HEADLINE
Polri Hentikan Penyidikan Kasus 6 Anggota FPI yang Tewas
KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono mengatakan Bareskrim Polri telah menghentikan kasus dugaan penyerangan anggota FPI terhadap polisi di Tol Jakarta-Cikampek, Jawa Barat. Dengan demikian, seluruh penyidikan dan status tersangka enam anggota FPI yang telah meninggal tidak berlaku lagi. Kata Argo, penghentian kasus ini sesuai dengan Pasal 109 KUHP karena tersangka sudah meninggal dunia.
“Kasus penyerangan di Tol Jakarta-Cikampek dihentikan. Dengan begitu, penyidikan serta status tersangka sudah gugur,” kata Argo dalam keterangan tertulis, Kamis (4/3/2021).
Terkait kasus ini, Argo menambahkan polisi telah menerbitkan laporan tentang dugaan adanya pembunuhan di luar hukum (unlawful killing) di kasus penyerangan Laskar FPI tersebut.
Argo menyebut ada tiga polisi dari Polda Metro Jaya yang sudah berstatus terlapor. Menurutnya, hal ini sesuai dengan instruksi Kapolri dalam menjalankan rekomendasi dan temuan dari Komnas HAM soal perkara ini.
“Rekomendasi dan temuan Komnas HAM, kami sudah jalankan. Saat ini masih terus berproses,” tambah Argo.
YLBHI Kritisi Penetapan Status Tersangka
Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur mengatakan gugurnya status tersangka enam anggota FPI menunjukkan penegakan hukum yang dilakukan polisi kurang perhitungan. Karena itu, menurutnya, DPR perlu mengevaluasi kinerja Polri dalam penegakan hukum terhadap masyarakat. Sebab, ia juga menemukan sejumlah penetapan tersangka yang terlihat janggal dilakukan polisi.
“Makanya kami jadi bertanya, apakah misalnya penyidik-penyidik ini kurang banyak membaca hukum atau kuliah hukum. Jadi malu lembaga negara ini,” tutur Isnur saat dihubungi VOA, Kamis (4/3/2021).
Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan enam anggota FPI yang diduga menyerang polisi sebagai tersangka pada Kamis (4/3). Mereka dijerat dengan Pasal 170 KUHP atau pasal tentang pengeroyokan.
Penetapan ini kemudian dikritik YLBHI karena bertentangan dengan pengaturan dan prinsip hukum acara pidana. Menurut Isnur, Pasal 77 KUHP menyebutkan “kewenangan menuntut pidana hapus, jika tertuduh meninggal dunia”.
“Jika Mengikuti “permainan” kepolisian dalam kasus enam orang FPI maka seharusnya Kepolisian juga meneruskan kasus Soeharto dan lain-lain,” tulis Isnur dalam rilis YLBHI, Kamis (4/3).
Isnur menambahkan tersangka juga memiliki hak untuk membela diri, membantah tuduhan dan mengajukan saksi yang meringankan, serta bantuan hukum lainnya. Hak tersebut tentu tidak dapat dilakukan jika tersangka sudah meninggal. (sm/em)
Reporter: Sasmito
Editor: VOA
-
Kota Banjarmasin3 hari yang lalu
Nobar Piala Asia U-23 Indonesia Vs Korea Selatan di Balai Kota Banjarmasin
-
Kota Banjarmasin2 hari yang lalu
Polresta Banjarmasin Tengah Selidiki Kasus Bayi Meninggal Saat Persalinan
-
HEADLINE23 jam yang lalu
Lelaki di Banjarmasin Habisi Kakak Ipar, Jasad Dibuang ke Wilayah Kintap
-
HEADLINE3 hari yang lalu
Kasus Cuci Uang Narkoba Fredy Pratama, Sang Ayah Divonis 20 Bulan Penjara
-
Kabupaten Hulu Sungai Utara3 hari yang lalu
Pengedar Sabu di Desa Paminggir Seberang Diringkus Polisi
-
HEADLINE2 hari yang lalu
Relokasi Normalisasi Sungai Kuranji di Cempaka Warga Ada yang Tak Setuju