dan lingkungan. “Perda Galian C sudah dicabut, jadi tidak boleh ada aktivitas itu. Penegakan hukumnya harus ditegakkan, kerja normalisasi dan upaya lainnya hanya sebatas membantu jika di hulunya tidak dibenahi,” tegasnya.

Senada dengan pernyataan Emy, Ketua Komisi III DPRD Banjarbaru, Baskoro juga menilai penyebab banjir karena semakin gundulnya hutan di sekitar kota Banjarbaru. Dimaksudnya adalah pembukaan lahan hingga adanya aktivitas penambangan galian C.

“Itu akan membuat fungsi tata airnya semakin hilang. Sebab vegetasinya di bagian hulunya semakin gundul, alhasil resapan air hujan tidak terserap dengan baik ketika hujan turun,” katanya.

Selain faktor alam, Baskoro menilai jika faktor kualitas sumber daya lingkungan juga sangat berdampak. Mengingat menurutnya bahwa pembangunan di kawasan Cempaka terus mengalami peningkatan.

“Memang sudah dibangun embung untuk mengantisipasi potensi banjir ini, dan saya pikir ini cukup membantu. Jadi, ketika air banjir meningkat dan daya resapan air di tanah berkurang, maka embung dapat jadi salah satu solusi,” bebernya.

Terakhir, Baskoro mengatakan sebagai solusi jangka panjang, Fraksi NasDem telah menginisiasi sebuah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Penghijauan Kota dan Perlindungan Pohon. “Ini saya pikir akan jadi salah satu solusi mengatasi banjir,” lugasnya.

Hal sama sebelumnya disampaikan Walhi Kalsel yang menyebut bencana banjir di Kalsel bisa dipastikan akibat kawasan lingkungan yang salah dalam pengelolaannya. Walhi Kalsel menyebut saat ini di wilayah Kalsel dari luas 3,7 Juta hektare, 50 % sudah dibebani izin tambang dan perkebunan sawit, belum HTI dan HPH.

“Sudah sering saya sampaikan bahwa Kalsel dalam kondisi darurat ruang dan darurat bencana ekologis,” tegas Direktur Walhi Kalsel Kisworo kepada Kanalkalimantan.com, Minggu (5/1).

Seperti kita ketahui konflik lahan dan bencana ekologis selalu terjadi secara berulang-ulang di Kalsel. Terkait bencana ekologis (banjir), selain karena tutupan lahan dan DAS yang sudah rusak dan kritis, tentu ini harus segera di tindak lanjuti oleh pemerintah.

Gubernur, Bupati dan Walikota se Kalsel, sebut Kisworo, harus segera turun tangan. Pertama harus tanggap bencana, sebelum, pada saat dan pasca bencana. “Kedua review perizinan dan jangan menambah izin baru untuk tambang dan perkebunan monokultur skala besar (Sawit, HTI, HPH),” sebut Kisworo.

Desakan ketiga dari Walhi Kalsel berupa penegakan hukum, bagi pelaku kejahatan lingkungan terutama terhadap korporasi nakal. “Keempat, ada inventarisasi lahan dan DAS yang kritis dan segera dilakukan pemulihan yang terarah dan terukur dari hulu sampai hilir,” sambung Kisworo.

Juga harus dipastikan tidak ada perusahan nakal yang memanfaatkan banjir ini untuk membuang limbah. Termasuk review RTRW sehingga dalam RPJM dan RPJP juga memastikan keselamatan rakyat dan lingkungan.(rico)