Dana Transfer Pusat ke Banjarbaru Turun 36 Persen, 2026 Berkurang Rp349 Miliar

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Pemerintah Kota (Pemko) Banjarbaru diperkirakan menghadapi defisit anggaran Rp106 miliar pada tahun 2026. Kondisi keuangan daerah itu menyusul pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Baperrida) Banjarbaru, Muhammad Kanafi mengungkap bahwa penurunan dana transfer pusat ke daerah atau TKD tersebut cukup besar bagi Kota Banjarbaru yakni mencapai Rp353 miliar. Kondisi seret itu bakal memaksa Pemko Banjarbaru melakukan penyesuaian belanja daerah.

“Kita memang sudah mengajukan rancangan APBD 2026 ke DPRD Banjarbaru dengan proyeksi yang sangat optimis,” ujar Kepala Baperrida, Muhammad Kanafi, Rabu (1/10/2025).

Baca juga: Lewati 100 Hari Kerja: Seliweran Kabel Optik di Panglima Batur Tetap Ada, Tiang Masih Kokoh Berdiri

“Namun dengan adanya pengurangan TKD dari pemerintah pusat, ya tentunya kita akan melakukan penyesuaian belanja di tahun 2026,” sambungnya.

Total dana transfer untuk Kota Banjarbaru tahun 2026 akan berkurang sebesar Rp349,98 miliar atau turun 36,22 persen dibanding tahun 2025.

Pada tahun 2025, Banjarbaru menerima TKD sebesar Rp966,14 miliar. Namun, jumlah tersebut akan dipangkas menjadi Rp616,15 miliar pada 2026.

Baca juga: Ikrar Kesetiaan Pancasila dari Ibu Kota Kalsel, Waspada Gerakan Pemecah Ideologi

Adapun TKD terdiri atas sejumlah komponen, yaitu Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Insentif Fiskal Daerah (DID).

Penurunan terbesar terjadi pada Dana Transfer Umum (DTU) yang turun hingga Rp306,23 miliar atau 38,26 persen. Dengan rincian DBH turun dari Rp319,6 miliar pada 2025 menjadi hanya Rp89,53 miliar pada 2026, atau merosot 71,98 persen.

Sementara DAU berkurang 15,84 persen, dari Rp480,8 miliar menjadi Rp404,63 miliar. Kemudian DAK juga mengalami kontraksi 23,41 persen, dari Rp159,27 miliar menjadi Rp121,98 miliar.

Baca juga: Tiga Tantangan Besar yang Kian Mengancam Ideologi Pancasila

Komponen DAK Fisik menjadi yang paling tertekan, anjlok 91,38 persen dari Rp39,44 miliar menjadi hanya Rp3,4 miliar. Sedangkan DAK Non Fisik relatif stabil dengan penurunan tipis 1,04 persen.

Selain itu, DID yang pada 2025 tercatat Rp6,46 miliar, dihapus pada 2026 sehingga menjadi nol.

“Dengan itu tentu ada kegiatan yang ditiadakan atau dikurangi volumenya. Namun pengurangan ini diharapkan tidak mengganggu program yang berpihak kepada masyarakat,” imbuh dia.

Salah satu langkah yang ditempuh utama katanya, akan menyasar pada kegiatan infrastruktur, serta kegiatan penunjang dan operasional seperti perjalanan dinas, makan minum, hingga belanja modal.

Baca juga: Perayaan Hari Jadi ke-499 Kota Banjarmasin Berakhir, Ini Angka yang Dicatat Wali Kota Yamin

Wali Kota Banjarbaru, Erna Lisa Halaby. Foto: wanda

Menanggapi kondisi itu, Wali Kota Banjarbaru Erna Lisa Halaby menekankan untuk setiap organisasi perangkat daerah (OPD) dapat lebih efisien dalam penggunaan anggaran.

“Khususnya efisiensi belanja harus berfokus pada output dan indikator kinerja yang jelas,” ujar Lisa Halaby.

“Kita harus terus mencari terobosan kreatif dan inovatif agar pembangunan tetap berjalan optimal meski ada keterbatasan anggaran,” tambahnya.

Baca juga: Wakili Kabupaten Banjar, SDN Tungkaran Dikunjungi Tim Verifikasi Lapangan Lomba Sekolah Sehat Kalsel

Selain itu, Pemko Banjarbaru menyiapkan strategi dengan mendorong pertumbuhan ekonomi melibatkan sektor swasta dan memperkuat kolaborasi investasi.

“Partisipasi swasta sangat penting untuk menopang pembangunan. Kita juga tengah menyiapkan integrasi layanan darurat dalam satu sistem emergency call guna mempercepat respon pelayanan publik,” tutupnya. (Kanalkalimantan.com/wanda)

Reporter:wanda
Editor: bie