Connect with us

Bisnis

4 BUMD Pemprov Kalsel Berkinerja Jelek, Kontribusi ke Kas Daerah Minim

Diterbitkan

pada

Sekdaprov Kalsel A Haris Makie saat jumpa pers di kantor Gubernur Kalsel, Jum’at (7/9). Foto : rico

 BANJARBARU, Penyertaan modal kepada 4 badan usaha milik daerah (BUMD) milik Pemprov Kalsel hasilnya sangat mengecewakan. Suntian dana usaha yang diserahkan Pemprov Kalsel ternyata tak sebanding dengan deviden alias keuntungan yang diperoleh.

Menyusul nihilnya deviden PT Askrida dan PT Bangun Banua ke Pemprov Kalsel. Sedangkan, Bank Kalsel menyetor deviden ke Pemprov Kalsel sebesar Rp 20,290 miliar dan PT Jamkrida Kalsel Rp 113,6 juta.

Sekdaprov Kalsel, Abdul Harris Makkie pun meminta 4 BUMD -Bank Kalsel, Jamkrida Kalsel, Askrida, dan PT Bangun Banua- untuk mengoptimalkan kinerja bisnis, agar dividen yang diterima kas daerah semakin meningkat.

Dorongan ini diungkap Abdul Haris seiring agenda evaluasi 4 perusahaan plat merah daerah tersebut di kantor Setdaprov Kalsel, Jum’at (6/8). Secara garis besar, kata Haris, 4 perusahaan daerah ini memang sudah mampu berkontribusi terhadap penerimaan daerah. Namun, bukan berarti para direksi harus berpuas diri.

“Mampu, bukan juga berarti kita sudah merasa puas. Oleh karena itu, perlu ada evaluasi-evaluasi seperti ini harus dilakukan,” ujar Abdul Haris.

Mengacu data yang ada di Biro Sarana dan Prasarana Perekenomian Daerah Setdaprov Kalsel, Bank Kalsel sudah menyodorkan deviden sebesar Rp 20.290.068.766. Untuk PT Jamkrida Kalsel sebanyak Rp. 239.425.953.

Sementara untuk PT Askrida sudah memberi deviden sebesar Rp 350.497.740, dan PT Bangun Banua dengan nilai dividen sebanyak Rp 828.276.527. Data ini dicomot dari hasil dividen yang diterima Pemprov Kalsel hingga 5 September 2019.

Direktur Umum PT Bangun Banua Wisnadi
Foto : rico

Melalui evaluasi, Abdul Haris menegaskan pemerintah daerah tidak akan membiarkan investasi yang ditanam melalui perusahaan daerah hanya memberi beban psikologis dan beban anggaran kepada Pemprov Kalsel.

Sebaliknya, ia berharap BUMD yang dimiliki pemprov dapat mendongrak pendapatan asli daerah (PAD) lebih baik lagi.

Sebagai peringatan, Abdul  Haris berkata Pemprov Kalsel bisa saja meminta perombakan direksi BUMD jika kinerja bisnis perusahaan tidak maksimal. “Ya kalau jelek, bisa saja,” ujarnya.

Direktur Umum PT Bangun Banua Wisnadi mengatakan, pihaknya terus melakukan evaluasi agar optimal berkontribusi terhadap PAD Pemprov Kalsel. Ia mengakui ada sejumlah anak perusahaan yang belum bekerja secara maksimal.

“Ada empat anak perusahaan. Di antaranya bergerak di bidang batu bara (Ambapers dan Bangun Banua Kalimantan Selatan). Sisanya belum begitu beroperasi maksimal,” ujar Wisnadi.

Kalaupun kinerja PT Bangun Banua dinilai belum optimal ia menyerahkan sepenuhnya kepada Pemprov Kalsel untuk menindaklanjuti hubungan kerja sama dengan pihaknya.

“Kalau kurang dan dinilai tidak maksimal, terserah ppemprov selaku pemegang saham. Pemprov sendiri punya saham senilai 93 persen di sini,” ujarnya. (rico)

Reporter : Rico
Editor : Bie

Bagikan berita ini!
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
-->