Kebocoran Kekayaan Negara Rp2.500 Triliun per Tahun

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Kebocoran kekayaan negara Rp2.500 Triliun per tahun yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto.

Hal itu disampaikan Prabowo saat menutup Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama 2026 di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, Selasa (23/6/2026).

Isu politik-hukum lainnya, yaitu soal pernyataan Prabowo yang mengetahui pihak yang membayar demo mahasiswa. Bahkan, Prabowo menyebut mahasiswa dibayar Rp 200.000 untuk demo.

Baca juga: Kader Posyandu Banjarbaru Dibekali Kemampuan Skrining Kesehatan Dasar

Selain itu, mengenai kasus dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis (MBG). Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Febrie Adriansyah, menegaskan tetap mendalami 41 nama meski menolak permohonan justice collaborator Sony Sonjaya.

Ungkap Kebocoran Kekayaan Negara Rp 2.500 Triliun Per Tahun

Presiden Prabowo Subianto menyoroti besarnya kebocoran keuangan negara yang dinilainya masih terjadi pada berbagai sektor. Ia menegaskan, kondisi tersebut menjadi salah satu alasan mengapa kesejahteraan aparatur negara, seperti guru dan pegawai negeri, belum bisa meningkat secara optimal.

“Kenapa gaji guru tidak bisa baik? Kenapa gaji pegawai negeri tidak bisa baik? Kenapa anggaran selalu kurang? Karena uangnya tidak ada, diambil terus. Kebocoran kita, kita hitung, para ahli hitung sekarang kurang lebih US$ 150 miliar setiap tahun. Rp 2.500 triliun setiap tahun. Dan ini sedang saya perbaiki semua,” kata Prabowo saat menutup Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama 2026 di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, Selasa (23/6/2026).

Prabowo juga menyoroti jumlah besar badan usaha milik negara (BUMN) yang dinilainya perlu ditata ulang agar lebih efisien dan tidak membebani keuangan negara. Ia menyebut proses penertiban sudah mulai dilakukan dengan penutupan ratusan perusahaan yang tidak sehat secara bisnis.

Baca juga: Upacara Tabur Bunga di DAS Kapuas Peringati Hari Bhayangkara ke-80

Prabowo: Saya Tahu Siapa yang Bayar Demo, Mahasiswa Dibayar Rp200.000

Presiden Prabowo Subianto menyinggung fenomena demonstrasi yang menurutnya didanai oleh pihak tertentu saat menghadiri puncak Pekan Nasional (Penas) XVII di Gorontalo. Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo di hadapan puluhan ribu peserta yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia.

Dalam pidatonya, Prabowo mengaku mengetahui adanya praktik pemberian uang kepada peserta aksi demonstrasi. Bahkan, ia menyebut terdapat mahasiswa yang menerima bayaran untuk mengikuti aksi unjuk rasa.

“Saya tahu lho mereka yang bayar-bayar demo itu. Ada mahasiswa yang dibayar Rp200.000,” ujar Prabowo.

Petani dan Nelayan Jadi Kunci Kemenangan Pilpres 2024

Presiden Prabowo Subianto menyebut dukungan petani dan nelayan menjadi salah satu faktor penting yang mengantarkannya meraih kemenangan pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024.

Baca juga: Pendampingan Manajemen Risiko OPD di Lingkungan Pemkab Kapuas

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri puncak Pekan Nasional (Penas) KTNA XVII di Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, yang disiarkan melalui kanal resmi Sekretariat Presiden, Rabu (24/6/2026).

“Saudara-saudara, saya yakin HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia) dan KTNA (Kontak Tani dan Nelayan Andalan) kunci dari kemenangan saya kemarin itu,” katanya.

Respons Pidato Prabowo, DPR Usul Gaji Guru Naik Jadi Rp5 Juta

Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani mengusulkan agar gaji guru di Indonesia dinaikkan menjadi Rp5 juta per bulan. Usulan tersebut disampaikan sebagai respons atas pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai masih rendahnya kesejahteraan guru.

Lalu menyebut angka Rp5 juta merupakan nilai yang dinilai layak untuk meningkatkan kesejahteraan para tenaga pendidik di Indonesia. “Kami sudah menghitung di Komisi X, minimal Rp5 juta itu adalah angka yang layak atau nominal yang paling pas untuk kesejahteraan guru,” ujar Lalu kepada wartawan di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (24/6/2026).

Baca juga: Pemerintah Umumkan Sayembara Logo HUT Ke-81 RI

Menurut Lalu, perhitungan tersebut tidak akan mengganggu postur anggaran pendidikan dalam APBN 2026. Ia juga menilai pemerintah memiliki komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan guru.

“Tentu presiden ingin menyampaikan pesan pemerintah hari ini sedang memformulasikan besaran gaji guru yang ideal,” katanya.

Kejagung Tetap Dalami 41 Nama Tolak JC Sony Sonjaya

Kejaksaan Agung (Kejagung) memastikan tetap mendalami seluruh informasi yang disampaikan mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sony Sonjaya terkait dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis (MBG), meski permohonan Justice Collaborator (JC) yang diajukannya telah ditolak.

Baca juga: 125 Pembina Posyandu Banjarbaru Siapkan Integrasi Layanan Kesehatan

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Febrie Adriansyah, menegaskan penyidik akan menelusuri seluruh pihak yang diduga terlibat dalam perkara tersebut, termasuk nama-nama yang muncul dalam berita acara pemeriksaan (BAP) Sony Sonjaya.

“Apa yang terjadi, perbuatan korupsi di semua proses manajemen MBG yang selama ini terjadi maupun orang-orang yang terlibat, pasti kita akan dalami,” ujar Febrie dalam konferensi pers di gedung Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Jakarta, Rabu (24/6/2026). (Kanalkalimantan.com/Beritasatu)

Editor: kk